Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Keputusan ini dipandang sebagai penegasan arah politik Jokowi, sekaligus memunculkan anggapan bahwa ia tidak berada di barisan dukungan terhadap Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDIP).
Situasi tersebut memantik pertanyaan lanjutan di ruang publik: apakah langkah ini mencerminkan keyakinan Jokowi untuk berhadapan dengan pengaruh politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2024? Sejumlah tafsir dan hipotesis muncul, terutama setelah pernyataan Gibran dalam acara deklarasi di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan kalimat, “Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini.” Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan tersebut memiliki dua makna. Pertama, sebagai penegasan kesiapan Gibran mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Kedua, sebagai ekspresi kepercayaan diri untuk ikut “menggaransi kemenangan” pasangan tersebut. Adi menyebut pernyataan itu, dari sisi psikologi politik, dapat memberi rasa nyaman dan meningkatkan keyakinan bahwa duet Prabowo-Gibran akan berada di posisi terdepan.
Kepercayaan diri itu kemudian memunculkan pertanyaan lain: dari mana modal politik yang membuat Gibran tampil demikian yakin? Dalam narasi yang berkembang, faktor utama yang disebut menjadi penopang adalah Jokowi sendiri. Presiden digambarkan sebagai sosok yang “fully armed and equipped”, sebuah istilah yang merujuk pada kondisi kesiapan penuh dengan perangkat dan dukungan yang diperlukan untuk bertindak efektif.
Landasan yang kerap dikaitkan dengan gambaran tersebut antara lain munculnya isu perombakan kabinet (reshuffle) yang disebut-sebut dapat menyasar posisi strategis yang selama ini diisi kader PDIP. Tiga jabatan yang disebut dalam isu itu adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dari ketiganya, posisi Kepala BIN dinilai paling krusial karena berkaitan dengan kendali atas informasi intelijen.
Terlepas dari benar tidaknya isu reshuffle tersebut, pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa Jokowi dinilai cukup percaya diri mengambil langkah politik yang berpotensi berseberangan dengan Megawati dan PDIP. Dalam pembacaan yang berkembang, terdapat dua hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan hal itu: adanya dukungan kekuatan besar, atau adanya dorongan kuat yang sulit ditahan.
Pada hipotesis pertama, sorotan diarahkan pada proyek-proyek strategis nasional, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pidatonya di Belt and Road Forum (BRF) ke-3 di Beijing, Tiongkok, pada 18/10/2023, Jokowi menyampaikan keinginan agar pembangunan IKN disinergikan dengan Belt and Road Initiative (BRI). Dari sini muncul tafsir bahwa dukungan internasional, termasuk kemungkinan dukungan dari Presiden Tiongkok Xi Jinping, dapat menjadi salah satu faktor yang menambah keyakinan Jokowi.
Sementara dari sisi domestik, Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut berisi deretan tokoh nasional. Selain itu, muncul pula istilah “triumvirat” yang menggambarkan gabungan kekuatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi, dan Prabowo—yang ditafsirkan sebagai jejaring pengaruh Presiden ke-6, Presiden ke-7, dan sosok yang diproyeksikan sebagai Presiden ke-8 RI.
Hipotesis kedua berkaitan dengan isu bahwa Jokowi merasa kurang dihormati sebagai presiden oleh Megawati. Isu ini antara lain dikaitkan dengan kembali viralnya video pernyataan Megawati dalam acara HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023). Dalam video itu, Megawati menyampaikan, “Lah iya padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga duh kasihan dah,” yang dinilai sebagian pihak sebagai pernyataan yang tidak menghormati posisi Jokowi sebagai Presiden RI.
Jika anggapan tersebut benar, narasi yang berkembang menyebut Jokowi dapat merasa sudah saatnya keluar dari bayang-bayang Megawati dan mengambil posisi yang lebih tegas dalam pertarungan politik. Dalam konteks ini, muncul pembandingan dengan alasan yang pernah disampaikan Jusuf Kalla (JK) terkait keputusannya maju melawan SBY pada Pilpres 2009, yang dikaitkan dengan faktor harga diri dan kebanggaan politik.
Dengan demikian, penetapan Gibran sebagai cawapres Prabowo tidak hanya dibaca sebagai keputusan elektoral semata, melainkan juga sebagai sinyal kuat tentang peta dukungan, relasi kekuasaan, serta dinamika antara Jokowi dan PDIP menjelang Pilpres 2024.
