Rencana penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza kembali menjadi sorotan setelah muncul draft kesepakatan pelucutan senjata yang, antara lain, mensyaratkan Israel menarik militernya dari Gaza dan secara bertahap menyerahkan pemerintahan wilayah itu kepada administrasi Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyambut baik sikap Hamas yang menyetujui draft tersebut, tetapi respons dari kalangan politik dan media Israel dilaporkan cenderung dingin.
Hingga kini, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan pada Jumat bahwa Israel tidak akan menarik pasukan dari posisi yang saat ini dikuasai sebelum terjadi apa yang mereka anggap sebagai “pelucutan senjata Hamas yang benar-benar nyata”.
Di tengah situasi itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik terkait rencana pelucutan senjata yang dikaitkan dengan kemungkinan penarikan pasukan dari Gaza. Sementara itu, Trump menyatakan Israel “sangat senang” dengan kesepakatan tersebut.
Sikap publik dan elite politik Israel
Sejumlah laporan jajak pendapat yang dikutip dalam analisis tersebut menggambarkan kerasnya sikap sebagian publik Israel terhadap warga Palestina di Gaza pascaserangan 7 Oktober 2023 yang dipimpin Hamas. Disebutkan pula bahwa perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.
Jajak pendapat pada Mei menunjukkan 82 persen responden Yahudi Israel mendukung pengusiran paksa warga Palestina dari rumah mereka di Gaza. Survei yang sama juga menemukan 56 persen responden mendukung pengusiran warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel. Survei lain pada bulan berikutnya menyebut 64 persen responden percaya bahwa “tidak ada warga Palestina yang tidak bersalah” di Gaza.
Di level elite, sejumlah politisi Israel—termasuk menteri kabinet—dilaporkan secara terbuka menyatakan keinginan membangun permukiman ilegal Yahudi di Gaza, sebagaimana yang telah dilakukan di Tepi Barat yang diduduki. Dalam konteks ini, gagasan penarikan pasukan Israel dari Gaza serta dimulainya rekonstruksi wilayah itu dinilai sulit diterima oleh banyak kalangan di Israel.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dari kubu sayap kanan ekstrem menyebut kesepakatan tersebut “tidak dapat diterima”. Ia menilai penghentian pembunuhan terhadap Hamas memberi kesempatan kelompok itu bersiap untuk serangan berikutnya. Ben-Gvir juga menyerukan agar operasi militer terus berlanjut dan mendorong “migrasi” warga Palestina—istilah yang disebut secara luas dipahami sebagai rujukan terhadap pembersihan etnis.
Sementara itu, tokoh yang dianggap lebih moderat seperti mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot menyatakan skeptisisme. Eisenkot menyebut kesepakatan apa pun yang tidak menghasilkan penghancuran kekuatan militer dan politik Hamas sebagai “kegagalan total”, seraya menyatakan bahwa Hamas menurutnya telah kembali memperkuat diri dengan jumlah pejuang yang hampir sama seperti sebelum 7 Oktober.
Perhitungan Netanyahu menjelang pemilu
Netanyahu belum memberikan komentar resmi. Namun analis politik sekaligus pakar survei Amerika-Israel, Dahlia Scheindlin, menilai taruhannya sangat besar bagi Netanyahu karena pemilu disebut tinggal beberapa bulan lagi. Dalam analisis itu, peluang terbaik Netanyahu untuk menghindari hukuman penjara apabila dinyatakan bersalah dalam kasus-kasus korupsi adalah memenangkan pemilu pada Oktober mendatang.
Scheindlin menyebut pertimbangan Netanyahu terutama bersifat politik, termasuk memperhitungkan reaksi mitra koalisinya. Menurutnya, penarikan pasukan dari Gaza hampir mustahil dilakukan. Namun, Netanyahu juga dinilai perlu berhati-hati agar tidak semakin mengecewakan sekutu Israel di Amerika Serikat, di tengah tanda-tanda frustrasi Washington terhadap pemerintahannya.
Scheindlin memperkirakan salah satu skenario yang mungkin adalah pemindahan pasukan yang bersifat simbolis di dalam Gaza. Ia juga menyebut kemungkinan Israel menarik sebagian pasukan kembali ke posisi yang seharusnya ditempati berdasarkan perjanjian gencatan senjata Oktober 2025. Sejak kesepakatan itu berlaku, Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.200 warga Palestina serta terus memperluas wilayah yang mereka kuasai, meski disebut bertentangan dengan isi perjanjian tersebut.
Tekanan dari Washington dan risiko politik
Seorang pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya mengatakan Trump akan merasa “sangat, sangat kecewa” apabila Israel tidak mematuhi kesepakatan pelucutan senjata itu. Profesor Studi Israel di Universitas California Los Angeles (UCLA), Dov Waxman, menilai Netanyahu sudah menghadapi tantangan besar dalam membentuk pemerintahan, dan kesepakatan ini dapat membuat situasinya semakin sulit.
Waxman juga menyebut bahwa Netanyahu pada akhirnya harus menyampaikan sikap resminya. Menurutnya, mengkritik kesepakatan berisiko memicu kemarahan Trump, sementara Netanyahu disebut berharap Trump dapat memberinya keuntungan politik menjelang pemilu, seperti dorongan pengampunan hukum atau normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, atau bahkan keduanya.
Di sisi lain, presiden sekaligus pendiri lembaga kajian kebijakan luar negeri Israel Mitvim, Nimrod Goren, menilai Netanyahu berpengalaman mengelola situasi semacam ini. Goren memperkirakan Netanyahu akan memastikan Trump mendapatkan pengumuman dan pencitraan yang diinginkan, tetapi ia tidak melihat Netanyahu benar-benar menarik pasukan dari Gaza.
Goren menambahkan, penolakan terhadap penarikan pasukan bukan hanya soal opini publik, melainkan terkait filosofi dan pandangan dunia Netanyahu yang meyakini Israel harus hadir di luar perbatasannya di lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menjadi ancaman. Bahkan, menurut Goren, jika ada kemungkinan yang lebih besar, Netanyahu justru dapat meningkatkan eskalasi menjelang pemilu ketimbang membahas penarikan pasukan dari Gaza.
