Nama Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perbincangan luas di ruang publik kurang dari dua bulan setelah pengangkatannya. Di media sosial hingga percakapan di grup WhatsApp keluarga, ia kerap disebut sebagai sosok pejabat baru yang lugas dan teknokratis. Latar belakang pendidikan serta kariernya di bidang teknik, ekonomi, dan lembaga-lembaga finansial negara turut membentuk ekspektasi sebagian publik, sementara gaya komunikasinya memicu respons emosional yang cepat menyebar.
Fenomena ini dapat dibaca melalui kerangka psikologi politik yang merujuk pada konsep Sigmund Freud tentang tiga lapis motivasi: id, ego, dan superego. Dalam pandangan Freud, respons kolektif terhadap figur publik tidak semata-mata lahir dari pertimbangan rasional. Unsur tak sadar dan kebutuhan afektif juga dapat berperan besar dalam membentuk gairah publik. Namun, viralitas tidak otomatis berarti legitimasi kebijakan; euforia dapat berakar pada kebutuhan emosional sesaat dan berpotensi berujung pada harapan kosong atau kekecewaan jika tidak diimbangi penilaian rasional serta tuntutan moral.
Dalam model Freud, id dipahami sebagai sumber impuls naluriah yang mendorong pencarian kepuasan segera tanpa mempertimbangkan norma atau konsekuensi jangka panjang. Pada tingkat kolektif, id dapat muncul sebagai pelepasan emosi bersama—misalnya rasa lega atau antusiasme—ketika masyarakat merasa jenuh atau frustrasi terhadap keadaan yang ada dan kemudian menemukan figur baru yang dianggap menawarkan pengalaman afektif berbeda, seperti kesan “jujur” atau “tanggap”. Dalam situasi semacam itu, dukungan publik dapat terbentuk terlebih dahulu melalui identifikasi emosional, bahkan sebelum evaluasi kebijakan dilakukan secara mendalam.
Sejumlah reaksi publik dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan pola tersebut: pujian terhadap gaya bicara Purbaya beriringan dengan polemik terkait data fiskal yang ikut menjadi viral. Ini mengindikasikan kuatnya komponen emosional dalam respons masyarakat. Pada saat yang sama, profil resmi dan rekam jejaknya memberi bahan bagi publik untuk mengaitkan ketertarikan emosional dengan narasi legitimasi yang lebih mudah diterima.
Kerangka ini juga menempatkan ego sebagai penimbang realitas, yakni fungsi yang menengahi dorongan id dan tuntutan moral. Ego bekerja melalui prinsip realitas: mengenali fakta, mempertimbangkan akibat, dan menilai apa yang mungkin dilakukan dalam kondisi nyata. Dalam konteks respons publik, ego sosial terlihat ketika masyarakat mulai mengajukan pertanyaan analitis, seperti kapasitas teknokratis seorang pejabat dan kebijakan apa yang realistis dapat dijalankan.
Pada Purbaya, sebagian publik menemukan indikator rasional yang memperkuat persepsi positif. Ia disebut memiliki latar akademik dan pengalaman di bidang ekonomi, termasuk sebagai alumnus Purdue University serta peraih gelar doktor ekonomi dari universitas yang sama. Ia juga pernah menjabat Deputi Bidang Makroekonomi dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan menjadi Ketua Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA). Rekam jejak tersebut memberi dasar bagi publik untuk mengubah rasa percaya yang semula berbasis kesan menjadi dukungan yang lebih bertumpu pada kompetensi.
Peran media dalam narasi rasional juga disebut turut memperkuat fungsi ego. Salah satu pemberitaan menyebut penjelasan fiskal yang disampaikan Purbaya dinilai transparan dan mudah dipahami, sehingga dianggap memberi “angin segar” bagi pasar modal. Dalam kerangka ini, antusiasme yang awalnya bertumpu pada gaya komunikasi dapat bergeser menjadi kepercayaan yang lebih rasional karena ditopang penilaian atas kapasitas profesional.
Fenomena viral figur pejabat, dalam pembacaan psikologi politik, kemudian memunculkan kebutuhan literasi publik. Di satu sisi, masyarakat didorong untuk menyadari kapan penilaian mereka dipengaruhi euforia sesaat. Di sisi lain, dorongan emosional tersebut perlu diseimbangkan dengan pengecekan fakta dan pemahaman kebijakan agar dukungan atau kritik tidak semata-mata digerakkan oleh sensasi.
Dalam konteks yang lebih luas, artikel ini menekankan bahwa emosi bukan sesuatu yang harus dihilangkan dari ruang politik, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks nalar dan data. Ego yang berfungsi baik tidak menolak emosi; ia mengelolanya agar respons publik tidak mudah terombang-ambing oleh viralitas semata.
