Serangan di Jalur Gaza dilaporkan tetap terjadi di tengah pengumuman kesepakatan baru yang disebut “bersejarah” terkait pelucutan senjata Hamas. Pada Minggu malam, 2 Agustus 2026, atau kurang dari tiga hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan apa yang ia sebut sebagai “langkah monumental” menuju perdamaian, serangan udara Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk anak-anak, di sejumlah lokasi di Gaza.

Media internasional melaporkan salah satu korban adalah pasangan lansia, Kamal dan Huda Abu Muailiq, yang tewas ketika rumah mereka di Deir al-Balah terkena serangan udara. Peristiwa itu terjadi di antara pengumuman kesepakatan pada 30 Juli dan konfirmasi dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel telah menyampaikan “kekhawatiran keamanan serius” kepada Gedung Putih terkait kesepakatan tersebut.

Kontras antara terobosan diplomatik dan jatuhnya korban sipil ini bukan hal baru sejak gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Selama sekitar sembilan bulan terakhir, kekerasan dilaporkan terus terjadi meski intensitas pertempuran skala besar menurun dibanding masa perang penuh. Pertanyaan yang kembali mengemuka adalah sejauh mana pihak-pihak terkait benar-benar berkomitmen menegakkan gencatan senjata, serta apakah kerangka baru yang diperkenalkan kali ini memiliki daya paksa yang lebih nyata.

Kesepakatan di atas kertas

Pada 30 Juli 2026, Trump mengumumkan bahwa Board of Peace (BoP)—badan pimpinan AS yang dibentuk pada Februari 2026 untuk mengawasi implementasi rencana damai—telah mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai pelucutan senjata bertahap. Dokumen yang diperoleh Al Jazeera menyebut peta jalan 15 poin, termasuk penghentian segera seluruh operasi militer Israel (IDF) dan Hamas, persiapan mekanisme implementasi dalam 14 hari, serta pengalihan bertahap layanan publik, kepolisian, perizinan senjata, dan keamanan internal dari Hamas kepada National Committee for Gaza Administration (NCAG).

Dokumen tersebut juga menyebut pembentukan International Verification Committee (IVC) yang terdiri dari perwakilan BoP, negara penjamin, dan International Stabilization Force (ISF) untuk memantau pemenuhan tahap-tahap kesepakatan oleh kedua pihak.

Kerangka yang lebih rinci, yang dilaporkan bocor pada Maret 2026, menyebut pelucutan senjata berlangsung selama delapan bulan dalam beberapa fase: penarikan senjata berat lebih dahulu dari area yang dikuasai Israel, kemudian dari wilayah yang masih dikuasai Hamas sebelum hari ke-90, disusul penghancuran jaringan terowongan. Setelah komite pemantau menyatakan faksi-faksi Palestina telah dilucuti, pasukan Israel disebut akan mundur bertahap ke perimeter Gaza.

Namun, kesepakatan ini belum sepenuhnya final. Negosiator Hamas, Ghazi Hamad, menyebut peta jalan itu sebagai kerangka “yang sulit dan menyakitkan”, tetapi menegaskan Hamas tidak akan mulai melucuti senjata sebelum Israel menghentikan operasi militer, meningkatkan bantuan kemanusiaan, dan menarik diri sepenuhnya dari Gaza. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahkan pihak yang terlibat dalam kesepakatan masih menempatkan prasyarat untuk memulai implementasi.

Gencatan senjata yang terus memakan korban

Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, laporan korban terus bertambah. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 211 orang tewas 19 hari setelah gencatan senjata dimulai. Angka itu dilaporkan meningkat menjadi 379 pada awal Desember 2025, lalu 738 pada awal April 2026 menurut Kantor HAM PBB (OHCHR). Pada pertengahan Juli 2026, Kantor Berita PBB melaporkan angka Kementerian Kesehatan Gaza telah melampaui 1.100. Al Jazeera pada 2 Agustus 2026 mencatat setidaknya 1.222 warga Palestina tewas dan 4.053 terluka sejak gencatan senjata.

Perbedaan sumber data menjadi catatan penting. Kementerian Kesehatan Gaza berada di bawah otoritas de facto yang selama ini dikelola Hamas dan merilis angka kumulatif tanpa verifikasi independen berlapis. Sementara OHCHR menggunakan metodologi verifikasi silang yang lebih ketat dan menyatakan hanya dapat mengonfirmasi 685 korban tewas untuk periode Oktober 2025 hingga pertengahan April 2026. Selisih tersebut, sebagaimana dicatat dalam laporan, juga berkaitan dengan sulitnya akses verifikasi independen di wilayah konflik. Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk disebut menyoroti pembatasan akses jurnalis asing secara mandiri ke Gaza yang menurutnya terus diberlakukan Israel.

Di sisi lain, masing-masing pihak juga mempublikasikan angka pelanggaran gencatan senjata versinya sendiri. Kantor Media Pemerintah Gaza mengklaim lebih dari 2.073 pelanggaran antara Oktober 2025 dan Maret 2026. Sebaliknya, lembaga think-tank yang dekat dengan sudut pandang Israel, FDD’s Long War Journal, mengutip IDF soal 32 dugaan pelanggaran oleh faksi Palestina pada 10–31 Juli 2026 saja. Kedua set data tersebut dipandang memiliki konteks kepentingan politik masing-masing.

Israel: keberatan keamanan dan konteks politik domestik

Respons resmi Israel terhadap kesepakatan 30 Juli dilaporkan muncul dengan kehati-hatian. Pada 2 Agustus 2026, juru bicara kantor Netanyahu, Doron Spielman, menyampaikan penilaian intelijen Israel bahwa Hamas “tetap berkomitmen membangun kembali kemampuan militernya” dan belum benar-benar melucuti diri. Spielman menegaskan Israel tidak akan mundur sebelum pelucutan tuntas, dengan alasan jika mundur lebih cepat Hamas dikhawatirkan memperluas kembali kehadirannya di Gaza dan membangun infrastruktur militer.

