Pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat pada Rabu malam, 15 Juli 2026, memperlihatkan jurang yang kian lebar antara perubahan opini publik dan arah kebijakan negara. Amandemen yang diajukan anggota Kongres Thomas Massie (Partai Republik) untuk mencoret dana bantuan keamanan sebesar 3,3 miliar dolar AS kepada Israel dalam rancangan undang-undang alokasi anggaran tahun fiskal 2027 ditolak telak, dengan sekitar 104 suara mendukung dan lebih dari 310 menolak.
Meski hasilnya dipandang nyaris dapat diprediksi, peta suara menjadi sorotan. Sebanyak 103 anggota Kongres dari Partai Demokrat mendukung pemotongan, sementara 98 lainnya—termasuk pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries—menolak. Dari Partai Republik, hanya Massie yang mendukung amandemen tersebut. Massie sendiri beberapa bulan sebelumnya kalah dalam pemilihan pendahuluan partainya, yang disebut berkaitan dengan friksi dengan Presiden Donald Trump terkait keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik luar negeri.
Pemungutan suara itu menjadi gambaran dari paradoks yang terus berulang: dukungan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Jerman, kepada Israel bertahan bahkan ketika opini publik di dalam negeri mereka bergerak menjauh. Sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional menyebut perang yang berlangsung sebagai genosida, sementara survei-survei di negara pemberi bantuan menunjukkan penolakan yang meningkat terhadap bantuan lanjutan.
Sejumlah faktor disebut saling bertumpang-tindih dalam menjelaskan mengapa dukungan kebijakan tetap kuat: kerangka hukum domestik yang mengunci komitmen jangka panjang, insentif elektoral yang bergerak lebih lambat dari opini publik, kepentingan industri pertahanan, serta—khusus Jerman—beban sejarah yang menjadi landasan kebijakan negara.
Opini publik Demokrat bergeser, Kongres belum sepenuhnya mengikuti
Survei New York Times/Siena pada pertengahan Mei 2026 mencatat 74% pemilih yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung Partai Demokrat menolak bantuan ekonomi dan militer tambahan untuk Israel—naik tajam dari 45% tiga tahun sebelumnya. Survei yang sama juga mencatat 60% responden menyatakan simpati lebih besar kepada Palestina, dan angkanya meningkat menjadi 74% pada kelompok usia 18–44 tahun.
Survei terpisah AP-NORC pada Juni 2026 menunjukkan 58% pemilih Demokrat menilai Amerika Serikat terlalu mendukung Israel, meningkat dari 45% pada Januari 2024. Namun, pergeseran opini itu belum sepenuhnya tercermin dalam keputusan politik di Capitol Hill.
Hakeem Jeffries menolak amandemen Massie dengan alasan teknis-legal, menyebut cakupannya “terlalu luas” dan berpotensi memblokir operasi kedutaan serta bantuan kemanusiaan non-militer. Di sisi lain, perpecahan internal Demokrat terlihat jelas. Tokoh-tokoh progresif seperti Alexandria Ocasio-Cortez dan Ketua Kaukus Progresif Greg Casar menyerukan perubahan arah kebijakan. Wakil Ketua DPR Katherine Clark termasuk yang mendukung amandemen, dengan pernyataan: “Status quo tidak lagi bisa dipertahankan. Kita tidak boleh memberi cek kosong untuk bantuan militer kepada negara mana pun yang tidak mematuhi standar hak asasi manusia Amerika Serikat.”
Pendanaan politik dan komitmen hukum jangka panjang
Pengaruh jaringan lobi pro-Israel kerap disebut dalam perdebatan, termasuk AIPAC. Dalam konteks ini, sorotan diarahkan pada sistem pembiayaan kampanye Amerika Serikat yang memungkinkan kelompok kepentingan mengucurkan dana besar. Laporan The Intercept pada awal Juni 2026 menyebut jaringan komite aksi politik yang berafiliasi dengan kepentingan pro-Israel telah menggelontorkan lebih dari 221 juta dolar AS dalam siklus pemilu sejak 7 Oktober 2023, di luar 100 juta dolar tambahan untuk pemilu paruh waktu 2026. Angka ini disebut sebagai estimasi dari satu sumber investigatif.
Di luar faktor pendanaan politik, terdapat kerangka hukum yang mengikat. Sejak 2008, undang-undang Amerika Serikat mewajibkan pemerintah menjaga “keunggulan militer kualitatif” Israel di kawasan. Selain itu, nota kesepahaman 10 tahun pada era Presiden Barack Obama menetapkan bantuan militer sekitar 3,8 miliar dolar AS per tahun hingga 2028. Sejak 1948, Israel tercatat sebagai penerima bantuan luar negeri Amerika Serikat terbesar, dengan total lebih dari 300 miliar dolar AS jika disesuaikan inflasi.
Arah hubungan ini juga disebut memasuki fase baru melalui draf RUU pertahanan tahun fiskal 2027, khususnya Section 224 bertajuk “United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative,” yang diajukan bersama Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR dari Partai Republik Mike Rogers dan anggota senior Demokrat Adam Smith. Ketentuan itu, jika disahkan, mencakup kerja sama riset, produksi senjata, serta integrasi sistem kecerdasan buatan dan siber. Mantan pejabat Departemen Luar Negeri Josh Paul menilai langkah tersebut sebagai upaya menanamkan hubungan industri pertahanan kedua negara sedalam mungkin ke rantai pasok Amerika Serikat, meski pandangannya juga diposisikan sebagai kritik dari salah satu pihak dalam perdebatan.
