Pada Senin, 6 Juli 2026, Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan sipil yang selama hampir dua dekade mengelola Jalur Gaza. Langkah ini segera memunculkan respons yang terbelah: Israel menyebutnya manuver kosmetik, sementara sejumlah analis menilai keputusan itu bisa menjadi bagian dari upaya diplomatik yang lebih terkoordinasi untuk mendorong pengaturan pascaperang.

Pengumuman tersebut datang bertepatan dengan penanda 1.000 hari sejak perang Gaza dimulai. Hamas menyatakan Komite Darurat Pemerintahan—badan administratif yang mengurus layanan sipil sejak Hamas mengambil alih Gaza dari Fatah pada 2007—dibubarkan. Kepala komite, Mohammed al-Farra, mengundurkan diri. Kewenangan pemerintahan sipil disebut akan dialihkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), badan teknokratik beranggotakan 15 teknokrat Palestina yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 sejak Januari 2026, namun selama ini dilaporkan terhambat memasuki Gaza.

Di lapangan, kekerasan tetap berlanjut. Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan dengan pengumuman itu, serangan Israel dilaporkan menewaskan enam warga Gaza dalam 24 jam, sehingga jumlah korban tewas versi Kementerian Kesehatan Gaza sejak gencatan senjata Oktober 2025 mencapai 1.072 orang.

Apa yang sebenarnya dibubarkan

Poin utama yang ditekankan sejumlah laporan adalah skala pembubaran tersebut: yang dibubarkan adalah komite administratif pemerintahan sipil, bukan struktur politik maupun militer Hamas. Sejumlah pihak, termasuk koresponden Al Jazeera di Gaza City, menilai langkah ini tidak berarti Hamas melepaskan peran politik atau militernya, melainkan mundur dari pengelolaan sipil secara langsung.

Hamas juga menyatakan staf teknis dan profesional akan tetap bekerja untuk menjaga kontinuitas layanan publik. Bagi Israel, klaim itu justru menjadi dasar untuk menilai perubahan tersebut tidak substantif karena orang-orang yang sama dinilai tetap menjalankan fungsi yang sama.

Sementara itu, NCAG dilaporkan masih berbasis di luar Gaza dan belum dapat masuk selama berbulan-bulan karena keberatan Israel. Kepala NCAG, Ali Shaath, mengatakan pihaknya siap mengemban tanggung jawabnya “begitu sumber daya dan kapasitas yang diperlukan tersedia”, pernyataan yang menyisakan ketidakjelasan soal kapan transisi dapat berjalan efektif.

Board of Peace pimpinan AS—badan yang mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata—menyatakan penilaiannya akan dipandu oleh tindakan, bukan janji. Dalam pernyataan resminya, badan itu menekankan prinsip “satu otoritas, satu hukum, satu senjata”, yang mengaitkan pengalihan wewenang penuh kepada NCAG dengan konsolidasi seluruh senjata di bawah kendali komite tersebut sesuai Resolusi 2803.

Dua pembacaan yang berlawanan

Hamas membingkai pembubaran komite sebagai itikad baik. Juru bicara Hazem Qassem menyatakan keputusan itu dimaksudkan untuk “menghapus dalih” Israel melanjutkan agresi. Pejabat media pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, menyampaikan harapan langkah tersebut dapat mendorong penarikan pasukan Israel, pembukaan kembali perlintasan, dan penghentian pembatasan yang dinilai Hamas sebagai kelaparan paksa.

Israel menolak kerangka tersebut. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menyebut langkah Hamas sebagai upaya meniru “model Hezbollah”: pemerintahan teknokratis mengurus layanan publik, sementara Hamas tetap menjadi kekuatan militer dominan di belakangnya. Seorang pejabat Israel yang dikutip Associated Press menyebutnya “spin tanpa makna”, dengan alasan mayoritas pejabat yang sama dinilai tetap berada di posisinya.

PBB mengambil posisi lebih hati-hati. Juru bicara Stéphane Dujarric mengatakan PBB “mencatat” langkah itu dan menyambut baik “setiap langkah yang berkontribusi pada implementasi kesepakatan gencatan senjata”, tanpa menyebutnya sebagai terobosan.

Pembacaan analis independen: manuver yang lebih terkoordinasi

Sejumlah analis independen menawarkan interpretasi yang berbeda dari narasi resmi kedua pihak. Michael Milshtein, kepala Forum Kajian Palestina di Moshe Dayan Center, Universitas Tel Aviv, menilai langkah Hamas kemungkinan bagian dari manuver yang dikoordinasikan dengan Mesir, Qatar, dan Turki. Menurutnya, para mediator itu sedang menyusun kompromi perlucutan senjata yang bertahap dan parsial, bukan penyerahan total dan langsung seperti yang dituntut Israel. Milshtein juga menilai Hamas secara efektif “melempar bola” ke pihak Israel.

Khalil Shikaki, Direktur Palestinian Center for Policy and Survey Research sekaligus peneliti senior di Brandeis University, menilai Hamas sebelumnya menunjukkan kesediaan menerima opsi “penyimpanan” senjata untuk menghindari pembahasan perlucutan total, yang menurut Hamas hanya dapat dibahas dalam konteks penyelesaian menyeluruh konflik Israel-Palestina. Shikaki memandang pembubaran komite pemerintahan dapat menjadi cara Hamas mengalihkan tekanan ke NCAG dan Board of Peace agar implementasi rencana bergerak, termasuk menjelang pertemuan Trump-Netanyahu yang diperkirakan berlangsung.

