Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tata ruang dan izin lingkungan, menyusul rangkaian bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah di Sumut. Desakan itu juga mencakup penguatan mitigasi bencana di wilayah rawan, peningkatan anggaran penanggulangan bencana, serta penyusunan strategi pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Hariyanto, dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut di Medan, Rabu (26/11).
Hariyanto menyebut, berdasarkan data yang diterima Fraksi PKS, terdapat 15 kejadian bencana di enam kabupaten/kota yang terdiri dari 11 tanah longsor, tiga banjir, dan satu kejadian pohon tumbang. Dampaknya, 10 orang dilaporkan meninggal dunia, delapan orang luka-luka, enam orang masih dalam pencarian, ratusan warga mengungsi, puluhan rumah rusak, serta akses jalan dan jembatan terputus.
Di hadapan peserta sidang, Hariyanto menyampaikan keprihatinan dan duka cita kepada para korban serta keluarga terdampak. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya bergerak pada tahap tanggap darurat, melainkan perlu memastikan penanganan dilakukan secara sistematis.
Fraksi PKS mendorong percepatan evakuasi dan pencarian korban, penyediaan hunian sementara, pemenuhan logistik, serta layanan kesehatan bagi para pengungsi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumut diminta segera memulihkan akses vital Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Tarutung–Sibolga dan Jalinsum Sibolga–Padangsidimpuan, termasuk penanganan jembatan yang tertutup material longsor, mengingat jalur tersebut menjadi akses utama distribusi bantuan.
Hariyanto juga menegaskan pentingnya penyaluran bantuan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan. Menurutnya, dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan kehadiran negara secara nyata, bukan sekadar seremonial.
Selain penanganan darurat, Fraksi PKS menyoroti faktor yang dinilai menjadi akar persoalan di balik bencana. Hariyanto menyebut, longsor dan banjir bandang yang terjadi—termasuk enam titik longsor di Kota Sibolga, longsor di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, serta banjir di Mandailing Natal yang menyebabkan sekitar 400 warga mengungsi dan mengganggu akses di Tapanuli Utara—dipandang bukan sekadar fenomena alam biasa.
Ia menilai, rangkaian kejadian tersebut menunjukkan adanya persoalan serius seperti kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan, serta minimnya sistem peringatan dini.
Atas dasar itu, Fraksi PKS mendesak audit menyeluruh tata ruang dan izin lingkungan yang telah dikeluarkan, penguatan mitigasi bencana di daerah teridentifikasi rawan longsor dan banjir, peningkatan anggaran penanggulangan bencana, serta strategi pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. Hariyanto menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Fraksi PKS menyatakan akan menggunakan fungsi pengawasan DPRD secara maksimal agar penanganan bencana tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang melindungi warga Sumatera Utara.
