Jakarta, 30 Oktober 2025 — Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial-politik yang terus berkembang dinilai menuntut pembuat kebijakan untuk lebih kritis dan adaptif. Dalam konteks itu, pendidikan lanjutan kebijakan publik dianggap berperan penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memahami konteks sosial dan siap menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Isu tersebut menjadi bahasan utama dalam forum “Diskusi Publik: Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia” yang diselenggarakan Institute of Public Policy (IPP) dan Institute for Advanced Research (IFAR) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, Selasa (29/10), di Gedung Yustinus Lantai 15, Kampus Semanggi, Jakarta Selatan. Diskusi menghadirkan dosen, praktisi, dan peneliti kebijakan publik. Total terdapat tiga panel dengan sepuluh pembicara dari berbagai latar belakang.
Panel pertama: desain kurikulum dan ekosistem kebijakan
Panel pertama menyoroti kebutuhan kurikulum dan ekosistem kebijakan publik yang dinilai mampu menjawab tantangan masa depan. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menekankan bahwa kualitas kebijakan tidak muncul dengan sendirinya, melainkan melalui proses perancangan.
“Kualitas kebijakan tidak bisa muncul secara alami, semuanya harus melalui desain. Kalau mau buat kebijakan, harus didesain secara cerdas. Tidak ada kualitas yang muncul tanpa didukung oleh profesional yang berkualitas,” ujar Taufiq.
Ia menilai kualitas kebijakan di Indonesia masih lemah karena tata kelola dan ekosistem kebijakan belum terbentuk secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan publik perlu dibangun di atas profesionalisme dan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk meningkatkan daya saing masyarakat.
Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian PANRB, Katmoko Ari Sambodo, menyoroti urgensi pembangunan birokrasi baru serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai kunci kebijakan publik yang berdampak. Ia menekankan pentingnya meritokrasi dan membangun kepercayaan publik, seraya menilai rekrutmen ASN belum merata dan seleksinya belum adaptif serta kolaboratif.
Ari juga menegaskan peran perguruan tinggi sebagai inkubator kolaborasi antara pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat. Menurutnya, kampus dapat menjadi perekat dan penjaga wawasan kebangsaan sekaligus laboratorium kebijakan yang melahirkan inovasi.
Sementara itu, Founder dan CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami, menilai Indonesia kian menjauh dari budaya teknokratis. Ia menyebut kebijakan publik bukan semata memilih keputusan terbaik, melainkan memahami trade-off dari setiap keputusan.
Menurut Andhyta, kebijakan publik penting dipelajari karena keputusan sektor publik berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, dampak yang sulit dikembalikan ke kondisi semula (irreversible), serta tanggung jawab moral. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan membawa konsekuensi jangka panjang bagi bangsa dan masyarakat.
Panel kedua: pendidikan, ekonomi, dan tata kelola
Panel kedua membahas kaitan pendidikan, ekonomi, dan tata kelola kebijakan publik agar lebih efektif. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tatang Muttaqin, menilai pendidikan vokasi dan kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Tatang menyoroti persoalan produktivitas di Indonesia yang dinilai masih perlu diperkuat. Ia menekankan pentingnya penguasaan human skills seperti kreativitas, kepemimpinan, dan berpikir kritis. Menurutnya, pendidikan bukan hanya tentang mengetahui sesuatu, melainkan juga bagaimana melakukan sesuatu, serta harus relevan dengan arah pembangunan ekonomi dan berorientasi pada kesejahteraan umum.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menekankan perlunya integrasi antara pendekatan ekonomi dan kebijakan publik agar lebih berdampak. Ia menyebut kebijakan publik yang baik perlu dibangun di atas analisis ekonomi yang kuat dan didukung kemampuan metodologis untuk menilai dampaknya.
“Kesejahteraan (welfare) dan keadilan (justice) harus menjadi inti dari perumusan kebijakan yang berkelanjutan!” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang relevan dan memberikan dampak positif bagi kepentingan bersama. Relevan, menurutnya, berarti dibutuhkan, menjawab pertanyaan, dan kontekstual.
Public Policy Advocate Lead for SKALA, Ishak Fatonie, menyoroti peran analis kebijakan sebagai penghubung riset ilmiah dan pengambil keputusan. Ia menilai analis kebijakan perlu menguasai teknik berbasis bukti untuk menyusun rekomendasi, sekaligus memiliki kompetensi politis agar hasil kajian dapat dikomunikasikan secara meyakinkan. Ia juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan politik agar analisis dapat diimplementasikan secara efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan publik. Ia memandang perguruan tinggi berperan sebagai kurator dan quality control terhadap hasil riset kebijakan di daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat praktik evidence-based policy dan memastikan kebijakan memiliki dasar ilmiah yang kuat serta berdampak bagi masyarakat.
Panel ketiga: inklusif dan kolaboratif
Panel ketiga membahas arah pengembangan pendidikan kebijakan publik ke depan dengan penekanan pada keadilan, keberagaman, dan kolaborasi lintas sektor. Board Member Yayasan Atma Jaya, Francisia Saveria Sika Seda, menyoroti pentingnya memahami relasi negara, pasar, dan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan publik selama ini cenderung didominasi kepentingan negara dan pasar, sementara masyarakat masih ditempatkan sebagai objek pembangunan. Ia mendorong agar pendidikan kebijakan publik menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan demi tata kelola yang partisipatif dan berkeadilan.
Assistant Professor sekaligus Course Coordinator Master of Public Policy and Management Program Monash University Indonesia, Sabina Satriyani Puspita, memaparkan pentingnya penerapan nilai Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) dalam kurikulum kebijakan publik. Ia menyebut penerapan nilai tersebut mendorong mahasiswa memecahkan masalah secara sistematis dan analitis, namun tetap mengedepankan empati, sehingga lulusan diharapkan menjadi pembuat kebijakan yang kritis dan adil.
Wakil Ketua Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) Bima Haria Wibisana menegaskan analis kebijakan memiliki peran penting di tengah kompleksitas isu publik yang saling berkaitan. Ia mengatakan INAKI hadir untuk memperkuat standar profesi analis kebijakan, mendorong evidence-based policy, serta membangun jejaring kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, kurikulum kebijakan publik perlu dirancang secara multidisipliner, berlandaskan etika, dan menumbuhkan empati agar analis mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Melalui rangkaian diskusi tersebut, para panelis menyepakati bahwa pendidikan lanjutan kebijakan publik menjadi pondasi penting untuk melahirkan pembuat kebijakan yang berintegritas, berpikir kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Mereka juga menilai sinergi antara akademisi, birokrasi, dan sektor swasta diperlukan untuk membangun ekosistem kebijakan yang adaptif dan berdampak.