Konteks: sinyal ke Trump, bukan ke Israel

Dalam konteks sejarah, Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina pada 2006 dan merebut kendali penuh atas Gaza dari Fatah pada 2007. Pembubaran komite pemerintahan ini, setidaknya di atas kertas, mengakhiri periode kontrol administratif langsung Hamas atas Gaza.

Khaled Elgindy, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, menilai langkah tersebut lebih merupakan sinyal kepada Presiden AS Donald Trump ketimbang kepada Israel. Menurutnya, Hamas ingin menunjukkan bahwa kelompok itu bukan penghalang bagi rencana damai Trump, sementara Israel dinilainya tetap melakukan pengeboman dan pembunuhan. Laporan The National juga menyebut keputusan ini dikoordinasikan dengan mediator di Mesir, Qatar, dan Turki, serta faksi-faksi Palestina lain disebut telah diberi tahu lebih dulu dalam pertemuan di Kairo dan menyambutnya sebagai langkah serius menuju pengalihan kewenangan ke NCAG.

Masih menurut sumber di Kairo yang dikutip The National, proposal terbaru juga mencakup rencana NCAG mengambil alih “infrastruktur” Hamas, termasuk pangkalan, situs produksi senjata, dan peta jaringan terowongan. Jika terlaksana, cakupan ini akan melampaui sekadar pergantian badan administratif. Namun sumber yang sama menyebut Israel tetap menahan izin masuk NCAG ke Gaza sampai Hamas melucuti senjata, menciptakan kebuntuan yang berulang.

Perlucutan senjata tetap menjadi batu sandungan

Terlepas dari berbagai tafsir, satu hal dinilai tidak berubah: pengumuman Hamas tidak menyertakan komitmen konkret perlucutan senjata, yang merupakan tuntutan utama Israel dan elemen inti kerangka pascaperang Trump. Fase kedua kesepakatan—yang mencakup perlucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel—dilaporkan tetap macet selama berbulan-bulan.

Analis politik Gaza Alaa Abo Naddi menyebut komite yang dibubarkan Hamas bukanlah sumber kekuasaan sesungguhnya kelompok itu, mengisyaratkan bahwa kekuatan riil Hamas berada pada jalur militer dan keamanan yang tidak tersentuh oleh pengumuman ini.

Di saat yang sama, kontrol wilayah Israel dilaporkan terus meluas. Al Jazeera mencatat bahwa pada tonggak 1.000 hari perang pada 2 Juli 2026, militer Israel menguasai sekitar 80 persen Jalur Gaza, naik dari 70 persen yang diperintahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Mei. Kantor media pemerintah Gaza juga melaporkan lebih dari 90 persen infrastruktur sipil hancur, meski angka-angka ini berasal dari otoritas Gaza dan disebut sejalan dengan tren umum yang dilaporkan lembaga PBB mengenai ekspansi kendali Israel sejak awal gencatan senjata.

Kontroversi paralel: zona “kemanusiaan” Rafah dan masa depan UNRWA

Dua isu lain berjalan beriringan dengan dinamika pengumuman Hamas. Pertama, Board of Peace dilaporkan menyiapkan proyek percontohan “zona kemanusiaan” di Rafah untuk menampung puluhan ribu warga sipil Palestina yang telah melalui proses pemeriksaan, dijaga pasukan multinasional dan dikelola NCAG. Konsep ini disebut melanjutkan rencana “kota kemanusiaan” Rafah yang pernah diusulkan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Juli 2025.

Rencana 2025 itu sempat menuai kritik keras dari mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, yang dalam wawancara dengan The Guardian menyebutnya “kamp konsentrasi” dan berpotensi menjadi bagian dari “pembersihan etnis”. Pernyataan tersebut disampaikan setahun sebelum pembubaran komite Hamas dan bukan sebagai reaksi langsung terhadap versi rencana 2026; sejauh penelusuran, belum ada pernyataan baru Olmert yang secara spesifik menanggapi iterasi terbaru di bawah pengelolaan NCAG.

Kedua, beberapa jam setelah Inggris mengumumkan pendanaan 23 juta poundsterling untuk UNRWA, Board of Peace mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan menyebut UNRWA “tidak punya tempat di Gaza yang baru” dan menyatakan perlunya “membalik halaman dari kompleks ketergantungan bantuan dan konflik abadi”. Kontradiksi ini menegaskan perbedaan visi di antara pemangku kepentingan internasional mengenai siapa yang seharusnya memimpin pemulihan Gaza.

Kesimpulan: langkah politis di tengah kebuntuan yang substansial

Pembubaran Komite Darurat Pemerintahan Hamas dipandang sebagai langkah signifikan secara politik, namun belum tentu identik dengan perubahan nyata di lapangan. Selama gencatan senjata berjalan, isu inti—terutama perlucutan senjata—tetap tidak tersentuh, sementara kekerasan dan dinamika kontrol wilayah dilaporkan terus berlangsung. Pertanyaan kuncinya kini adalah apakah keputusan Hamas akan menjadi bagian dari manuver bertahap menuju pengaturan yang lebih luas, atau kembali menjadi pengumuman di atas kertas yang sulit diterjemahkan menjadi perubahan substansial bagi warga sipil Gaza.