Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni di Jakarta, Kamis (5/3). Pertemuan ini membahas penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien, dengan penerapan prinsip good governance sebagai prioritas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Dominggus hadir didampingi sejumlah pejabat Pemprov Papua Barat, yakni Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere, Plt. Kepala Bappeda Charlie Heatubun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bondan Santoso, Kepala Biro Pemerintahan Setda Samoel Aronggear, serta Kepala Badan Penghubung Erik Ayatanoi.
Gubernur menyampaikan komitmen untuk memperkuat disiplin pelaksanaan anggaran dan mengoptimalkan belanja daerah yang berorientasi pada pelayanan publik serta percepatan pembangunan. Ia juga berharap adanya pendampingan intensif dari Kemendagri untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat sistem pengawasan internal.
“Dukungan pembinaan dari Kemendagri sangat penting, terutama dalam optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal di Papua Barat,” ujar Dominggus dalam rilis pers.
Menanggapi hal tersebut, Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap langkah Pemprov Papua Barat. Kemendagri, kata dia, berkomitmen memberikan pendampingan teknis dan penguatan kebijakan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat koordinasi pusat dan daerah guna mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat.
