GAZA—Sembilan bulan setelah gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025, situasi di Jalur Gaza masih bergerak di antara proses politik yang diklaim berjalan dan kekerasan yang belum sepenuhnya berhenti. Pada Senin, 6 Juli 2026, Kepala Kantor Media Pemerintahan Hamas Ismail Al-Thawabta mengumumkan pembubaran badan pemerintahan sipil yang selama hampir dua dekade dikuasai Hamas. Kendali administratif, menurut pernyataan itu, akan dialihkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat berbasis di Kairo yang dibentuk di bawah pengawasan Dewan Perdamaian pimpinan Presiden AS Donald Trump.

Namun, pada hari yang sama, serangan udara Israel dilaporkan masih menghantam permukiman di Kota Gaza dan Khan Younis, menewaskan sedikitnya enam orang, termasuk sepasang suami-istri yang tertimbun reruntuhan apartemen. Kontras antara pengumuman transisi administratif dan korban sipil yang terus berjatuhan memperlihatkan kenyataan yang belum berubah: gencatan senjata ada dalam kerangka kesepakatan, tetapi kondisi di lapangan tetap rapuh.

Perhatian diplomatik kini tertuju pada pertanyaan praktis untuk beberapa bulan ke depan: setelah Hamas menyatakan melepas kendali sipil, siapa yang benar-benar akan mengisi ruang kekuasaan administratif di Gaza, dan sejauh mana otoritas baru itu bisa bekerja di wilayah yang infrastrukturnya rusak berat?

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada 17 November 2025 mengesahkan “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” yang digagas AS. Resolusi itu menetapkan gencatan senjata, memberi otorisasi kepada Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi, serta membuka jalan bagi pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Dalam laporan resmi Dewan Perdamaian kepada Dewan Keamanan pada Mei 2026, gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera disebut sebagai capaian utama, sementara penolakan Hamas untuk melucuti senjata diakui sebagai hambatan terbesar.

Dalam rentang Agustus hingga Oktober 2026, sedikitnya lima variabel diperkirakan saling terkait: efektivitas NCAG, kebuntuan perundingan pelucutan senjata, kecepatan pengerahan ISF, pemilu umum Israel yang dijadwalkan 27 Oktober 2026, serta dinamika kawasan yang masih bergejolak pasca-Perang Iran 2026.

NCAG diumumkan, tetapi transisi di lapangan belum jelas

Sejumlah laporan media internasional menyebut Hamas menyerahkan mandat pemerintahan sipil kepada NCAG, sebuah komite teknokrat beranggotakan 15 orang di bawah payung Dewan Perdamaian. Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyatakan langkah tersebut dimaksudkan untuk menghapus alasan bagi Israel melanjutkan operasi militer di Gaza. Ketua komite darurat Hamas sebelumnya, Mohammed Al-Farra, juga dilaporkan mengundurkan diri untuk memuluskan transisi.

Meski demikian, terdapat dua catatan penting. Pertama, NCAG dilaporkan masih berbasis di Kairo dan belum sepenuhnya beroperasi secara fisik di Gaza. Kedua, sejumlah analis mempertanyakan apakah pengalihan ini akan benar-benar mengurangi pengaruh Hamas, mengingat isu kunci—kendali keamanan dan pelucutan senjata—belum terselesaikan. Dalam konteks ini, pengumuman pengalihan mandat tidak otomatis berarti kekuasaan administratif benar-benar berpindah di lapangan.

Pelucutan senjata tetap menjadi simpul utama

Isu pelucutan senjata dinilai berpotensi paling menentukan nasib gencatan senjata. Sejumlah laporan lembaga kajian seperti Chatham House dan Council on Foreign Relations menyebut Hamas menunjukkan keterbukaan untuk membekukan atau menyimpan sebagian senjata ofensif, tetapi menolak pelucutan penuh tanpa jaminan jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Di sisi lain, Israel dan ISF dilaporkan bersikeras demiliterisasi total sebagai syarat sebelum penarikan pasukan Israel lebih lanjut dari Jalur Kuning (Yellow Line), yang dalam sejumlah laporan disebut mencakup sekitar separuh hingga 70% wilayah Gaza.

