Kementerian Kehutanan meluncurkan Platform MANDARA (Mangrove Data Nusantara) sebagai sistem terpadu pengelolaan dan pertukaran data mangrove nasional. Platform ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta kolaborasi rehabilitasi pesisir berbasis data.
Peluncuran MANDARA dilakukan di Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026, oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH). Inisiatif ini disebut sebagai respons atas kebutuhan sinkronisasi data lintas sektor di Indonesia, yang memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia.
MANDARA merupakan Integrated Data Platform Mangrove yang dikembangkan sejak 2024 melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Platform ini dirancang sebagai sistem satu pintu untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan data mangrove secara terintegrasi, mutakhir, dan dapat diakses para pemangku kepentingan.
Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih menyatakan MANDARA menjadi fondasi penting dalam memperkuat kebijakan berbasis data. “Peluncuran MANDARA merupakan langkah strategis menuju transparansi dan integrasi data mangrove nasional. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi pesisir bertumpu pada data yang akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, sekitar 80 persen mangrove eksisting berada di dalam kawasan hutan. Kondisi itu menempatkan kementerian pada peran sentral dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove. Di sisi lain, tingginya kebutuhan data dari akademisi, lembaga internasional, sektor swasta, hingga lembaga keuangan mendorong pengembangan sistem manajemen data yang kredibel dan terbuka.
Secara fungsional, MANDARA tidak hanya berperan sebagai repositori, tetapi juga perangkat kolaboratif. Platform ini mendukung penyusunan Peta Kawasan Mangrove serta Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara lebih presisi, menyimpan data spasial berbasis GIS, citra satelit resolusi tinggi, data tabular, hingga dokumen teknis dan analisis dampak lingkungan. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan realisasi rehabilitasi mangrove dari berbagai sumber anggaran secara transparan.
MANDARA turut menyediakan fitur komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan lapangan, kritik, dan masukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola di tingkat daerah.
Dyah menambahkan, keterbukaan dan keterlacakan data dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik dan mitra pembangunan. “Dengan sistem yang terintegrasi dan dapat dipantau bersama, kita membuka ruang partisipasi yang lebih luas, termasuk untuk pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan seperti investasi berbasis hasil dan inisiatif karbon biru,” katanya.
Sejak tahap pengembangan, platform ini telah dimanfaatkan dalam penyusunan peta arahan kelembagaan rehabilitasi mangrove nasional. Dengan peluncuran resmi ini, MANDARA diharapkan menjadi standar baru dalam pertukaran dan publikasi data mangrove, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global perlindungan ekosistem karbon biru dan mitigasi perubahan iklim berbasis solusi alam.
