Ketua Umum KB PII, Nasrullah Larada, menyoroti adanya hambatan komunikasi atau disconnect antara kebijakan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri terkait penanganan isu-isu publik.
Menurut Nasrullah, kondisi tersebut menunjukkan adanya “missing link” dalam penyampaian dan penyelarasan komunikasi pemerintah, sehingga pesan yang diterima publik berpotensi tidak sejalan antara tingkat presiden dan kementerian.
Ia menilai, persoalan komunikasi ini perlu mendapat perhatian agar kebijakan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat dapat tersampaikan secara konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik.
