Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mengevaluasi Standar Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan bedah buku “Dana Kampanye 2024: Mengungkap Keuangan dalam Demokrasi Indonesia”, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan berlangsung secara hybrid di Ruang HKM Kantor KPU Bontang. Acara menghadirkan Ozzie Osbourne Hannaniel dari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Bontang serta Dr. Anwar Alaydrus, penulis buku sekaligus dosen FISIP Universitas Mulawarman. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bontang, Acis Maidy Muspa, turut menjadi panelis.

Sejumlah pihak hadir dalam diskusi, di antaranya Ketua Bawaslu Kota Bontang Aldy Artrian, perwakilan partai politik, akademisi, dan insan pers.

Ketua KPU Kota Bontang, Muzarrobby Renfly, mengatakan dua agenda tersebut memiliki benang merah, yakni mendorong tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia menegaskan kegiatan itu tidak sebatas pemenuhan administrasi.

Menurut Muzarrobby, standar pelayanan publik harus menjadi komitmen nyata KPU dalam memberikan layanan yang jelas, cepat, setara, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. KPU Bontang, kata dia, juga membuka ruang kritik dan masukan dari pihak eksternal, termasuk akademisi, media, maupun peserta pemilu.

“Evaluasi tak boleh hanya dari sudut pandang internal,” ujarnya.

Dalam sesi bedah buku, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye menjadi perhatian utama. Keterbukaan pembiayaan politik dinilai penting untuk menjaga kesetaraan kompetisi sekaligus memperkuat integritas pemilu.

Muzarrobby menilai peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi keuangan politik bermuara pada penguatan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan melibatkan pemerintah, peserta pemilu, media, akademisi, dan masyarakat.

“KPU Bontang berkomitmen terus membenahi diri,” katanya.