Gelombang demonstrasi yang semula dipicu kritik terhadap rencana kenaikan tunjangan DPR berkembang menjadi krisis politik terbesar pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemarahan publik meningkat setelah beredar video anggota dewan berjoget di tengah isu kenaikan tunjangan, saat banyak warga menghadapi kesulitan ekonomi. Situasi semakin memanas menyusul serangkaian pernyataan pejabat yang dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
Puncak amarah terjadi ketika Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis polisi saat unjuk rasa. Nama Affan kemudian menjadi simbol kekecewaan publik dan sorotan atas dugaan ketidakadilan, sekaligus menandai membesarnya jarak antara pemerintah dan masyarakat. Aksi protes meluas ke berbagai kota dengan tuntutan pembatalan kebijakan DPR, evaluasi kepolisian, hingga kritik langsung terhadap kepemimpinan Prabowo.
Dalam sepekan, Prabowo merespons situasi melalui tiga momen yang dinilai simbolik: merilis video berisi teguran kepada aparat setelah kematian Affan, menggelar pertemuan dengan elite partai politik di Istana, serta menjanjikan kenaikan pangkat bagi polisi yang menjadi korban demonstrasi.
Pakar semiotika Institut Teknologi Bandung (ITB), Acep Iwan Saidi, menilai rangkaian respons tersebut justru memunculkan pesan yang saling bertentangan. Menurutnya, hal itu dapat memperlihatkan cara pandang kekuasaan yang menjauh dari realitas publik.
Prabowo memperlihatkan gestur humanis saat merilis video pertamanya terkait tragedi Affan. Ia menyampaikan kekecewaan atas tindakan aparat, meminta kasus diusut secara transparan, dan datang langsung menemui keluarga korban. Acep menilai langkah tersebut sebagai simbol kuat kemanusiaan seorang pemimpin.
Namun, Acep menyoroti bahwa empati itu tidak diikuti dengan kejelasan tindakan negara. Ia menyebut belum ada permintaan maaf resmi, belum ada kepastian mengenai sanksi bagi aparat, dan belum tampak upaya serius untuk mereformasi kepolisian. Dalam pandangannya, kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara gestur personal presiden dan arah kebijakan yang terlihat belum tegas.
Respons berikutnya muncul saat Prabowo mengundang ketua umum partai politik ke Istana pada Minggu (31/08) siang. Dalam pertemuan itu, Prabowo mendesak DPR membatalkan tunjangan, meminta partai menindak tegas kader yang bermasalah, serta menyebut aksi massa berpotensi sebagai makar dan terorisme. Acep menilai momen ini menunjukkan upaya presiden membatasi krisis sosial-politik seolah hanya berada pada ranah DPR, bukan terkait pemerintah.
Menurut Acep, persoalan di DPR hanya tampak sebagai gejala di permukaan, sementara substansi kemarahan publik lebih luas. Ia menilai pengalihan fokus tersebut justru membentuk pesan yang bertentangan dengan tuntutan di lapangan.
Di sisi lain, Prabowo juga menjanjikan kenaikan pangkat bagi polisi yang terluka saat demonstrasi. Bagi Acep, langkah itu memperlihatkan dukungan kuat kepada institusi kepolisian, yang sekaligus merupakan simbol kekuasaan negara. Namun, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi dibaca kontradiktif karena publik justru menyoroti dugaan tindakan brutal aparat dan munculnya tuntutan agar Kapolri diganti.
Acep menilai apresiasi kepada aparat dapat memperlihatkan dua wajah sekaligus: presiden yang menunjukkan perhatian kepada aparat, tetapi sebagai kepala negara dinilai belum menjawab tuntutan sipil, termasuk terkait korban dan evaluasi kepolisian.
Acep juga menyoroti pernyataan Prabowo yang dua kali meminta masyarakat percaya kepada pemerintah. Menurutnya, pengulangan permintaan itu dapat dibaca sebagai tanda adanya krisis kepercayaan. Ia menyebut kontradiksi tersebut bisa lahir dari informasi yang keliru di sekitar presiden, sehingga muncul semacam “fatamorgana” yang membuat presiden meyakini kebijakannya benar, meski realitas yang dirasakan masyarakat bisa berbeda.
Menurut Acep, narasi keberhasilan, laporan pejabat, hingga survei positif dapat menciptakan keyakinan yang menjauhkan pemimpin dari pengalaman publik sehari-hari. Dalam kerangka itu, ia menilai komunikasi dan rangkaian simbol yang ditampilkan belum memberi jawaban atas tuntutan utama, seperti permintaan maaf, evaluasi polisi, dan perubahan kebijakan yang nyata.
Acep menyimpulkan bahwa pendekatan Prabowo sejauh ini memperlihatkan kontradiksi antara gestur personal yang humanis dengan kebijakan yang dinilai tetap represif. Ia menilai respons tersebut belum membuka “horizon harapan” bagi pengunjuk rasa, sehingga alih-alih meredakan krisis, kekecewaan publik dapat semakin membesar dan memunculkan tuntutan baru yang disebut sebagai “17+8”.
