Hamas mengumumkan pembubaran Komite Darurat yang selama ini menjalankan roda pemerintahan sipil di Gaza sejak perang pecah pada Oktober 2023. Pengumuman disampaikan pada Senin siang, 6 Juli 2026, di halaman Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir el-Balah, Gaza tengah, oleh Ismail al-Thawabta, direktur jenderal Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas.
Dalam pernyataan itu, Hamas menyebut kepala Komite Darurat, Mohammed al-Farra, resmi mengundurkan diri pada hari yang sama. Hamas juga menyatakan siap menyerahkan seluruh tanggung jawab administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), sebuah badan teknokratis yang dibentuk di bawah Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Namun, pengalihan kewenangan tersebut masih menyisakan pertanyaan besar. Hingga hari pengumuman, NCAG disebut belum diizinkan masuk ke Gaza. Selama hampir enam bulan terakhir, 15 anggota komite itu tertahan di Kairo.
Sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku pada 10 Oktober 2025, Hamas berulang kali menyatakan kesiapannya melepas urusan pemerintahan sehari-hari. NCAG dibentuk pada 16 Januari 2026 di bawah payung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan dipimpin teknokrat asal Khan Yunis, Ali Shaath. Kendati demikian, komite tersebut belum dapat menjalankan mandatnya di lapangan karena otoritas pendudukan belum mengizinkan mereka masuk ke wilayah Gaza.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut langkah pembubaran Komite Darurat sebagai upaya menghilangkan dalih bagi kelanjutan pendudukan. Di sisi lain, seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya menilai pengumuman itu sekadar “spin” karena para pejabat lama disebut masih berada di posisinya. Kedua klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen dalam waktu dekat.
Al-Thawabta menyatakan seluruh pegawai layanan publik di Gaza kini berstatus “pegawai negara” dan siap bekerja di bawah otoritas NCAG. Hamas juga disebut telah menyampaikan keputusan itu kepada faksi-faksi Palestina lain dalam pertemuan di Kairo sebelum pengumuman resmi, dan faksi-faksi tersebut menyambutnya sebagai langkah membangun kepercayaan menjelang perundingan fase kedua gencatan senjata.
Ali Shaath, komisioner utama NCAG, merespons melalui media sosial dengan menyatakan komitenya “siap sepenuhnya mengemban tanggung jawab nasionalnya begitu sumber daya dan kapasitas yang diperlukan tersedia”. Pernyataan itu sekaligus mengindikasikan bahwa, pada 6 Juli, prasyarat tersebut belum terpenuhi. Perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menyebut langkah Hamas sebagai “jembatan antara deklarasi dan implementasi”, yang menegaskan bahwa pengumuman tersebut belum berarti pelaksanaan di lapangan.
NCAG terdiri dari 15 teknokrat Palestina independen yang disepakati faksi-faksi Palestina dan telah melalui proses pemeriksaan dari pihak Israel, kemudian mulai bekerja di Mesir pada 16 Januari 2026. Shaath disebut sebagai insinyur sipil kelahiran Khan Yunis pada 1958, lulusan Universitas Ain Shams dan Queen’s University Belfast. Satu-satunya perempuan sekaligus satu-satunya anggota dari komunitas Kristen Palestina di komite ini adalah Hana Tarazi, yang membidangi urusan sosial dan perempuan.
Mandat NCAG dinyatakan terbatas pada urusan sipil dan lembaga tersebut tidak mewakili rakyat Palestina secara internasional. NCAG juga melapor kepada Dewan Perdamaian sebagai badan pengawas internasional, bukan kepada otoritas Palestina yang memiliki mandat politik.
Di tengah dinamika itu, isu pelucutan senjata tetap menjadi titik krusial. Pengumuman Hamas tidak menyentuh persoalan tersebut, sementara Israel dan Amerika Serikat disebut menjadikannya syarat sebelum fase kedua gencatan senjata dimulai. Selama isu ini belum menemukan jalan keluar, klaim mengenai penyerahan kekuasaan administratif diperkirakan masih akan memicu keraguan.
