Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak awal 2025 menjadi salah satu kebijakan prioritas yang paling banyak disorot publik. Sejak peluncuran serentak pada 6 Januari 2025, program yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) itu menuai kritik akibat berbagai kendala operasional dan kontroversi, mulai dari insiden keracunan massal hingga keluhan keterlambatan pembayaran mitra penyedia makanan.
MBG diposisikan pemerintah sebagai upaya membangun fondasi generasi yang lebih sehat dan sebagai bentuk perlindungan sosial, dengan sasaran antara lain anak sekolah dan ibu hamil. Namun, ekspektasi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan respons publik. Sejumlah kajian yang dikutip dalam tulisan ini menunjukkan sentimen warganet terhadap MBG cenderung negatif, meski terdapat pula apresiasi terhadap tujuan program meningkatkan gizi anak dan membantu ekonomi keluarga.
Di sisi anggaran, biaya operasional program yang disebut mencapai Rp71 triliun per tahun turut memicu perdebatan. Selain itu, pemberitaan juga menyoroti pemangkasan besaran anggaran per porsi dari Rp15.000 menjadi Rp10.000, yang memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas makanan dan keadilan pelaksanaan program.
Merespons kritik, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan program “sebagian besar lancar, aman”. Pernyataan ini dipahami sebagai penekanan bahwa masalah yang muncul bersifat kasuistis, bukan kegagalan menyeluruh.
Dalam konteks pengelolaan persepsi publik, Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) atau Presidential Communication Office dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2024 untuk menangani komunikasi strategis kebijakan presiden. Peran KKK tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun narasi agar dampak reputasi negatif dapat ditekan ketika kebijakan dipersepsikan bermasalah.
Analisis yang dirujuk dalam tulisan ini menilai strategi komunikasi pemerintah dalam merespons krisis MBG lebih banyak menggunakan pendekatan defensif, seperti penyangkalan parsial dan pembenaran (justification), serta penguatan citra positif (bolstering). Strategi ini dinilai lebih dominan dibanding pengakuan kesalahan dan permintaan maaf yang lazim direkomendasikan dalam krisis yang dapat dicegah. Sementara itu, langkah korektif disebut dilakukan secara terbatas dan tidak selalu dikomunikasikan secara transparan.
Dalam pemberitaan media, isu-isu yang berulang mencakup insiden keracunan makanan, keterlambatan atau gagal bayarnya honor mitra dapur, pemangkasan anggaran per porsi, serta kekhawatiran atas efektivitas dan keberlanjutan program mengingat besarnya biaya. Dalam periode 6 Januari hingga 18 Mei 2025, analisis konten terhadap lima portal berita utama menemukan sedikitnya 50 artikel yang relevan dengan MBG dan krisis yang mengiringinya. Secara umum, nada pemberitaan dinilai kritis dan menonjolkan persoalan implementasi di lapangan.
Sejumlah media seperti Tempo, KBR, dan CNN Indonesia disebut kerap mengangkat sudut pandang korban dan pengamat dengan diksi bernada negatif, termasuk penggunaan istilah “kisruh” untuk menggambarkan situasi program. Sementara itu, media lain seperti TVOne dan beberapa portal arus utama dinilai cenderung menyisipkan pernyataan pejabat sebagai penyeimbang, meski tetap memuat fakta masalah yang terjadi.
Perbedaan pembingkaian juga terlihat dalam kajian yang membandingkan Liputan6.com dan Republika.co.id terkait isu pemotongan anggaran MBG. Liputan6.com digambarkan lebih menekankan rasionalisasi pemerintah dan upaya memperluas jangkauan program, sedangkan Republika.co.id lebih menyoroti kekhawatiran publik terkait potensi penurunan kualitas dan aspek keadilan program.
Kesimpulan analisis menyebut pendekatan komunikasi yang cenderung performatif dinilai efektif menahan eskalasi krisis dalam jangka pendek, tetapi belum berhasil memulihkan kepercayaan publik secara menyeluruh. Hal itu ditandai dengan bertahannya sentimen negatif dan skeptisisme masyarakat.
Tulisan ini juga menekankan pentingnya komunikasi krisis yang lebih proaktif, transparan, dan empatik, serta koordinasi antarlembaga yang konsisten agar program populis seperti MBG dapat berjalan lebih substansial dan berkelanjutan.
