Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi di bawah Kementerian Keamanan Publik Vietnam menggelar pertemuan dan seminar bertajuk “Jurnalisme di Garis Depan Melawan Disinformasi” pada malam 18 Juni. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-101 Hari Pers Revolusioner Vietnam (21 Juni 1925–21 Juni 2026), dengan dihadiri pimpinan lembaga pengelola pers serta pemimpin lembaga pers dan televisi di dalam negeri.
Dalam sambutannya, Kolonel Nguyen Hong Quan, Wakil Direktur Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi, menekankan bahwa sejarah jurnalisme revolusioner Vietnam selalu terkait erat dengan perjalanan bangsa, mulai dari masa perang, pembangunan nasional, hingga transformasi digital saat ini. Ia menilai, di tengah perkembangan teknologi digital yang cepat, jurnalisme tetap memikul misi untuk melindungi kebenaran, membimbing kesadaran sosial, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Quan juga menyoroti tantangan baru dari perkembangan platform lintas batas, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi deepfake yang membuat produksi serta penyebaran informasi keliru berlangsung lebih cepat, semakin canggih, dan lebih sulit dideteksi. Ia menyatakan persaingan antarnegara tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada ranah informasi dan kesadaran sosial. Menurutnya, keamanan siber bukan semata perlindungan sistem teknis atau data digital, melainkan juga perlindungan lingkungan informasi yang sehat serta kepercayaan publik. Dalam konteks ini, ia menegaskan peran media arus utama tidak tergantikan karena kemampuan memverifikasi, mengautentikasi, dan membimbing opini publik.
Pada seminar yang sama, Nguyen Thanh Lam—Anggota Komite Sentral Partai, Direktur Jenderal Televisi Vietnam, sekaligus Wakil Kepala Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Pusat—menyampaikan bahwa era digital menuntut jurnalisme mendefinisikan ulang perannya di tengah kaburnya batas antara media arus utama, media sosial, platform teknologi, dan konten yang dihasilkan AI.
Lam mengingatkan, jika pers tidak berinovasi ke arah yang tepat, maka berisiko kehilangan peran, posisi, dan kemampuan memimpin masyarakat. Ia menilai pers tidak dapat bertumpu pada perlombaan kecepatan, jumlah penonton, atau sekadar memantulkan informasi sumber, karena itu merupakan kompetisi yang sulit dimenangkan melawan media sosial dan platform digital. Menurutnya, nilai inti jurnalisme arus utama terletak pada kemampuan untuk memverifikasi, menganalisis, menjelaskan esensi peristiwa, serta menyajikan informasi mendalam. Ia menambahkan bahwa meski jurnalisme bergerak ke format multimodal dan multiplatform, standar tinggi harus tetap dijaga tanpa mengorbankan kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab sosial.
Pidato utama dalam seminar tersebut menegaskan disinformasi telah menjadi tantangan global yang berdampak langsung pada keamanan nasional, ketertiban sosial, dan persepsi individu. Berdasarkan statistik lembaga penegak hukum, dalam enam bulan pertama tahun ini terdeteksi lebih dari 20.000 unggahan berisi informasi palsu di berbagai platform. Dalam lima tahun terakhir, pasukan keamanan siber dilaporkan telah memblokir sekitar 40.000 sumber informasi berbahaya, memproses lebih dari 1,54 miliar unggahan yang melanggar, menyelidiki 100 kasus besar, menuntut hampir 300 individu, menangani hampir 4.300 kasus secara administratif, serta melakukan pendidikan dan pencegahan dalam hampir 13.500 kasus.
Seminar juga membahas dampak AI dan algoritma media sosial yang dinilai mengubah lingkungan informasi secara mendasar. Mekanisme seperti “gelembung informasi” dan “ruang gema” disebut membuat pengguna cenderung hanya mengakses informasi yang sejalan dengan persepsi sebelumnya, sehingga meningkatkan risiko manipulasi persepsi sosial. Karena itu, upaya melawan misinformasi dipandang bukan hanya pertarungan antara benar dan salah, melainkan juga upaya melindungi persepsi dan keyakinan masyarakat.
Untuk merespons tantangan tersebut, perwakilan Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi mengusulkan lima pilar solusi: memperkuat kerangka hukum dan efektivitas penegakan; meningkatkan kesadaran sosial; menerapkan teknologi dan AI untuk mendeteksi serta menangani informasi berbahaya dan beracun; mendorong peran masyarakat dalam membangun “kesadaran keamanan”; serta memperkuat kerja sama antara lembaga pengelola, perusahaan teknologi, dan organisasi media.
Sejumlah delegasi turut mengusulkan pembentukan mekanisme koneksi reguler antara pasukan keamanan siber dan lembaga media untuk berbagi data, memberikan peringatan dini terkait taktik baru, meningkatkan pelatihan keterampilan digital bagi wartawan dan editor, serta mengoordinasikan kampanye komunikasi guna membantu melindungi landasan ideologis Partai di ruang siber.
Menutup seminar, Letnan Jenderal Le Xuan Minh, Direktur Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi, menyampaikan apresiasi atas masukan dari lembaga pers dan menegaskan bahwa memerangi disinformasi merupakan tugas jangka panjang yang membutuhkan upaya bersama seluruh sistem politik. Ia menilai pers memegang peran penting dalam membimbing opini publik, menyebarkan informasi positif, dan memperkuat kepercayaan sosial.
Minh menambahkan, di tengah perkembangan pesat AI dan platform digital, satuannya akan terus bekerja sama dengan lembaga media melalui berbagi informasi, koordinasi komunikasi, pembangunan mekanisme koneksi, serta dukungan profesional untuk meningkatkan efektivitas penanganan disinformasi. Ia menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk melindungi kedaulatan nasional di dunia maya dan membangun lingkungan informasi yang aman serta sehat.
Secara keseluruhan, pertemuan dan diskusi itu menegaskan tekad Pasukan Keamanan Publik Rakyat dan lembaga pers untuk memperkuat koordinasi, memanfaatkan kekuatan gabungan di bidang ideologi, memerangi informasi berbahaya dan menyesatkan, serta mendorong terciptanya ruang siber yang aman dan andal bagi pembangunan berkelanjutan negara di era digital.
