Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan (PDIP) memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai posisi PDIP tidak semestinya “abu-abu” antara oposisi dan pendukung, terutama jika partai itu menyatakan berada di luar pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul saat menanggapi isu keterlibatan salah seorang kader PDIP dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta pada pekan lalu. Menurutnya, langkah tersebut memunculkan penilaian bahwa posisi PDIP belum tegas.

“Kalau memang ingin berada di luar Pemerintah, silakan, tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/6/2026).

Menanggapi hal itu, Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menegaskan partainya memegang teguh tugas konstitusional dalam menentukan arah politik pascapemilu. Ia menyatakan PDIP telah merumuskan posisi sebagai partai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan.

“Saya kira sikap kami sudah clear. Kami mengambil sikap seperti ini karena mayoritas partai di parlemen bergabung dengan kekuatan pendukung Pemerintah. Maka, perlu ada mekanisme koreksi dan balance, dan itu akhirnya diambil oleh PDIP,” ujar Seno, Jumat (19/6/2026).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai PDIP memang mengambil peran sebagai partai penyeimbang: bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak prorakyat, namun tetap mendukung kebijakan politik yang dianggap berpihak kepada rakyat.

Meski demikian, Adi menyebut ada harapan publik agar PDIP mengambil posisi sebagai oposisi penuh. “PDIP punya DNA oposisi yang hebat. Sudah terlatih menjadi oposisi,” kata Adi, Jumat (19/6/2026).