Dalam laporan yang sama, disebutkan militer Israel saat ini menguasai lebih dari 60% wilayah Gaza, menurut Associated Press. Sikap Israel juga dipandang sulit dilepaskan dari dinamika politik domestik menjelang pemilu Oktober 2026. Netanyahu menghadapi tekanan dari mitra koalisi sayap kanan agar tekanan militer terhadap Hamas tidak dikendurkan, sementara oposisi menudingnya gagal mencegah serangan 7 Oktober 2023. Dalam konteks tersebut, penolakan atau kehati-hatian terhadap kesepakatan yang diinisiasi sekutu dekatnya sendiri dinilai memiliki dimensi kalkulasi politik, selain alasan keamanan.

Hamas: posisi tawar melemah dan tekanan dari dalam

Di sisi Hamas, laporan PBS/AP menyebut kelompok tersebut telah membubarkan struktur pemerintahan di Gaza dan menyerahkan kewenangan kepada komite yang didukung PBB. Langkah ini dipandang mencerminkan melemahnya kapasitas dan legitimasi Hamas untuk memerintah Gaza secara sepihak.

Tekanan juga datang dari masyarakat Gaza. Disebutkan bahwa pada Maret hingga Agustus 2025 terjadi gelombang protes anti-Hamas di sejumlah wilayah, dengan tuntutan agar Hamas menyerahkan kekuasaan dan mengakhiri perang. Protes tersebut dilaporkan meredup pada Agustus 2025 di tengah represi dan memburuknya kondisi keamanan. Fakta ini kerap dijadikan penyeimbang atas narasi yang menyamakan kepentingan Hamas dengan kepentingan warga Gaza secara otomatis.

Dengan tekanan militer dari luar dan kelelahan warga dari dalam, penolakan Hamas untuk melucuti senjata tanpa jaminan penarikan Israel dipandang sebagai upaya mempertahankan kartu tawar yang tersisa—sementara Israel menyatakan enggan menarik diri sebelum pelucutan betul-betul tuntas. Kebuntuan ini membentuk lingkaran saling tidak percaya: masing-masing pihak menunggu langkah pertama dari pihak lain.

Preseden gencatan senjata yang rapuh

Kekhawatiran bahwa kesepakatan baru ini akan bernasib seperti kesepakatan-kesepakatan sebelumnya muncul karena preseden yang sudah terjadi. Al Jazeera mencatat pola kekerasan yang terus berlangsung di tengah gencatan senjata “formal” menyerupai pola yang terlihat pada gencatan senjata berulang di Lebanon sejak 2024 dan gencatan senjata Gaza pada Januari 2025.

Pendukung kerangka BoP–NCAG–ISF menilai mekanisme kali ini lebih terstruktur: keterlibatan mediator regional seperti Mesir, Qatar, dan Turki disebut lebih formal, IVC disiapkan sebagai badan verifikasi berlapis, dan sekuensing implementasi tertulis lebih jelas dibanding kesepakatan yang hanya berupa pernyataan politik longgar. Namun, argumen sebaliknya juga mengemuka: perangkat institusional yang lebih rapi tetap berisiko tidak efektif jika insentif politik dan keamanan kedua pihak mendorong penundaan atau penafsiran sepihak.

Krisis kemanusiaan berjalan paralel

Sementara proses diplomasi berlangsung, kebutuhan kemanusiaan di lapangan dilaporkan tetap besar. PBB melalui OCHA meluncurkan Flash Appeal 2026 senilai lebih dari 4 miliar dolar AS untuk menjangkau 3,6 juta orang di Gaza dan Tepi Barat. OCHA juga mencatat bahwa per akhir 2025, lebih dari 18.500 pasien di Gaza—termasuk 4.096 anak—masih membutuhkan evakuasi medis ke luar Gaza. Sejak gencatan senjata berlaku, dilaporkan baru 260 pasien beserta 800 pendamping yang berhasil dievakuasi, yang mendorong WHO menyerukan lebih banyak negara membuka akses evakuasi medis.

Eskalasi kekerasan juga dilaporkan meningkat di Tepi Barat. OCHA menyebut kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina pada 2026 telah melampaui total sepanjang 2025 hanya dalam tujuh bulan pertama. Hingga 20 Juli 2026, 18 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan pemukim, dibanding 17 sepanjang 2025. OCHA juga mencatat 1.111 warga Palestina, termasuk sedikitnya 243 anak, tewas di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak 7 Oktober 2023 hingga 13 Juli 2026.

Ujian berikutnya bagi kesepakatan

Setelah sembilan bulan gencatan senjata sejak Oktober 2025, situasi di Gaza digambarkan sebagai kondisi “bukan perang, juga bukan damai”. Kesepakatan pelucutan senjata yang diumumkan pada 30 Juli 2026 memperkenalkan kerangka baru yang secara teori lebih kuat, tetapi diuji oleh dinamika yang sudah berulang: ketidakpercayaan soal urutan langkah, keberatan keamanan Israel, tekanan politik menjelang pemilu di Israel, serta posisi tawar Hamas yang melemah namun masih menuntut jaminan konkret.

Di tengah perdebatan soal mekanisme dan tahapan, laporan korban pada 2 Agustus menegaskan bahwa warga sipil tetap berada di garis depan dampak konflik—bahkan ketika proses yang disebut sebagai gencatan senjata dan kesepakatan politik terus berjalan di tingkat elite.