Studi tentang politik organisasi kian banyak dibahas seiring pandangan bahwa organisasi sejak lama merupakan arena politik. Dalam salah satu definisi klasik, Mintzberg (1983) menggambarkan politik sebagai perilaku individu atau kelompok yang cenderung disruptif, tidak sah, serta tidak disetujui oleh otoritas formal, ideologi, atau keahlian yang tidak tersertifikasi.
Namun, perkembangan riset terbaru mendorong cara pandang yang lebih analitis. Politik tidak semata ditempatkan sebagai fenomena baik atau buruk, melainkan sesuatu yang perlu diamati, dianalisis, dan dipahami untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana organisasi bekerja dan bagaimana pengaruh dijalankan. Dalam kerangka ini, politik dapat dipahami sebagai cara informal orang membangun pengaruh di organisasi melalui pengelolaan makna bersama (Sederberg, 1984).
Sejumlah penelitian menyebut politik organisasi sebagai realitas mendasar dalam kehidupan organisasi. Dalam konteks organisasi kontemporer yang penuh ketidakpastian, fenomena ini dipandang cenderung menetap. Karena itu, pertanyaan penting bukan lagi apakah organisasi bersifat politis, melainkan bagaimana individu mengelola politik organisasi. Mereka yang dinilai berhasil menavigasi dinamika tersebut, terutama melalui kemampuan memengaruhi orang lain secara interpersonal, disebut memiliki keterampilan politik.
Perrewe dkk. (2010) menekankan bahwa keterampilan politik bukan sekadar kemampuan yang bernilai positif, tetapi juga semakin penting dalam dunia kerja saat ini (Ferris dkk., 2005). Redesain dan restrukturisasi organisasi membuat interaksi sosial menjadi fitur utama pekerjaan. Perubahan ini turut menggeser makna “pekerjaan” dari rangkaian tugas yang statis menjadi peran yang dinamis, cair, dan terus berubah untuk merespons turbulensi organisasi (Cascio, 1995). Dalam pola kerja berbasis tim—yang menuntut kolaborasi dan saling ketergantungan—kebutuhan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang bersifat sosial pun meningkat.
Dalam definisi Perrewe dkk. (2010), keterampilan politik adalah kemampuan memahami orang lain secara efektif dan menggunakan pengetahuan itu untuk memengaruhi tindakan mereka, sehingga dapat mendukung tujuan pribadi dan/atau organisasi. Individu yang terampil secara politik digambarkan cerdik secara sosial dan menyadari perlunya bersikap serta bertindak berbeda pada situasi dan orang yang berbeda. Mereka juga dinilai mampu menyesuaikan perilaku secara tulus dan dapat dipercaya.
Meski istilah “politik organisasi” kerap berkonotasi negatif, Perrewe dkk. (2010) menilai politik tidak semestinya dipahami secara merendahkan. Sejumlah sifat positif dapat melekat pada kemampuan untuk efektif di organisasi, dan keterampilan politik dipandang mencerminkan kualitas tersebut. Individu dengan keterampilan politik, misalnya, menunjukkan kepercayaan diri yang dapat menarik orang lain tanpa jatuh pada kesan sombong, serta cenderung berorientasi keluar—memperhatikan orang lain—alih-alih berpusat pada ego. Mereka juga dinilai mampu memilih waktu, tindakan, dan cara bertindak yang tepat dalam situasi sosial, termasuk menampilkan kesan ketulusan sehingga motif mementingkan diri sendiri tidak tampak dominan.
Perrewe dkk. (2010) menyebut keterampilan politik memiliki empat dimensi utama. Pertama, social astuteness, yaitu kemampuan memahami situasi sosial secara akurat, termasuk perilaku diri sendiri dan orang lain (Ferris dkk., 2005). Kedua, interpersonal influence, yakni kemampuan memengaruhi orang sekitar serta menyesuaikan perilaku untuk merespons tuntutan lingkungan (Ferris dkk., 2005). Ketiga, networking ability, yaitu kemampuan membangun koneksi, persahabatan, dan aliansi yang menciptakan modal sosial dan membuka akses pada sumber daya untuk mencapai tujuan (Perrewe dkk., 2010). Keempat, apparent sincerity, yakni kemampuan menampilkan ketulusan yang membangun kepercayaan dan reputasi integritas; upaya memengaruhi dinilai lebih efektif jika pelakunya tidak dianggap menyembunyikan motif (Jones, 1990; Ferris dkk., 2005).
Menurut Perrewe dkk. (2010), keterampilan politik juga berkaitan dengan perolehan aset positif lain seperti rasa percaya diri, keamanan pribadi, dan kontrol diri. Kemampuan jaringan memperkuat modal sosial dan dukungan sosial. Kombinasi aset tersebut dapat membuat individu dipandang lebih disukai, yang kemudian berpotensi meningkatkan reputasi dan status (Ferris dkk., 2005).