Dewan Perdamaian pertama kali bersidang di Washington pada 18 Februari 2026 dan dihadiri wakil dari 27 negara penanda tangan serta utusan dari puluhan negara lain sebagai peninjau. Dalam laporan Juli 2026, organisasi pemantau Genocide Watch menyampaikan kekhawatiran mengenai posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam struktur Dewan Perdamaian dan potensi benturan kepentingan. Catatan tersebut merupakan pandangan organisasi advokasi dan menjadi bagian dari perdebatan yang berlangsung tentang netralitas badan pengawas.
Soal rekonstruksi, pertemuan Dewan Perdamaian di Washington pada Februari 2026 mencatat janji pendanaan sebesar 10 miliar dolar AS dari Amerika Serikat dan tambahan 7 miliar dolar dari negara-negara anggota lain, atau total sekitar 17 miliar dolar. Namun menurut laporan Genocide Watch edisi Juli 2026, belum ada dana yang benar-benar terkumpul hingga laporan itu diterbitkan. NCAG disebut telah memaparkan program pemulihan komprehensif kepada 65 delegasi internasional dalam konferensi di Brussels, tetapi paparan program tersebut belum berujung pada pencairan dana.
Sementara itu, laporan PBB per 1 Juli 2026 menyebut area yang aksesnya dibatasi otoritas pendudukan mencakup sekitar 65 persen wilayah daratan Gaza. PBB menilai kondisi ini meningkatkan risiko bagi warga sipil dan membatasi operasi kemanusiaan, meski gencatan senjata telah berjalan sembilan bulan. Konsentrasi pengungsi di area yang kian menyempit juga dilaporkan terus terjadi.
Perang yang dimulai pada Oktober 2023 sebelum gencatan senjata dilaporkan menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 169.000 orang, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang banyak dikutip media internasional. Sejumlah organisasi HAM dan komisi PBB menggambarkan situasi tersebut sebagai bagian dari genosida, meski karakterisasi itu masih diperdebatkan di tingkat hukum internasional dan belum menjadi putusan pengadilan yang mengikat. Metodologi pendataan Kementerian Kesehatan Gaza juga pernah dikritik lembaga think-tank seperti Washington Institute, yang menyebut PBB meneruskan angka tersebut tanpa verifikasi independen penuh.
Setelah gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025, kekerasan dilaporkan belum sepenuhnya berhenti. Laporan kemanusiaan PBB (OCHA) tertanggal 2 April 2026 mencatat bahwa sejak pengumuman gencatan senjata hingga 1 April 2026, terdapat 713 warga Palestina tewas dan 1.940 luka akibat insiden yang masih terjadi di Gaza. Laporan lapangan pada pertengahan Juli 2026 juga menyebut insiden baru, termasuk serangan udara dan drone yang menewaskan warga sipil di Khan Younis dan Rafah, namun insiden tersebut belum tercakup dalam pembaruan angka kumulatif resmi PBB berikutnya.
Rangkaian perkembangan ini memperlihatkan struktur kendali yang belum jelas di Gaza. Hamas menyatakan mundur dari pemerintahan sipil, tetapi isu pelucutan senjata belum terselesaikan. NCAG memiliki mandat administratif di atas kertas, namun belum memiliki akses fisik ke Gaza. Dewan Perdamaian mengawasi dari luar, sementara dana rekonstruksi masih berupa janji. Di saat yang sama, otoritas pendudukan disebut tetap mengendalikan sebagian besar wilayah secara militer. Kondisi tersebut membuat tidak ada satu pihak pun yang dinilai memegang kendali penuh sekaligus bertanggung jawab penuh atas situasi warga sipil di Gaza.
Pembubaran Komite Darurat pada 6 Juli 2026 menjadi peristiwa politik penting karena untuk pertama kalinya sejak 2007 Hamas secara formal menyatakan kesiapan melepas kendali administratif. Namun, hingga NCAG benar-benar diizinkan masuk ke Gaza, dana rekonstruksi tercatat mulai terkumpul, dan persoalan pelucutan senjata menemukan jalan keluar, pengumuman itu masih akan dipandang sebagai langkah simbolik yang menunggu realisasi.
