Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) mengembangkan sejumlah infrastruktur teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan ekonomi biru. Kepala BPPSDM KKP I Nyoman Radiarta mengatakan, penguatan teknologi dibutuhkan agar pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah Ocean Big Data, sistem yang mengandalkan teknologi pemantauan untuk mengelola ekosistem pesisir dan laut. Ocean Big Data menggabungkan perangkat berbasis teknologi, seperti radar, sensor kualitas air, drone bawah laut, drone udara, dan satelit nano untuk memantau kondisi pesisir dan laut.

Menurut Nyoman, data yang dikumpulkan—termasuk informasi dari kapal penangkap ikan—dapat dikirim secara daring melalui aplikasi Elektronik-Penangkapan Ikan Terukur (e-PIT). Dengan dukungan data tersebut, sistem ini diharapkan membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pemantauan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Nyoman dalam pidato utama bertajuk “Implementation of Blue Economy Policies in Indonesia” pada The 8th China-Southeast Asian Countries Marine Cooperation Forum di Jakarta pada akhir November 2024. Dalam forum tersebut, ia memaparkan berbagai kebijakan ekonomi biru yang diimplementasikan Indonesia.

Selain Ocean Big Data, KKP juga mengembangkan Ocean Accounting Indonesia, aplikasi yang ditujukan untuk memantau keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Nyoman menjelaskan, aplikasi ini dapat mengukur dampak setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, memantau pencemaran dan kerusakan ekosistem, lalu membandingkannya dengan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi untuk memperkaya kekayaan laut Indonesia.

Ia menambahkan, Ocean Accounting Indonesia juga digunakan untuk memprediksi dampak jangka panjang dari izin pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi, kualitas, dan fungsi ekologi laut.

Untuk pemantauan yang lebih spesifik terhadap aktivitas kapal penangkap ikan, KKP turut mengembangkan Integrated Maritime Intelligent Platform. Aplikasi ini disebut dapat mengidentifikasi kapal, memberi peringatan terhadap pelanggaran perikanan, serta memantau produktivitas perikanan berdasarkan indikator utama.

Dalam kesempatan yang sama, Nyoman menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, profesional, industri, akademisi, dan mahasiswa guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut dia, kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut sekaligus mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.

Nyoman menyebut kolaborasi itu berfokus pada empat hal utama, yaitu pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dorongan bagi pengembangan usaha, riset, dan inovasi; serta kontribusi dalam layanan masyarakat, pendidikan, dan pelatihan.

Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan visi dan misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. KKP, kata dia, berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul, kemandirian pangan berbasis ekonomi biru, serta pembangunan infrastruktur kelautan yang berkelanjutan.

Nyoman menilai Asta Cita menjadi dasar untuk mengoptimalkan potensi kelautan, sekaligus menghadapi tantangan seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran laut. Dengan langkah-langkah tersebut, ia berharap sektor kelautan dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang menyejahterakan masyarakat pesisir dan mendukung ekonomi kelautan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Nyoman menekankan perlunya menjadikan laut sebagai episentrum pembangunan nasional. Ia menyatakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan perlu menjadi fokus dalam penyusunan kebijakan, riset, inovasi teknologi, serta pembangunan ekonomi dan industri.

Menurut Nyoman, pendekatan tersebut bertujuan mencapai tiga sasaran utama, yakni kesehatan laut, kekayaan laut, dan kemakmuran laut, yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk itu, KKP menjalankan lima kebijakan ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai prinsip utama, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat, pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan seperti Bulan Cinta Laut.

Nyoman menegaskan, perluasan kawasan konservasi laut menjadi kebijakan utama untuk memastikan laut yang sehat sebagai habitat kehidupan laut, mendorong stok ikan yang berkelanjutan, serta meningkatkan produksi oksigen dan penyerapan karbon.