Kinerja kerja menjadi salah satu area yang kerap dikaitkan dengan keterampilan politik. Dalam lingkungan kerja yang ditandai ancaman PHK, restrukturisasi, ambiguitas, dan perubahan, individu yang cerdik secara sosial dinilai lebih mampu mengamati perubahan, beradaptasi, serta mengkalibrasi ulang perilaku (Ferris dkk., 2005). Sejumlah temuan riset juga mengaitkan keterampilan politik dengan peringkat kinerja. Ferris dkk. (2005) melaporkan hubungan positif langsung antara keterampilan politik dan penilaian kinerja pada sampel manajer cabang di lembaga jasa keuangan. Pada konteks lain, Semadar, Robins, dan Ferris (2006) menemukan keterampilan politik menjadi prediktor penilaian kinerja positif yang lebih kuat dibanding kecerdasan emosional, self-efficacy, dan kepemimpinan.
Selain mendukung kinerja, keterampilan politik juga dikaitkan dengan kemampuan mengelola tampilan kinerja. Frink dan Ferris (1998) mencatat individu yang menetapkan tujuan lebih tinggi cenderung memperoleh peringkat kinerja lebih tinggi karena mampu menampilkan kesan ambisius, energik, pekerja keras, dan berkomitmen. Penelitian lain menyebut penilaian juga dapat meningkat ketika penilai menganggap dirinya mirip dengan karyawan (Wayne dan Liden, 1995). Dalam konteks ini, individu dengan keterampilan politik dinilai mampu membangun persepsi kesamaan dan kecocokan dengan organisasi, budaya, atau kelompok kerja. Keterampilan dalam pengaruh interpersonal dan ketulusan yang tampak juga memungkinkan individu menonjolkan perilaku positif dan mengecilkan sisi negatif saat berkomunikasi dengan atasan (Ferris dkk., 2005).
Kepemimpinan juga dipandang berkaitan erat dengan keterampilan politik karena kepemimpinan pada dasarnya merupakan kemampuan memengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Perrewe dkk. (2010) menilai pemimpin perlu mengelola makna bagi pengikut, dan keterampilan politik membantu menjalankan fungsi tersebut secara efektif (Fairhurst dan Starr, 1996). Tanpa kemampuan ini, pemimpin dan manajer dinilai berisiko gagal. Ciampa (2005) melaporkan 40% CEO baru gagal dalam 18 bulan pertama, dan menilai salah satu tantangannya adalah memahami iklim politik organisasi serta memiliki keterampilan politik, terutama ketika umpan balik sistematis tidak tersedia.
Sejumlah studi mengaitkan keterampilan politik pemimpin dengan efektivitas. Douglas dan Ammeter (2004) menemukan efektivitas kepemimpinan diprediksi oleh persepsi terhadap keterampilan politik pemimpin. Treadway dkk. (2004) melaporkan keterampilan politik pemimpin berhubungan positif dengan persepsi dukungan organisasi; persepsi itu kemudian dikaitkan dengan kepuasan kerja, yang berhubungan positif dengan komitmen organisasi, sementara sinisme organisasi berdampak negatif pada komitmen. Rangkaian temuan ini dipahami sebagai indikasi bahwa keterampilan politik pemimpin dapat berperan dalam menghimpun dukungan dan komitmen bagi tujuan tim dan organisasi.
Ahearn dkk. (2004) juga menyatakan bahwa dalam organisasi yang dapat berubah sewaktu-waktu, keterampilan politik merupakan komponen penting kepemimpinan yang sukses. Mereka mencatat keterampilan politik pemimpin memberi kontribusi tambahan yang signifikan terhadap skor efektivitas tim di luar variabel tim dan pemimpin lainnya. Semadar dkk. (2006) menempatkan keterampilan politik sebagai faktor dengan efek paling kuat terhadap efektivitas manajerial dibanding kecerdasan emosi dan efikasi diri. Douglas dkk. (2005) turut menekankan peran keterampilan politik dalam kepemimpinan otentik, dengan argumen bahwa karena kepemimpinan adalah fenomena sosial, keterampilan politik membantu pemimpin menginspirasi kepercayaan dan kemurnian yang mendorong motivasi, komitmen, dan perilaku kerja produktif.
Reputasi dan kesuksesan karier menjadi area lain yang dikaitkan dengan keterampilan politik. Ferris dkk. (2005) mendefinisikan reputasi sebagai bentuk identitas yang terbentuk dari kombinasi kompleks karakteristik dan pencapaian yang dipersepsikan, perilaku yang ditampilkan, serta gambaran diri yang ditunjukkan selama periode waktu tertentu. Reputasi disebut tersusun dari modal manusia (pengetahuan, keterampilan, kredensial), modal politik (misalnya kemampuan jaringan, kecerdikan, kepribadian), dan modal sosial (ketersediaan jaringan). Keterampilan politik dipandang sebagai faktor integral dalam mengembangkan, menjaga, dan melindungi reputasi karena merupakan komponen kunci modal politik yang membantu menghimpun modal sosial.
