Majelis Negara Pihak Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memutuskan memberhentikan Jaksa Penuntut Utama Karim Khan dalam pemungutan suara rahasia yang digelar Jumat petang, 24 Juli 2026, di ruang sidang tertutup di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Dari 125 negara anggota yang memberikan suara, 82 negara mendukung pemecatan, 13 menolak, dan 15 abstain.
Keputusan ini tercatat sebagai yang pertama dalam 24 tahun sejarah ICC: seorang jaksa penuntut utama dicopot saat masih menjabat. Khan memimpin kantor kejaksaan ICC sejak 2021 dan dikenal sebagai pejabat yang pada 20 Mei 2024 mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Presiden Majelis Negara Pihak, Päivi Kaukoranta, menyatakan majelis menyimpulkan Khan telah melakukan “pelanggaran serius dan kelalaian berat atas kewajibannya” sebagai Jaksa Penuntut Utama. Pemecatan ini mengikuti proses disipliner hampir dua tahun terkait tuduhan pelecehan seksual dari seorang staf perempuan ICC—tuduhan yang selama ini dibantah Khan.
Tim kuasa hukum Khan, dipimpin Tayab Ali dari firma Bindmans LLP di London, menyebut proses pemecatan tidak adil dan bermuatan politik. Mereka merujuk pada temuan panel ahli yudisial independen pada Maret 2026 yang secara bulat menyatakan hasil investigasi Kantor Pengawasan Internal PBB (OIOS) tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran etik atau kelalaian tugas oleh Khan. Di sisi lain, Majelis Negara Pihak tetap menjatuhkan keputusan pemecatan pada Juli 2026. Menurut kuasa hukum, Khan akan menempuh jalur hukum untuk menantang keputusan tersebut.
Tuduhan terhadap Khan bermula dari laporan seorang staf yang—berdasarkan pemberitaan media—mengaku mengalami kontak seksual yang tidak diinginkan selama kurang lebih satu tahun, dengan kejadian disebut berlangsung di kantor ICC, rumah Khan, dan dalam sejumlah perjalanan dinas. Dua rekan kerja yang menjadi tempat korban mengadu melaporkan dugaan itu kepada pengawas independen ICC pada Mei 2024, beberapa pekan sebelum pengumuman permohonan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant.
Investigasi awal pengawas internal saat itu dilaporkan ditutup setelah lima hari karena korban memilih tidak mengajukan pengaduan resmi, meski pengawas tetap menyarankan Khan meminimalkan kontak dengan pelapor. Pada Mei 2025, Khan mengambil cuti penuh menunggu investigasi OIOS yang lebih menyeluruh, setelah pemberitaan media meningkat. Menjelang pemungutan suara Juli 2026, pelapor yang disebut dengan nama “Sarah” tampil dalam wawancara dengan Christiane Amanpour di CNN. Sebuah laporan PBB, menurut pemberitaan Al Jazeera, juga membantah klaim bahwa pelapor memiliki keterkaitan dengan badan intelijen asing.
Di tengah pergantian di pucuk kejaksaan, status perkara Gaza di ICC menjadi sorotan. Pemecatan Khan tidak membatalkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant yang diterbitkan hakim ICC pada 21 November 2024. Surat perintah itu hanya dapat dicabut oleh para hakim, bukan oleh jaksa penuntut maupun Majelis Negara Pihak.
Pada Juli 2025, hakim ICC menolak permintaan Israel untuk menangguhkan surat perintah tersebut sambil menunggu penyelesaian sengketa yurisdiksi, dan memutuskan surat perintah tetap berlaku hingga persoalan itu tuntas. Israel pada November 2025 juga mengajukan permohonan kepada Kamar Banding ICC untuk membatalkan surat perintah, dengan alasan surat perintah itu “tercemar secara tak terpulihkan” karena diduga dipengaruhi kepentingan pribadi Khan untuk mengalihkan perhatian dari tuduhan terhadapnya—klaim yang, berdasarkan rujukan dalam laporan PBB, turut diperdebatkan.