Jerman dan “Staatsräson”: sejarah sebagai pijakan kebijakan
Di Jerman, dukungan terhadap Israel kerap dijelaskan melalui konsep “Staatsräson”—alasan bernegara—yang menempatkan keamanan Israel sebagai tanggung jawab khusus yang berakar pada rasa bersalah historis atas Holocaust. Kerangka ini menguat sejak pidato Kanselir Angela Merkel di parlemen Israel pada 2008 dan bertahan lintas pemerintahan, termasuk di bawah Kanselir Friedrich Merz.
Namun, retakan mulai tampak. Pada Agustus 2025, Merz mengumumkan penangguhan sebagian ekspor senjata yang berpotensi dipakai di Jalur Gaza. Peneliti Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Muriel Asseburg, menyebut langkah itu sebagai “tembakan peringatan” alih-alih perubahan haluan. Pada 24 November 2025, setelah gencatan senjata dinilai “stabil secara mendasar,” pembatasan dicabut dan izin ekspor kembali dinilai kasus per kasus.
Dalam empat bulan setelahnya, Jerman menyetujui ekspor militer senilai 166,95 juta euro ke Israel, termasuk 6,6 juta euro pada masa perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran pada Februari–Maret 2026. Sejak Oktober 2023, total lisensi ekspor senjata Jerman ke Israel disebut melampaui 485 juta euro, menjadikan Jerman pemasok senjata terbesar kedua setelah Amerika Serikat, menurut data SIPRI.
Di sisi lain, opini publik Jerman bergerak lebih cepat. Survei Forsa akhir Juli 2025 menemukan hampir tiga perempat responden, termasuk pemilih partai koalisi berkuasa CDU/CSU dan SPD, mendukung agar Berlin meningkatkan tekanan terhadap Israel. Survei nasional lain mencatat 62% warga Jerman menilai tindakan di Gaza sebagai genosida. SPD sebagai mitra koalisi junior juga mendorong langkah lebih jauh, termasuk pencabutan status dagang istimewa Israel di Uni Eropa.
Retakan di Eropa dan di komunitas Yahudi Amerika
Dukungan negara-negara Barat terhadap Israel tidak sepenuhnya seragam. Ketika kabinet keamanan Israel menyetujui rencana perluasan pendudukan Gaza pada Agustus 2025, kritik muncul dari berbagai pihak. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebutnya “kesalahan besar,” sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan peninjauan ulang. Namun, negara seperti Hongaria dan Austria menekankan dukungan penuh atas hak Israel untuk “membela diri,” memperlihatkan Uni Eropa terbelah.
Perbedaan juga terlihat di komunitas Yahudi Amerika, yang kerap diasumsikan sebagai basis dukungan tunggal. Survei terhadap 1.022 responden dewasa Yahudi Amerika pada pertengahan Juni 2026 menemukan 30% menilai Israel telah melakukan genosida, menunjukkan sikap yang tidak monolitik.
Korban yang terus bertambah dan angka yang masih diverifikasi
Di tengah perdebatan kebijakan, korban di lapangan terus bertambah dan data masih dalam proses verifikasi. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 75.800 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023 berdasarkan basis data yang teridentifikasi penuh per akhir 2025. Sejumlah media internasional pada pertengahan Juli 2026 menyebut angka kumulatif telah melewati 81.000 jiwa.
OCHA menyatakan angka-angka pasca-7 Oktober 2023 belum sepenuhnya diverifikasi independen dan baru dimasukkan ke basis data resmi setelah proses verifikasi selesai. Studi epidemiologis di jurnal The Lancet pada awal 2026 memperkirakan kematian akibat kekerasan langsung 34,7% lebih tinggi dari hitungan resmi Kementerian Kesehatan Gaza pada periode yang sama, mengindikasikan potensi undercount meski tetap merupakan salah satu dari beberapa metode penghitungan.
Kekerasan juga disebut berlanjut meski gencatan senjata berlaku sejak 11 Oktober 2025. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.041 warga Palestina tewas selama masa gencatan senjata hingga akhir Juni 2026.
Kepentingan strategis dan arah hubungan yang berubah
Faktor geostrategis turut membentuk kebijakan. Setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari 2026 yang memicu perang lima pekan sebelum gencatan senjata April 2026, kalkulasi keamanan Washington terhadap Teheran disebut makin terjalin dengan kalkulasi keamanan Israel. Amerika Serikat mempertahankan pangkalan strategis di Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab sebagai pusat operasi menghadapi ancaman Iran dan kelompok afiliasinya.
Namun kepentingan strategis ini juga tidak sepenuhnya satu arah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keinginan mengakhiri ketergantungan negaranya pada bantuan militer Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan, dengan alasan industri pertahanannya dinilai telah cukup kuat—sebuah sinyal bahwa hubungan tersebut dapat mengalami pergeseran.
Pemungutan suara pada 15 Juli 2026 menunjukkan perubahan sikap di sebagian anggota Kongres Demokrat, namun belum cukup untuk mengubah arah kebijakan. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah pergeseran opini publik yang terekam dalam berbagai survei—baik di Washington maupun Berlin—akan cukup kuat untuk mendorong perubahan kebijakan sebelum kerangka hukum, industri pertahanan, dan kalkulasi strategis yang sudah mengakar menentukan arah selanjutnya.
