BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan berbagai kebijakan tegas yang diambilnya selama hampir 11 bulan memimpin tidak ditujukan untuk mengejar popularitas, melainkan untuk menyelamatkan masa depan Jawa Barat dari krisis lingkungan dan bencana berkepanjangan.
Dalam arahannya di hadapan jajaran kementerian, pengusaha perumahan, dan pemangku kepentingan pembangunan, Dedi mengakui sejumlah keputusan memicu penolakan. Kebijakan yang ia sebut antara lain penghentian study tour, penutupan tambang ilegal serta tambang legal yang bermasalah, moratorium pembangunan perumahan, koreksi usulan UMSK, hingga efisiensi anggaran media pemerintah.
“Kalau saya mau cari popularitas, saya tidak akan mengambil kebijakan-kebijakan yang dibenci orang,” kata Dedi.
Menurut Dedi, akar persoalan pembangunan di Jawa Barat terletak pada tata ruang yang rusak karena pendekatan politik dan ekonomi semata, tanpa pertimbangan lingkungan. Ia merujuk analisis Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut Jawa Barat kehilangan sekitar 1,2 juta hektare ruang terbuka hijau yang berubah menjadi kawasan komersial, perumahan, pariwisata, dan industri.
Dedi menilai dampak kerusakan tata ruang terlihat dari banjir besar yang melanda sejumlah wilayah, seperti Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, hingga Bandung. Ia mencontohkan normalisasi Sungai Cileungsi yang disebut terhambat karena bantaran sungai sudah berubah menjadi kawasan perumahan berizin.
Ia juga menyoroti banjir di kawasan perumahan yang kerap dipasarkan dengan janji “bebas banjir”. Namun, ketika bencana terjadi, pengembang dinilai tidak hadir untuk bertanggung jawab.
“Setiap banjir di kawasan perumahan, mana developer yang muncul bertanggung jawab? Tidak ada,” ujarnya.
Dedi menyebut kondisi itu membuat beban penanganan akhirnya jatuh kepada pemerintah daerah. Menurutnya, APBD terkuras untuk membangun fasilitas umum yang semestinya menjadi kewajiban pengembang, mulai dari drainase, masjid, jalan, hingga sekolah, termasuk pada fase yang belum diserahkan kepada pemerintah.
Selain sektor perumahan, Dedi menyinggung kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang mengabaikan aspek lingkungan. Ia menyebut kawasan Galunggung, Ciremai, hingga Gunung Gede mulai mengalami kerusakan serius. Ia menepis anggapan bahwa penutupan tambang akan menghentikan pembangunan. Dedi menyatakan anggaran pembangunan jalan di Jawa Barat justru meningkat dari Rp400 miliar menjadi Rp3,7 triliun setelah tata kelola diperbaiki.
Dedi menegaskan pembangunan harus rasional, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Ia mengatakan memilih langkah “penyelamatan” ketimbang pertumbuhan yang dinilai semu dan berisiko memicu bencana di masa depan.
Sebagai salah satu solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pembangunan rumah vertikal, terutama di kawasan industri, agar pembangunan hunian tidak terus mengorbankan sawah dan lahan produktif. Konsep tersebut dinilai dapat menyelamatkan ratusan hektare lahan pangan sekaligus menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tubuh pembangunan tidak ada artinya kalau besok terjadi bencana,” tegasnya.
Menutup arahannya, Dedi menyatakan komitmennya untuk terus membenahi Jawa Barat meski menghadapi kritik dan tekanan dari berbagai kepentingan.
“Pembangunan yang baik bukan yang cepat, tapi yang menyelamatkan,” pungkasnya.
