Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menemui massa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (18/5/2026).

Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sumsel yang dinilai belum sejahtera, meski provinsi itu telah memasuki usia ke-80 tahun.

Dalam selebaran aksi yang dibagikan massa, PMII Sumsel menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, disebutkan sekitar 898,24 ribu masyarakat masih hidup dalam kondisi miskin.

Mahasiswa juga menilai berbagai persoalan masih dirasakan masyarakat, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur.

Selain menyampaikan sorotan tersebut, mahasiswa mengajukan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Di antaranya meminta klarifikasi dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan khusus tahun 2020–2022, penghentian pungutan pendidikan di SMA dan SMK, serta transparansi penggunaan anggaran dan proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan.

Tuntutan lainnya mencakup percepatan perbaikan Jalan Lintas Timur Palembang–Betung.

Menanggapi aspirasi itu, Herman Deru menyatakan Pemerintah Provinsi Sumsel terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Ia menegaskan, kritik dan masukan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.