Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan akan melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BGN dengan tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan transparansi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Sudaryono mengatakan, langkah awal yang ia lakukan sejak menjabat adalah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi agar Program MBG berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Belum genap seminggu saya menjadi Kepala BGN, saya berusaha mengidentifikasi persoalan yang harus segera diselesaikan. Ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas kami, yaitu memberantas praktik korupsi, memastikan tata kelola Program MBG berjalan dengan baik, serta memperkuat transparansi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan BGN, ia menegaskan bahwa BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. BGN, kata dia, siap memberikan dukungan selama proses penyelidikan maupun penyidikan berlangsung.
“Kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan membuka seluruh akses terhadap informasi maupun data yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Selain penguatan integritas organisasi, BGN juga memfokuskan pembenahan tata kelola Program MBG. Upaya tersebut mencakup pengawasan pelaksanaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kualitas layanan, serta memastikan seluruh proses penyelenggaraan memenuhi standar keamanan pangan dan akuntabilitas.
Dalam reformasi kelembagaan, BGN juga disebut tengah mengembangkan sistem yang lebih transparan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi mengenai pelaksanaan Program MBG. Sistem ini ditujukan untuk memungkinkan orang tua, sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh informasi layanan MBG sebagai bagian dari penguatan pengawasan publik.
Sudaryono menilai keterbukaan informasi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap Program MBG. Karena itu, BGN akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra, serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program.
“Kami mengakui masih ada berbagai hal yang harus diperbaiki. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secepat mungkin. Tujuan kami sederhana, memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik, bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
