Harga minyak mentah Brent menembus US$100 per barel pada Kamis, 24 Juli 2026, untuk pertama kalinya sejak Mei. Perdagangan di Asia bahkan sempat mendekati US$101. Analis UOB Global Economics and Markets Research mengaitkan lonjakan tersebut dengan eskalasi konflik Amerika Serikat–Iran serta serangan kelompok Houthi terhadap jalur pelayaran di Laut Merah.
Namun hanya berselang empat hari, harga Brent anjlok 8,7 persen dalam sehari setelah Presiden Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Teheran “berjalan baik.” Pergerakan ekstrem dalam waktu kurang dari seratus jam itu kembali menyoroti rapuhnya arsitektur harga energi global—dan memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah krisis ini akan mengikis dominasi dolar AS dalam perdagangan minyak dunia, atau justru menegaskan daya tahannya.
Konflik terbaru pecah pada 28 Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara gabungan ke wilayah Iran, termasuk yang dilaporkan sebagai pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran yang dalam kondisi normal dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Sejak itu, situasi bergerak dalam siklus gencatan senjata yang dirundingkan, dilanggar, lalu dirundingkan kembali. Kesepakatan sementara 14 poin yang diteken terpisah oleh Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 17 Juni 2026 bertahan kurang dari sebulan sebelum baku tembak kembali pecah di sekitar Teluk pada pertengahan Juli.
Di tengah ketidakpastian tersebut, sejumlah narasi tentang “matinya petrodolar” kembali beredar. Namun, sebagian klaim berkembang sangat cepat dan tidak semuanya terverifikasi secara independen. Karena itu, perlu dibedakan antara data yang terukur dan spekulasi pasar—termasuk kabar mengenai kemungkinan pungutan Selat Hormuz dalam yuan yang bersumber dari pejabat Iran anonim.
Selat Hormuz menyempit, harga energi bergejolak
Selat Hormuz secara efektif tertutup bagi pelayaran komersial sejak akhir Februari 2026 dan hingga 1 Agustus 2026 kondisinya belum pulih. Data pelacakan maritim PortWatch mencatat hanya 10 kapal melintasi selat itu pada 23 Juli 2026, jauh di bawah rata-rata normal sekitar 88 kapal per hari. USNI News melaporkan lalu lintas turun lebih dari 50 persen dalam sepekan terakhir.
Di saat bersamaan, gCaptain melaporkan adanya tumpahan minyak dari kapal tanker “armada bayangan” yang terkena sanksi di lepas pantai Oman, menambah dimensi lingkungan dalam krisis ini. Sementara itu, klaim media pemerintah Iran bahwa penutupan selat disebabkan “tindakan agresif militer AS” disebut belum dikonfirmasi secara independen.
Harga minyak bergerak mengikuti ritme diplomasi dan eskalasi militer. Setelah sempat melandai ke kisaran US$72 per barel pada awal Juli, Brent kembali naik setelah Iran menyerang infrastruktur militer AS di negara-negara Teluk pada 9 Juli, lalu menguat lagi ketika AS memberlakukan kembali blokade laut terhadap Iran pada 14 Juli. Brent sempat menyentuh US$91,42 pada 20 Juli sebelum melompat ke atas US$100 pada 24 Juli. Di Amerika Serikat, rata-rata harga bensin menembus US$4 per galon, menurut laporan Al Jazeera, dan kenaikan ini disebut terasa bagi pemilih Partai Republik menjelang tahun pemilu paruh waktu.
Petrodolar: fondasi lama yang sudah berubah
Sistem petrodolar kerap dirujuk pada kesepakatan 1974 antara Washington dan Riyadh: Arab Saudi mematok harga minyak dalam dolar AS dan menanamkan surplus pendapatannya ke aset-aset Amerika, dengan imbalan jaminan keamanan. Namun, analisis Responsible Statecraft menilai signifikansi mekanisme itu telah menyusut jauh sebelum perang 2026. Pada dekade 1970-an, hampir separuh pendapatan ekspor minyak negara-negara Teluk berakhir sebagai simpanan di bank-bank Barat; pada periode 2018–2023, porsi itu diperkirakan turun ke angka satu digit.