Dalam pembentukan reputasi, individu dengan keterampilan politik dinilai mampu mengelola kesan pertama secara efektif melalui kecakapan sosial, kemampuan memengaruhi, dan ketulusan yang tampak. Untuk menjaga reputasi, mereka dianggap lebih sadar reputasi dan bertindak konsisten. Untuk melindungi reputasi, jaringan yang luas memungkinkan mereka memanggil dukungan dari individu berpengaruh dan membangun koalisi ketika reputasi terancam.
Di luar reputasi, keterampilan politik juga dipandang berperan dalam kelangsungan karier, termasuk pada masa sulit seperti restrukturisasi dan perampingan. Perrew dan Nelson (2004) menyebut keterampilan politik penting untuk bertahan hidup karena organisasi merupakan arena politik; kinerja semata tidak selalu menentukan apakah seseorang mempertahankan pekerjaan. Karyawan yang terampil secara politis dinilai lebih mampu menunjukkan kompetensi yang dianggap penting oleh organisasi pada masa perubahan.
Sejumlah kajian tentang manajemen kesan dan pengaruh sosial juga mengaitkan upaya pengaruh tertentu dengan kenaikan gaji, seperti ingratiation (Gould dan Penley, 1984), manajemen impresi taktis (Kipnis dan Schmidt, 1988), serta emosi positif (Staw dkk., 1994). Dalam kerangka ini, keterampilan politik dipandang meningkatkan peluang keberhasilan menerapkan upaya pengaruh secara lebih efektif dan positif, sehingga berpotensi berkaitan dengan kompensasi yang lebih tinggi.
Dalam promosi, keterampilan politik juga dinilai relevan. Mengacu pada signaling theory (Spence, 1974), pengusaha mencari “kesesuaian” antara karyawan dan organisasi saat mengambil keputusan promosi karena kesesuaian dapat dianggap sebagai indikator komitmen dan identitas organisasi. Keterampilan politik memungkinkan individu menampilkan citra positif yang dianggap cocok dengan organisasi, sekaligus meningkatkan kemampuan memengaruhi atasan (Wright, 1979). Jaringan juga disebut penting untuk kesuksesan karier (Seibert dkk., 2001), dan keterampilan politik mendukung pembentukan serta pemeliharaan jaringan dengan individu berpengaruh.
Penangkal stres menjadi dimensi lain yang dibahas dalam literatur. Penelitian ilmu organisasi telah lama menunjukkan dampak negatif stres pada individu, baik dalam bentuk perilaku (misalnya meningkatnya ketidakhadiran), fisiologis (misalnya peningkatan detak jantung dan tekanan darah), maupun psikologis (misalnya perasaan tegang dan tidak puas) (Kahn dan Byosiere, 1992). Perrewe dkk. (2000) serta Brouer dkk. (2006) mengemukakan keterampilan politik dapat membantu mengatasi dampak negatif stres melalui dua jalur: melindungi karyawan dari stres dan memfasilitasi mekanisme koping.
Dalam teori stres klasik (Lazarus, 1968), individu menilai situasi atau rangsangan baru untuk menentukan apakah itu pemicu stres. Stresor sering muncul ketika individu merasa kehilangan kontrol (Karasek, 1979). Sejumlah peneliti mencatat keterampilan politik dapat memberi perasaan kontrol diri (Brouer dkk., 2006; Perrewe dkk., 2004), sehingga individu dengan keterampilan politik dinilai lebih kecil kemungkinannya menilai lingkungan sebagai stres (Perrewe dkk., 2000). Selain itu, keterampilan politik dapat memoderasi hubungan antara stresor dan ketegangan sebagai bentuk koping (Perrewe dkk., 2000, 2004). Perrewe dkk. (2004) melaporkan bahwa ketika karyawan merasakan konflik peran, mereka yang memiliki keterampilan politik tinggi menunjukkan kecemasan psikologis lebih rendah, lebih sedikit keluhan somatik, serta tingkat detak jantung dan tekanan darah lebih rendah dibanding mereka yang keterampilan politiknya rendah.
Secara keseluruhan, pembahasan tentang keterampilan politik menyoroti sisi positif kemampuan ini, terutama keterkaitannya dengan kinerja dan penilaian kerja, efektivitas kepemimpinan, reputasi, serta kesuksesan karier. Implikasinya, Perrewe dkk. (2010) menilai praktisi profesional—terutama fungsi manajemen sumber daya manusia—dapat mempertimbangkan penekanan pada pengembangan kecerdikan sosial, strategi pengaruh, ketulusan, dan kemampuan jaringan. Sejumlah peneliti juga menyebut keterampilan politik dapat dikembangkan melalui pelatihan (Ferris dkk., 2000) dan praktik (Perrewe dkk., 2005), sehingga upaya sistematis untuk membangun kemampuan ini pada manajer dan karyawan dipandang penting dalam organisasi modern.
