JAKARTA — Partai Demokrat menyoroti posisi politik PDI Perjuangan (PDI-P) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demokrat menilai publik membutuhkan kejelasan sikap PDI-P agar tidak memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat.
“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).
Menurut Herzaky, yang dipersoalkan publik bukan semata pilihan PDI-P berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan konsistensi dalam menjalankan posisi politik tersebut serta cara mengomunikasikannya kepada masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDI-P mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujar Herzaky.
Ia menyebut, posisi politik yang tegas akan memudahkan masyarakat memahami arah perjuangan partai sekaligus menilai kesesuaian antara pernyataan dan tindakan politik.
Herzaky kemudian mencontohkan pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Pada periode itu, kata dia, Demokrat mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang dengan memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
“Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” ucapnya.
Demokrat juga menyatakan menghormati pernyataan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira yang menyebut PDI-P sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai. Meski demikian, Herzaky menilai posisi itu perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda-beda di masyarakat.
“Jika PDI-P memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi,” katanya.
Herzaky menambahkan, Demokrat meyakini demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai-partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
“Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya,” ujar dia.