Perubahan ini dikaitkan dengan pergeseran model investasi negara-negara Teluk, yang kini lebih banyak mengarahkan dana ke lembaga pengelola investasi negara berskala besar dan proyek domestik, alih-alih menempatkan surplus terutama di bank-bank Barat atau obligasi pemerintah AS. Selain itu, surplus ekspor dan akumulasi dolar dari ekonomi manufaktur Asia Timur—Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan—dinilai telah melampaui peran negara-negara Teluk sebagai sumber likuiditas dolar global.
Meski begitu, argumen tersebut juga disebut memiliki kelemahan karena dapat meremehkan efek psikologis jangka pendek dari guncangan Teluk terhadap kepercayaan investor, yang tercermin dari volatilitas pasar sepanjang Maret–Juli 2026.
Yuan, BRICS, dan batas dedolarisasi
Sejak Maret 2026, beredar laporan bahwa Teheran mempertimbangkan memberi jaminan lintas aman bagi kapal tanker yang membayar pungutan Selat Hormuz dalam yuan Tiongkok, bukan dolar AS. Laporan tersebut bersumber dari pejabat Iran anonim dan belum dikonfirmasi independen, tetapi memicu perhatian analis pasar. Deutsche Bank, melalui catatan riset yang ditulis strategis Mallika Sachdeva, menyebut konflik ini berpotensi menjadi “titik uji” bagi rezim petrodolar, sembari menekankan dominasi dolar ditopang likuiditas dan efek jaringan yang sulit digeser oleh satu peristiwa geopolitik.
Di sektor riil, Bloomberg melaporkan importir minyak India mulai menyelesaikan sebagian pembelian minyak mentah Rusia dengan yuan dan dirham UEA, tanpa melalui dolar. Praktik itu dikaitkan dengan upaya menghindari sanksi AS terhadap Rusia, bukan semata dorongan ideologis dedolarisasi. Di tingkat kelembagaan, BRICS melanjutkan pembangunan infrastruktur pembayaran alternatif seperti BRICS Pay, dan Arab Saudi bergabung dengan proyek mBridge, inisiatif mata uang digital bank sentral yang dipimpin Tiongkok.
Namun, indikator besar masih menunjukkan dominasi dolar. Estimasi yang beredar di kalangan analis pasar menyebut dolar AS masih mengkliringkan sekitar 58 persen perdagangan global dan 88 persen volume transaksi valuta asing dunia. Chicago Policy Review mencatat porsi yuan dalam cadangan devisa global masih di bawah 5 persen, dibandingkan dolar sekitar 59 persen. Agenda yang beredar untuk KTT BRICS ke-18 di New Delhi pada 12–13 September 2026 juga disebut lebih menekankan infrastruktur pembayaran lokal, bukan pembentukan mata uang bersama BRICS—gagasan yang belum mencapai konsensus sejak deklarasi Rio 2025.
Pasar belum menganggap dolar kehilangan peran jangkar
Paul Blustein, peneliti senior CSIS, menilai kekhawatiran tentang “petroyuan” yang menggantikan petrodolar cenderung berlebihan. Menurutnya, rantai pasok global dari petrokimia hingga bahan baku industri memiliki insentif struktural untuk tetap terdolarisasi karena dunia menabung dalam dolar sebagian karena dunia membayar dalam dolar.
Chatham House melalui analisis Michael Klein juga menyoroti daya tahan dominasi dolar di tengah perang Iran, salah satunya karena Amerika Serikat kini menjadi produsen minyak, gas, dan senjata terbesar dunia, sehingga ekonominya dinilai relatif lebih terisolasi dari guncangan yang dipicu konflik.
Perilaku pasar emas menjadi indikator yang dinilai menarik. Di tengah perang, harga emas justru sempat terkoreksi ke bawah US$4.000 per ons pada pertengahan Juli 2026, tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi AS dan ekspektasi suku bunga The Fed yang lebih tinggi lebih lama akibat inflasi energi. Perak terkoreksi lebih dalam karena kekhawatiran biaya energi tinggi menekan aktivitas industri global. Pola ini dibaca sebagai sinyal bahwa pasar keuangan global masih memperlakukan aset dolar dan obligasi AS sebagai jangkar utama, setidaknya untuk saat ini.
