PEKANBARU — Situasi politik di Riau disebut masih menempatkan gubernur sebagai lembaga yang paling dipercaya publik. Namun, Ketua Umum DPN Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) Ir Marganda Simamora SH MS.i menilai tingkat kepercayaan publik terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menunjukkan penurunan meski tidak signifikan.
“Tingkat kepercayaan publik mulai sedikit turun, mungkin sejak ditemukannya uang sebanyak Rp3 miliar lebih oleh KPK di rumah dinas dan kediaman,” kata Marganda, Senin.
Meski demikian, ia menilai penurunan itu belum bisa dijadikan kesimpulan akhir. Menurutnya, masa kerja 100 hari pertama belum cukup untuk menilai kinerja pemerintahan dalam masa peralihan kepemimpinan.
“Sebenarnya agak sedikit turun malah terlalu dini untuk menilainya. 100 hari kerja belum bisa dinilai apa-apa baik dalam peralihan kepemimpinan, meskipun demikian masih ada di atas 90 persen,” ujarnya.
Marganda juga berpandangan kepercayaan publik berpotensi kembali meningkat. Ia menyebut kasus yang terjadi dapat membuat Plt Gubernur Riau lebih berhati-hati dan mendorong jalannya pemerintahan yang lebih bersih.
“Justru kepercayaan publik akan terus meningkat sebab semua pihak yang tidak berkompeten akan di eliminasi dari pemerintahan saat ini dan dengan kasus yang terjadi Plt Gubri SF Hariyanto akan semakin hati hati untuk menjalankan pemerintahan lebih bersih,” kata Marganda.
Dalam penilaiannya, gubernur disebut menjadi lembaga yang paling dipercaya, disusul Kejaksaan Tinggi. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebut berada pada peringkat lembaga yang bisa dipercaya.
Marganda menambahkan, jika ada penurunan kepuasan publik terhadap SF Hariyanto, hal itu dinilainya terkait indikasi peran pemerintah provinsi yang meluas, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan. Ia menyinggung adanya indikasi keterlibatan pada sejumlah urusan lain.
“Kan sudah ada indikasi masuk ke MBG, Koperasi Merah Putih, dan seterusnya ya. Semakin Pemprov ikut terlibat urusan non-pertahanan tentu semakin bagus ya,” ujarnya.
Ia juga menyebut sejumlah hal yang menurutnya menjadi bukti kinerja dalam sekitar tiga bulan terakhir, di antaranya perombakan struktural dengan mengganti 10 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang disebut bertujuan meningkatkan stabilitas birokrasi dan pelayanan publik.
Selain itu, ia menyinggung penunjukan SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur Riau setelah Abdul Wahid ditangkap KPK, untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
