Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerap berbagai masukan dari tokoh masyarakat, praktisi hukum, LSM, akademisi, hingga mahasiswa di Sumatera Utara. Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah dorongan agar Polri bersikap independen dan terbebas dari intervensi politik.
Aspirasi tersebut dihimpun oleh Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD dan Ahmad Dofri dalam public hearing di Ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (12/12).
Mahfud menyampaikan bahwa forum tersebut memberikan banyak penguatan dan temuan baru. Ia menuturkan, harapan peserta pertemuan pada dasarnya sama, yakni agar Polri semakin baik dalam menjalankan tugasnya. “Dari 467.000 personel, yang bermasalah hanya oknum, karena masih ada sekitar 90% personel yang melayani masyarakat dengan baik,” ujar Mahfud.
Menurutnya, aspirasi dari berbagai daerah cenderung serupa. Keluhan masyarakat terhadap Polri pun dinilai memiliki pola yang sama, sehingga menunjukkan adanya kesamaan pandangan di tengah publik. Karena itu, percepatan reformasi disebut akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan yang adil, transparan, inklusif, dan substantif.
Dekan Fakultas Hukum USU M. Siregar menekankan pentingnya transformasi kultural di tubuh Polri. Ia menilai Polri perlu lebih mengedepankan budaya pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Siregar juga mengusulkan perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan universitas, serta penguatan etika dan moralitas dalam pendidikan dan pengembangan karier.
Mahmul turut menyoroti perlunya pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang melibatkan masyarakat. Ia mendorong agar Polri menyiapkan sistem yang dapat diakses publik, termasuk standar operasional prosedur (SOP) terkait hak-hak masyarakat serta standar pelayanan di institusi Polri.
Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Soekirman, juga menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan Polri. Ia menilai Polri perlu tampil lebih dominan sebagai pengayom, bukan semata aparat keamanan.
“Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Soekirman.