Di internal Hamas, isu ini juga dipandang sensitif karena “perlawanan bersenjata” selama ini menjadi bagian dari identitas politik kelompok tersebut. Konsekuensinya, pelucutan menyeluruh berisiko memicu resistensi dari faksi-faksi militannya sendiri. Dengan demikian, kebuntuan bukan hanya soal negosiasi dengan Israel, tetapi juga menyangkut kohesi internal Hamas.

ISF: 200 personel untuk Gaza

Persetujuan awal bagi masuknya ISF ke Gaza dilaporkan baru diberikan kabinet keamanan Israel pada Minggu, 26 Juli 2026. Kekuatan awal disebut sekitar 200 personel dari “negara-negara sahabat” seperti Uganda dan Maroko. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dilaporkan menolak keputusan itu dengan alasan Hamas belum memenuhi komitmen pelucutan senjata.

Dalam sejumlah pemberitaan media internasional, Indonesia disebut menjanjikan kontribusi hingga 8.000 personel dan akan menjabat wakil komandan ISF di bawah komandan asal AS, Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Pada saat yang sama, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi: komandan ISF sebelumnya menyatakan harapan kekuatan dapat mencapai 20.000 personel, sementara persetujuan awal baru mencakup sekitar 200 personel dan belum disertai kepastian jadwal penempatan lebih luas.

ISF juga disebut akan beroperasi “dalam koordinasi penuh” dengan militer Israel. Sejumlah sumber keamanan Israel yang dikutip media setempat mengkhawatirkan klausul ini justru dapat membatasi ruang gerak militer Israel dan berpotensi memengaruhi dinamika kekuatan di lapangan.

Dua pemilu dan dampaknya terhadap Gaza

Periode Agustus–Oktober 2026 berlangsung menjelang dua agenda elektoral penting. Pemilu umum Israel dijadwalkan 27 Oktober 2026, sementara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menetapkan 28 November 2026 sebagai tanggal pemilu legislatif Palestina pertama dalam lebih dari dua dekade.

Tekanan kampanye di Israel dinilai dapat mengurangi kemungkinan langkah kebijakan yang bisa dibaca sebagai “lunak” terhadap Hamas, termasuk penarikan pasukan lebih jauh atau pelonggaran blokade, setidaknya dalam jangka pendek menjelang pemungutan suara. Di sisi lain, rencana pemilu legislatif Palestina menghadapi keraguan terkait kelayakan teknis di Gaza yang infrastrukturnya hancur, rivalitas Hamas–Fatah yang belum tuntas, serta pertanyaan tentang otoritas penyelenggara di tengah transisi administratif yang belum sepenuhnya jelas. Sejarah penetapan pemilu di wilayah ini juga memiliki rekam jejak penundaan.

Rekonstruksi USD 70 miliar dan krisis hunian

Program Pembangunan PBB (UNDP) pada Oktober 2025 memperkirakan kebutuhan rekonstruksi Gaza sekitar USD 70 miliar, dengan tingkat kehancuran bangunan mencapai 84% secara keseluruhan dan hingga 92% di beberapa wilayah Kota Gaza. Sembilan bulan setelah gencatan senjata, pemulihan fisik dinilai masih tertinggal jauh dari kebutuhan.

Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan hanya sekitar 23.019 dari 54.000 truk bantuan yang dijanjikan (sekitar 43%) yang masuk ke Gaza antara Oktober 2025 dan Januari 2026. Klaim ini disebut perlu dibaca hati-hati karena berasal dari otoritas de facto setempat dan belum diverifikasi independen oleh lembaga internasional. Sementara itu, badan-badan PBB melaporkan adanya sinyal positif terbatas: kebutuhan pangan dasar disebut telah terpenuhi 100% untuk pertama kalinya sejak 2023, meski tantangan utama bergeser ke krisis hunian.

