Partai Demokrat menilai publik berhak mengetahui secara jelas posisi politik PDI Perjuangan (PDIP), apakah akan menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan tidak ada yang keliru dari pilihan politik apa pun yang diambil PDIP. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sama-sama sah.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Herzaky menjelaskan, kejelasan posisi politik penting agar masyarakat dapat memahami arah perjuangan sebuah partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.
Ia mencontohkan pengalaman Partai Demokrat saat berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Pada periode tersebut, kata Herzaky, Demokrat menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang dengan memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
“Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” ujarnya.
Herzaky juga menyatakan Demokrat menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut partainya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres. Namun, Demokrat menilai posisi tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.
“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi,” tutur Herzaky.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan. “Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya,” kata Herzaky.
Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat menegaskan dan menjalankan posisi politiknya secara konsisten demi memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
