Greenland menggelar pemilihan awal parlemen pada Selasa (6/4). Salah satu isu yang mencuat dalam pemungutan suara ini adalah perdebatan mengenai apakah wilayah semiotonomi Denmark tersebut perlu mengizinkan perusahaan internasional menambang deposit logam tanah jarang yang besar di pulau Arktika berpenduduk sedikit itu.
Pemilu dini digelar setelah Partai Demokrat berhaluan kanan-tengah keluar dari koalisi pemerintahan tiga partai pada Februari. Keputusan itu membuat pemerintahan yang dipimpin partai Forward berhaluan kiri-tengah, Siumut, tersisa sebagai pemerintah minoritas di majelis nasional Inatsisartut yang beranggotakan 31 kursi.
Perdana Menteri Greenland yang masa jabatannya segera berakhir, Kim Kielsen, sebelumnya didorong untuk memberi lampu hijau bagi tambang Kvanefjeld di selatan pulau. Proyek tersebut melibatkan uranium dan logam tanah jarang, dan dikembangkan oleh Greenland Minerals, perusahaan milik China yang berbasis di Australia.
Kielsen dicopot dari posisi ketua partainya pada November. Penggantinya menyatakan menentang pemberian izin pertambangan kepada perusahaan tersebut. Sementara itu, jajak pendapat terbaru menunjukkan partai oposisi berhaluan kiri, Inuit Ataqatigiit, yang dikenal sebagai penentang kuat proyek tambang itu, berada dalam posisi untuk menjadi partai terbesar di parlemen Greenland.
Dalam pemilu ini, sekitar 41 ribu warga Greenland yang memenuhi syarat dapat memberikan suara mereka.
