Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.
Menurut David, keberadaan DSI berpotensi memperbaiki transparansi ekspor, meningkatkan kualitas pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), serta memperkuat kepercayaan investor terhadap tata kelola perdagangan Indonesia.
Ia menyoroti sejumlah komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional. Karena itu, David menilai diperlukan sistem pengelolaan yang mampu memastikan nilai ekonomi komoditas tersebut tercatat lebih transparan, devisanya kembali ke dalam negeri, dan manfaatnya optimal bagi perekonomian nasional.
Dari perspektif ekonomi, David menilai DSI dapat menjadi instrumen untuk memperkuat monitoring ekspor, memperbaiki pencatatan DHE, serta menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini kerap menjadi perhatian dalam tata kelola perdagangan komoditas.
Ia menambahkan, bila diimplementasikan secara optimal, kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak positif terhadap penguatan cadangan devisa, peningkatan penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, hingga pencatatan pendapatan emiten eksportir yang lebih wajar dan transparan.
Meski demikian, David mengingatkan bahwa fase implementasi akan menjadi penentu efektivitas kebijakan sekaligus penting untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha maupun investor. Ia menilai pemerintah perlu memastikan masa transisi berjalan baik, tetap menjaga kelancaran aktivitas bisnis, menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan, serta menyampaikan aturan main secara jelas.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar DSI tidak dipersepsikan sebagai tambahan birokrasi, melainkan reformasi tata kelola yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
David juga menilai keberhasilan implementasi DSI menjadi krusial mengingat komoditas awal yang masuk dalam skema tersebut disebut mencakup sekitar 23% ekspor nasional. Ia menilai, jika implementasi tidak berjalan baik, dampaknya dapat meluas ke pelaku usaha, kepercayaan pembeli global, persepsi investor, hingga kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun institusi DSI yang kredibel, profesional, transparan, serta mampu memperoleh kepercayaan pasar internasional agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal.
Lebih lanjut, David memandang pembentukan DSI sebagai momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Ia menilai penguatan tata kelola menjadi prasyarat agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh negara, pelaku usaha, emiten, hingga investor publik.
Sebagai masukan, David mendorong evaluasi implementasi DSI dilakukan secara berkala dengan indikator terukur, mulai dari realisasi DHE, kelancaran ekspor, tingkat kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa dan penerimaan negara, hingga respons pasar. Menurutnya, bila dijalankan secara konsisten dan transparan, DSI berpotensi menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
