MUARA BUNGO — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dirangkaikan dengan penyerahan “Treasury Bungo Award Semester I Tahun 2026”, Rabu, 5 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPPN Muara Bungo. Forum ini juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Hasil dari forum itu dituangkan melalui penandatanganan berita acara pelaksanaan FKP. Dokumen tersebut akan ditindaklanjuti oleh KPPN Muara Bungo dan KPP Pratama Muara Bungo hingga akhir 2026 sebagai bentuk komitmen untuk terus memperbaiki layanan publik.
Kepala KPPN Muara Bungo, Endah Sari Utami, mengatakan FKP dirancang sebagai wujud transparansi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan seluruh pengguna layanan. Ia menyebut forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan layanan KPPN, termasuk standar pelayanan yang diterapkan.
“Forum ini kami desain sebagai bentuk transparansi sekaligus menyosialisasikan layanan KPPN, termasuk standar pelayanan yang kami terapkan. Kami juga ingin menyaring masukan atau feedback dari seluruh stakeholder, mulai dari satuan kerja hingga pelaku UMKM, sebagai bahan peningkatan kualitas layanan KPPN Muara Bungo ke depan,” ujar Endah.
Menurut Endah, kegiatan ini juga menjadi bentuk akuntabilitas kinerja KPPN dalam mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari penerimaan pajak masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa dana APBN dan dana pajak yang disalurkan melalui KPPN Muara Bungo telah digunakan sesuai prinsip value for money, yakni efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Muara Bungo, Moh TolCha, menyampaikan bahwa FKP menjadi sarana untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud transparansi serta akuntabilitas publik di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
Ia berharap forum tersebut turut mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, baik dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun pembayaran pajak.
“Harapan kami, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo semakin meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap sinergi dengan seluruh stakeholder di kedua daerah semakin erat sehingga kinerja KPP Pratama Muara Bungo dalam menghimpun penerimaan pajak dapat terus meningkat,” ujarnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPPN Muara Bungo dan KPP Pratama Muara Bungo menegaskan komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan demi mendukung pengelolaan keuangan negara serta penerimaan pajak yang optimal di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