Keraguan pada payung keamanan AS dan dampak ke Asia
Di sisi lain, analisis CSIS yang lebih baru mengingatkan adanya risiko struktural: kredibilitas payung pertahanan AS atas kawasan Teluk—fondasi yang menjadi jaminan implisit di balik kesepakatan 1974—disebut mulai dipertanyakan. Ketika negara-negara Teluk menyaksikan persediaan rudal pencegat AS menipis dan pertahanan udara kewalahan menghadapi serangan berkepanjangan, kepercayaan itu berisiko tergerus. Jika kepercayaan melemah, negara-negara Teluk yang selama ini menjanjikan investasi skala besar ke industri dan rantai pasok Amerika dapat mengalihkan modal kedaulatan untuk memperkuat pertahanan mereka sendiri.
Gangguan di Hormuz juga berpotensi menekan sekutu utama AS di Asia. Jepang dan Korea Selatan disebut menggantungkan sekitar 80 persen kebutuhan minyak dan sumber daya kritis lain pada Teluk. Dalam konteks ini, gangguan berkepanjangan dipandang bukan sekadar isu harga BBM, melainkan ancaman bagi rantai pasok industri teknologi global. Namun, catatan lain menyebut negara-negara Teluk tidak memiliki alternatif keamanan yang setara dalam waktu dekat, dan diversifikasi investasi ke Asia masih berjalan gradual.
Dampak ke Indonesia: harga BBM dan risiko fiskal
Bagi Indonesia, gejolak energi global cepat terasa pada harga BBM. Sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026, harga BBM nonsubsidi Pertamina berubah berulang kali pada 1 Maret, 18 April, 4 Mei, dan 10 Juni 2026. Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dalam waktu kurang dari empat bulan, dengan kenaikan paling tajam terjadi pada Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi—Pertalite dan Biosolar—disebut masih ditahan pemerintah tanpa perubahan, sesuai pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Namun, kebijakan menahan harga di tingkat konsumen memiliki konsekuensi fiskal. Asumsi makro APBN 2026 mematok harga minyak US$70 per barel, jauh di bawah harga pasar yang bergerak di kisaran US$85–101 sepanjang Juli. Kajian Masyarakat Transportasi Indonesia memperkirakan defisit energi dapat mencapai Rp300 triliun, dengan potensi susutnya surplus perdagangan Rp100–200 triliun. Angka ini mengingatkan pada beban subsidi energi yang pernah mencapai Rp886,1 triliun pada 2022 dan Rp713,5 triliun pada 2024.
Posisi Indonesia juga dinilai menyimpan ironi. Di satu sisi, Indonesia menjadi anggota penuh BRICS sejak 2025 dan ikut dalam agenda dedolarisasi kolektif. Di sisi lain, sebagai importir sekitar satu juta barel minyak per hari, Indonesia tetap bergantung pada pasar minyak yang mayoritas masih dihargakan dan ditransaksikan dalam dolar AS—dengan implikasi langsung terhadap stabilitas rupiah dan beban subsidi energi.
Dua kemungkinan arah: erosi lambat atau ketahanan jangka pendek
Dari rangkaian data dan analisis yang beredar, dua skenario dinilai sama-sama masuk akal. Pertama, perang Iran 2026 dapat menjadi titik infleksi kecil dalam tren dedolarisasi yang sudah berjalan sebelum konflik, didorong antara lain oleh sanksi terhadap Rusia, diversifikasi cadangan devisa, dan penguatan infrastruktur pembayaran BRICS. Kedua, dominasi dolar bertahan dalam jangka pendek hingga menengah karena kedalaman likuiditas dan efek jaringan yang belum tertandingi, sementara dampak paling nyata justru ditanggung negara pengimpor minyak seperti Indonesia yang menghadapi volatilitas harga tanpa daya tawar untuk mengubah mata uang transaksi global.
Pada akhirnya, arah jangka panjang masih terbuka. Catatan Deutsche Bank tentang “perfect storm” bagi petrodolar dan pandangan Chatham House bahwa dolar “bertahan, setidaknya untuk sekarang” menunjukkan bahwa bahkan pengamat utama belum memastikan ujungnya.
Ketika tulisan ini disusun, Selat Hormuz masih efektif tertutup, lalu lintas kapal jauh di bawah normal, dan gencatan senjata yang diteken pada Juni 2026 telah runtuh dua kali dalam hitungan minggu. Belum ada kepastian apakah pembicaraan yang disebut Trump “berjalan baik” akan bertahan lebih lama dari kesepakatan sebelumnya, atau hanya menjadi jeda sebelum eskalasi berikutnya.
