Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar kuliah umum bertajuk “The Current Situation of the Israel-Palestinian Conflict: From the Perspective of Political Psychology” secara hybrid dari Ruang Sidang S-3 Gedung 1 Fapsi Unpad, Jatinangor, Sumedang, Selasa (21/5/2024).
Kuliah umum ini menghadirkan Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema, mantan Duta Besar Indonesia, termasuk untuk Uni Eropa, Belgia, dan Luxemburg. Kegiatan dibuka oleh Koordinator mata kuliah Psikologi Politik Fapsi Unpad Dr. Zainal Abidin, M.Si.
Dalam sambutannya, Zainal menyampaikan bahwa kuliah umum tersebut rutin diselenggarakan dalam empat tahun terakhir. Ia menambahkan, pemanggilan ahli, termasuk yang terkait kebijakan internasional, baru dimulai setahun terakhir. “Baru setahun lalu mulai memanggil ahli, salah satunya terkait kebijakan internasional,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Nadjib yang juga alumni Psikologi Unpad meninjau konflik Israel-Palestina melalui sudut pandang psikologi politik dan catatan sejarah. Ia menekankan bahwa situasi yang terjadi saat ini merupakan persoalan kemanusiaan yang serius. “Saat ini, saya pikir ini (konflik Israel-Palestina) adalah masalah yang luar biasa, masalah kemanusiaan yang sedang kita hadapi. Ini bukan masalah main-main lagi,” tegasnya.
Nadjib menjelaskan, psikologi politik dapat digunakan untuk menganalisis konflik sekaligus membantu menciptakan perdamaian. Salah satu pendekatan yang ia sebut adalah studi kepribadian (study of personality) yang menyoroti dampak kepemimpinan dan kepribadian tokoh kunci terhadap pengambilan keputusan, serta konsekuensi kepribadian massa terhadap batas-batas kepemimpinan. Ia juga menyinggung penggunaan pendekatan kepribadian kunci (key personality) dalam psikologi politik.
Menurut Nadjib, psikologi politik membahas penjelasan perilaku politik, mulai dari perilaku yang familier hingga perilaku yang tampak sulit dipahami. Ia menambahkan, konsep kepribadian dalam psikologi politik tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga dapat dipahami sebagai kepribadian bangsa yang tercermin pada masyarakat, terutama melalui tokoh kunci atau pemimpin. “Orang-orang ini (tokoh kunci dan pemimpin) akan memberikan seperti mass personality, seperti personality-nya orang banyak,” paparnya.
Ia juga menyoroti adanya keyakinan bersama mengenai ciri kepribadian yang dianggap khas pada orang-orang dari suatu bangsa, yang kerap disebut karakter nasional, stereotip nasional, atau kepribadian nasional. “Itu (stereotip nasional) merupakan gambaran karakter,” tambahnya.
Dalam menganalisis konflik, Nadjib menyebut pendekatan collective politicized identity. Pendekatan ini terhubung dengan tiga konsep, yakni collective identity (pemberian nama terhadap sesuatu), power struggle (perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan), serta kompleksitas konteks sosial dan kemanusiaan yang lebih luas daripada sekadar perjuangan kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa berbagai teori psikologi politik dapat digunakan untuk mendekati persoalan konflik Israel-Palestina, namun ia mengajak peserta untuk melihatnya sebagai tragedi kemanusiaan. “Darimana pun, banyak teori psikologi politik yang bisa kita masukkan untuk mendekati permasalahan ini (konflik Israel-Palestina). Tapi, saya ingin mengetuk hati kita, ingin kita melihat bahwa ini adalah permasalahan manusia yang luar biasa, tragedi kemanusiaan yang luar biasa yang sedang terjadi,” jelas Nadjib.
Nadjib juga menilai rekonsiliasi psikologi penting dalam mengatasi konflik, terutama melalui perubahan etos konflik. “Jadi, jiwa dari konflik harus kita pegang, kita lihat dalamnya apa yang terjadi,” ujarnya. Ia menambahkan, dalam rekonsiliasi psikologi perlu ada penghormatan terhadap keyakinan masyarakat. “Keyakinan-keyakinan dari kelompok itu harus kita bedah (dan) harus kita lihat secara jelas,” katanya.
Lebih lanjut, Nadjib menyampaikan perlunya pembentukan etos perdamaian, yakni mengganti konflik yang telah mengakar dengan etos perdamaian. Ia menutup dengan menjelaskan bahwa kontribusi utama psikologi politik dalam menciptakan perdamaian dan resolusi konflik dapat dilakukan melalui pemanfaatan budaya dialog berbasis objektif, pendekatan yang tepat dan bijaksana terhadap berbagai bentuk polarisasi, mitigasi langkah bersama untuk mengatasi akar persoalan, serta upaya menyadarkan para pemimpin kelompok yang bertikai.
