Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan perlunya audit tata ruang pariwisata nasional. Menurutnya, langkah ini mendesak untuk mencegah kerusakan lingkungan serta konflik pemanfaatan ruang yang kerap muncul di sejumlah destinasi.
Evita menilai berbagai persoalan pariwisata belakangan terjadi karena lemahnya perencanaan tata ruang. Ia menyebut pemerintah cenderung bertindak setelah kerusakan terjadi, bukan melakukan pencegahan sejak awal.
“Kita sudah belajar dari berbagai kejadian sebelumnya, seperti yang terjadi di Raja Ampat, sudah terjadi kerusakan, baru kemudian api dipadamkan. Padahal akar persoalannya adalah tata ruang,” ujar Evita di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas lingkungan menjadi faktor penting dalam daya tarik destinasi. “Tidak ada orang yang mau datang ke destinasi secantik apapun kalau sudah terkena polusi. Ini realita yang harus kita hadapi,” kata Evita.
Evita mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup empat tambang nikel serta menerapkan moratorium pembangunan resort di Pulau Padar. Namun, ia menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak disertai sistem tata ruang yang menyeluruh.
“Kita tentu berterima kasih atas langkah-langkah tersebut. Tapi tidak bisa terus-menerus kita bertindak parsial, harus ada pemetaan tata ruang pariwisata secara nasional,” ucapnya.
Dalam pandangannya, Kementerian Pariwisata perlu mengambil peran sebagai leading sector dalam penyusunan tata ruang pariwisata. Ia menilai kementerian selama ini lebih banyak menjadi pengguna ruang, bukan perancang atau pengendali.
“Ke depan, Kementerian Pariwisata tidak bisa hanya menjadi pengguna ruang. Harus ikut memetakan ruang pariwisata itu sendiri, tentu dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait,” ujar Evita.
Selain isu tata ruang, Evita menyoroti keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan sebagai persoalan strategis pariwisata. Ia menilai masih banyak insiden wisata ekstrem yang menunjukkan lemahnya standar keselamatan, termasuk dalam aktivitas wisata bahari.
“Cuaca sudah tidak baik, tapi tidak ada larangan berlayar. Kita tetap berangkat dan akhirnya terdampar di tengah laut, ini pengalaman saya sendiri,” katanya.
Evita juga menyinggung kelemahan pada wisata darat seperti di kawasan Bromo, di mana penggunaan sabuk pengaman disebut belum diwajibkan. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko tinggi bagi keselamatan wisatawan.
Ia turut menyoroti kompetensi pemandu wisata yang dinilai belum seluruhnya memenuhi standar keselamatan. Evita menekankan pelatihan saja tidak cukup tanpa sertifikasi yang mengikat, terutama untuk wisata berisiko tinggi.
“Ada pemandu wisata yang tidak memiliki sertifikasi diving master, tapi tetap menjadi pemandu. Ini berbahaya,” ujar Evita.
Karena itu, ia mendorong penyusunan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata yang bersifat wajib dan mengikat, serta meminta Kementerian Pariwisata mengambil peran utama dalam agenda tersebut. “Kalau kita bicara pariwisata, yang utama itu keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Ini harus menjadi pondasi,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebelumnya menyampaikan bahwa kinerja pariwisata nasional pada 2025 mencatat pertumbuhan signifikan pada kunjungan, devisa, investasi, dan tenaga kerja. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan daya saing pariwisata Indonesia yang semakin kuat di tingkat global.
Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara hingga November 2025 mencapai 13,98 juta kunjungan atau tumbuh 10,44 persen secara tahunan. Proyeksi kementerian menyebut total kunjungan sepanjang 2025 berpotensi menembus 15,3 juta dan melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Dari sisi devisa, Widiyanti menyebut penerimaan triwulan pertama hingga ketiga 2025 mencapai 13,82 miliar dolar AS. “Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi pengungkit utama capaian devisa pariwisata,” ujarnya.
Kementerian juga mencatat devisa pariwisata tumbuh 9,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring peningkatan rata-rata belanja wisatawan. “Surplus kunjungan ini berpotensi memperkuat posisi neraca devisa sektor pariwisata secara berkelanjutan,” kata Widiyanti.
Dari sektor domestik, perjalanan wisatawan Nusantara pada Januari hingga November 2025 tercatat 1,09 miliar perjalanan atau tumbuh 18,95 persen. Pemerintah menilai pariwisata domestik menjadi penopang utama pemulihan sektor nasional.
Sepanjang 2025, sektor pariwisata juga menyerap 25,91 juta tenaga kerja dengan tambahan sekitar 910 ribu pekerja baru. “Kami meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan pusat dari pembangunan pariwisata,” ucap Widiyanti.
Adapun investasi pariwisata hingga triwulan ketiga 2025 tercatat Rp53,92 triliun, tumbuh 52,66 persen secara tahunan. Pemerintah menilai kenaikan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek pariwisata nasional.
