Memasuki awal 2025, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi perhatian publik karena mencerminkan perubahan arah belanja negara. Dalam data belanja 2025, sebagian alokasi yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan operasional perkantoran dan perjalanan dinas disebut dialihkan ke sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan, Revitalisasi Sekolah, serta program prioritas pemerintah lainnya.
Perubahan tersebut memperlihatkan bagaimana pengelolaan keuangan negara semakin mengandalkan sistem yang lebih modern. Di titik ini, pemanfaatan teknologi—terutama big data—dinilai membuka peluang baru agar analisis anggaran bisa dilakukan lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan.
Dalam era digital, pencatatan penerimaan dan belanja negara tidak lagi dilakukan secara manual. Transformasi digital telah merambah pengelolaan keuangan negara, termasuk sistem perbendaharaan. Kementerian Keuangan mengembangkan dan menerapkan sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Dua sistem yang disebut menjadi tulang punggung perbendaharaan antara lain SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, serta Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi ke-3 yang memfasilitasi pencatatan dan pelaporan penerimaan negara secara real time.
Keberadaan sistem-sistem tersebut membuat data keuangan negara tersimpan dalam jumlah besar dan terstruktur. Kondisi ini membuka ruang pemanfaatan big data analytics, sehingga analisis anggaran tidak hanya bergantung pada laporan historis, tetapi juga dapat diarahkan untuk memprediksi tren, mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak efisien, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
Secara umum, big data merujuk pada data yang jumlahnya sangat besar, cepat bertambah, dan beragam bentuknya. Contohnya mencakup data transaksi keuangan, data pajak, data bantuan sosial, hingga data belanja kementerian. Dengan teknologi yang tepat, data tersebut dapat diolah untuk menemukan pola, tren, dan informasi penting yang sebelumnya sulit terlihat.
Dalam konteks perbendaharaan, sistem ini mengatur keuangan negara mulai dari penerimaan (seperti pajak dan PNBP), pengeluaran (seperti gaji pegawai negeri, pengadaan barang/jasa pemerintah, bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur), hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Perbendaharaan disebut tidak lagi hanya berperan administratif, melainkan berkembang menjadi pusat pengelolaan data keuangan yang kompleks dan dinamis.
Melalui analisis data berskala besar, pemerintah berpeluang mengevaluasi apakah program-program seperti bantuan sosial sudah tepat sasaran dan digunakan secara bijak oleh penerima manfaat. Big data juga dapat mendukung proyeksi kebutuhan anggaran di masa depan berdasarkan pola pengeluaran historis dan tren ekonomi. Selain itu, akuntabilitas dinilai dapat diperkuat karena data keuangan negara dapat diakses oleh lembaga pengawas dan auditor secara real time.
Meski demikian, penerapan big data analytics dalam pengelolaan keuangan negara menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang utama adalah kualitas dan integrasi data antarinstansi. Masih terdapat data yang belum lengkap, tidak terstruktur, atau belum memiliki standar yang sama, sehingga dapat menghambat proses analisis dan berisiko menghasilkan kesimpulan keliru.
Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia. Karena big data tergolong teknologi yang relatif baru, dibutuhkan aparatur dengan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk mengolah serta memahami data dalam jumlah besar. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan disebut penting agar pemanfaatannya berjalan optimal.
Aspek keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian karena data keuangan negara bersifat sensitif. Penguatan sistem keamanan digital dan penerapan kebijakan perlindungan data yang ketat diperlukan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan informasi.
Selain itu, kolaborasi antarlembaga turut menentukan keberhasilan. Tanpa kerja sama yang baik serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, pemanfaatan big data analytics dinilai tidak akan maksimal. Sinergi dibutuhkan agar data dapat saling terhubung dan dianalisis secara terpadu untuk mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