Sejak Khan cuti pada Mei 2025, kantor Jaksa Penuntut Utama dijalankan oleh dua wakil jaksa penuntut, Nazhat Shameem Khan (Fiji) dan Mame Mandiaye Niang (Senegal). Keduanya juga dilaporkan dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat sejak Agustus 2025 karena tetap mempertahankan surat perintah bagi Netanyahu dan Gallant. Dalam situasi ini, kantor kejaksaan ICC telah lebih dari satu tahun tanpa kepala definitif.
Pemecatan Khan berlangsung di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap ICC. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dilaporkan mengintensifkan upaya diplomatik untuk menekan negara-negara anggota ICC, dengan alasan bahwa yurisdiksi ICC atas Netanyahu dan Gallant—sementara Amerika Serikat dan Israel bukan negara pihak—dinilai mengancam kedaulatan AS. Disebutkan pula bahwa total 11 pejabat ICC, termasuk Khan, kedua wakilnya, dan sejumlah hakim, dikenai sanksi AS sejak surat perintah 2024 diterbitkan.
Dari pihak Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Saar disebut memimpin kampanye diplomatik untuk mendorong pemberhentian Khan melalui lobi ke negara-negara anggota menjelang pemungutan suara. Setelah pemecatan, Saar kembali menyerukan agar surat perintah terhadap Netanyahu dan Gallant dicabut. Namun tekanan terhadap ICC juga disebut tidak hanya terkait berkas Gaza, melainkan berkaitan dengan penolakan yang lebih luas terhadap yurisdiksi ICC, termasuk dalam konteks penyelidikan lama terkait Afghanistan.
Sejumlah pihak menilai pemecatan Khan sarat politisasi. Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, menyatakan pemecatan itu sejalan dengan upaya melumpuhkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Di sisi lain, posisi Albanese juga kerap dikritik oleh Israel dan sejumlah sekutunya yang menilai pandangannya bias, sehingga pernyataannya dipandang sebagai salah satu perspektif dalam perdebatan yang masih terbuka.
Di luar dinamika kelembagaan di New York dan Den Haag, situasi kemanusiaan di Gaza tetap genting. Gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober 2025 dilaporkan tidak menghentikan kekerasan sepenuhnya. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza—yang angkanya disebut rutin dikutip dalam laporan situasi PBB, meski belum sepenuhnya diverifikasi independen oleh OCHA—sedikitnya 1.076 warga Palestina tewas dan 3.474 lainnya luka-luka sejak gencatan senjata hingga awal Juli 2026.
Menurut sumber yang sama, total korban jiwa sejak perang pecah pada Oktober 2023 telah melampaui 73 ribu orang, dengan catatan angka tersebut merupakan estimasi otoritas kesehatan Gaza dan belum melalui verifikasi silang penuh oleh lembaga independen. Salah satu insiden terbaru yang dicatat dalam periode itu adalah serangan drone dan udara di Kota Gaza serta Khan Younis yang menewaskan tujuh warga Palestina, termasuk Direktur Hubungan Masyarakat Komite Mesir di Jalur Gaza, Mohammed al-Waheidi. Pada pekan yang sama, Angkatan Laut Israel dilaporkan menahan tujuh nelayan Palestina di lepas pantai Gaza tengah.
Dengan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant yang masih berlaku, proses hukum di ICC tetap berjalan terlepas dari pergantian jaksa penuntut utama. Namun, belum ada kepastian kapan—atau apakah—kedua tokoh itu akan dihadapkan ke pengadilan di Den Haag. Sementara itu, Karim Khan melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menggunakan setiap jalur hukum yang tersedia untuk menggugat pemecatannya, sebuah proses yang diperkirakan dapat berlangsung panjang.
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh beberapa proses yang masih terbuka: upaya hukum Khan atas pemecatan, permohonan Israel di Kamar Banding ICC terkait surat perintah penangkapan, serta penunjukan jaksa penuntut utama definitif yang baru. Di tengah semua itu, perhatian publik internasional kembali tertuju pada pertanyaan besar yang belum terjawab: apakah krisis internal ini akan memperkuat atau justru melemahkan kemampuan ICC menegakkan akuntabilitas atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