Data OCHA yang dirujuk dalam Laporan Situasi UNRWA edisi Juli 2026 mencatat 73.231 warga Palestina tewas dan 173.686 terluka sejak 7 Oktober 2023 hingga 12 Juli 2026, termasuk 1.123 korban jiwa sejak gencatan senjata diberlakukan hingga pertengahan Juli 2026. Angka ini bersumber dari Kementerian Kesehatan Gaza di bawah otoritas de facto setempat; PBB mencatatnya sebagai data yang dilaporkan dan digunakan luas dalam pengarahan resmi, meski tidak sepenuhnya diverifikasi independen.

Faktor kawasan: pasca-Perang Iran 2026

Dinamika Gaza juga dipengaruhi situasi regional. Perang Iran 2026 yang dimulai akhir Februari dengan serangan gabungan AS–Israel memicu krisis Selat Hormuz dan perang di Lebanon yang dilaporkan menewaskan lebih dari 2.000 orang serta menggusur lebih dari satu juta warga sipil. Gencatan senjata Iran yang dimediasi Pakistan pada April 2026 sempat runtuh kembali pada awal Juli setelah Iran menyerang sejumlah kapal komersial, sebelum jalur perundingan kembali dibuka.

Volatilitas ini dinilai bisa berdampak ganda: menyerap perhatian diplomatik dan sumber daya militer Israel sehingga menurunkan tekanan di Gaza, atau justru membuat tekanan internasional terhadap para pihak melemah sehingga kebuntuan perundingan Gaza berlarut.

Tiga kemungkinan arah Agustus–Oktober 2026

Dengan variabel-variabel tersebut, arah tiga bulan ke depan diperkirakan berada dalam rentang skenario berikut. Pertama, skenario yang paling mendekati tren saat ini: status quo yang lamban namun bertahan. Dalam skenario ini, ISF bertambah bertahap tetapi jauh dari target, NCAG membangun kehadiran administratif terbatas tanpa otoritas keamanan penuh, perundingan pelucutan senjata tetap buntu tanpa kolaps total gencatan senjata, dan serangan sporadis masih terjadi. Pemilu Israel berlangsung tanpa perubahan kebijakan besar terhadap Gaza dalam jangka pendek, sementara kesiapan pemilu Palestina tetap diragukan.

Kedua, skenario optimistis: tercapai kesepakatan parsial berupa “pembekuan” sebagian senjata Hamas menjelang Oktober, disertai penarikan terbatas pasukan Israel dari sebagian Jalur Kuning dan percepatan arus bantuan serta perluasan operasi ISF melampaui Rafah.

Ketiga, skenario pesimistis: kebuntuan pelucutan senjata digunakan sebagai alasan untuk operasi militer terbatas baru, pengerahan ISF tertunda tanpa batas waktu jelas, dan eskalasi di front Iran atau Lebanon kembali menyita perhatian serta sumber daya, meningkatkan risiko pelanggaran gencatan senjata di Gaza.

Damai yang belum berbentuk

Perkembangan sejak gencatan senjata menunjukkan pola yang berulang: langkah-langkah besar diumumkan, tetapi implementasi bergerak lambat dan kondisi keamanan tetap tidak stabil. Pembubaran otoritas sipil Hamas dan persetujuan awal ISF merupakan perubahan politik dan kelembagaan yang signifikan dibanding setahun sebelumnya. Namun, pertanyaan utamanya kini bukan sekadar ada atau tidaknya pergerakan, melainkan apakah laju perubahan itu cukup cepat untuk mengimbangi tekanan politik menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober dan kebutuhan mendesak warga Gaza yang menunggu rekonstruksi bernilai puluhan miliar dolar.

Dalam tiga bulan ke depan, Gaza berpotensi tetap berada dalam keadaan “setengah damai-setengah konflik”: proses transisi administratif berjalan, tetapi isu senjata, pengerahan pasukan stabilisasi, dan pemulihan fisik belum menemukan bentuk yang tegas di lapangan.