Pada Kamis, 9 Juli 2026, dua laporan yang terbit hampir bersamaan menggambarkan dua realitas yang tampak bertolak belakang di Jalur Gaza setelah sembilan bulan gencatan senjata. Di satu sisi, badan Israel yang mengoordinasikan urusan sipil dan bantuan ke wilayah Palestina, Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), menyatakan arus bantuan kemanusiaan ke Gaza telah melampaui standar internasional. Di sisi lain, laporan Al Jazeera pada hari yang sama menyebut enam warga Gaza tewas akibat serangan udara dan tembakan Israel dalam 24 jam terakhir, termasuk seorang pengemudi kendaraan bantuan yang tewas saat mengangkut barang dari perlintasan Kerem Shalom.
Kontras ini menyoroti persoalan mendasar: gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2025 memang menghentikan perang skala penuh, tetapi tidak serta-merta menghentikan kekerasan atau memastikan keselamatan warga sipil. Perbedaan definisi tentang apa yang dimaksud “gencatan senjata” di antara para pihak—Israel, Hamas, lembaga PBB, dan warga sipil—membuat capaian di atas kertas kerap tidak sejalan dengan pengalaman di lapangan.
Gencatan senjata tersebut merupakan bagian dari “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” yang disahkan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November 2025. Rencana ini dirancang dalam tiga fase. Fase pertama mencakup penghentian permusuhan, pertukaran sandera dan tahanan, serta penarikan awal pasukan Israel ke garis demarkasi tertentu yang dikenal sebagai “Yellow Line”. Fase kedua menargetkan perlucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan transisi teknokratis Palestina, serta penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Fase ketiga ditujukan untuk rekonstruksi penuh dan transisi menuju tata kelola Gaza jangka panjang.
Setelah sembilan bulan, implementasi baru menuntaskan sebagian fase pertama: pertukaran sandera dan tahanan disebut telah rampung, dan permusuhan berskala penuh berhenti. Namun fase kedua yang paling krusial dinilai mandek. Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza dari Board of Peace—badan yang dibentuk untuk mengawasi implementasi rencana—menyatakan fase kedua “lumpuh” karena Hamas menolak melucuti senjata tanpa jaminan politik dan keamanan yang lebih luas. Hamas, pada sisi lain, menyebut Israel belum memenuhi kewajibannya, termasuk terkait akses bantuan kemanusiaan.
Amjad Iraqi, analis senior International Crisis Group, menilai kesepakatan tersebut belum bisa disebut membawa perdamaian. Dalam pernyataan yang dikutip CBC News dan konsisten dengan wawancaranya yang lebih rinci kepada Democracy Now pada 7 Juli 2026, ia menyoroti area kendali Israel yang disebut membengkak dari 53% menjadi 65–70% wilayah Gaza, melampaui batas yang dipahami sebagai rujukan awal kesepakatan.
Laporan COGAT pada Juli 2026 memaparkan sejumlah angka yang menggambarkan perbaikan dari sisi suplai. COGAT menyatakan selama sembilan bulan gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025, sekitar 1,78 juta ton bahan pangan telah masuk ke Gaza—diklaim hampir tiga kali lipat standar minimum PBB. COGAT juga melaporkan lonjakan kapasitas tempat tidur rumah sakit sebesar 55%, peningkatan kapasitas tempat tidur ICU sebesar 60%, serta masuknya lebih dari 18.000 ton obat dan perlengkapan medis. Selain itu, COGAT menyebut pihaknya secara konsisten memfasilitasi sekitar 600 truk bantuan per hari sejak Oktober, sesuai angka minimum yang disepakati.
COGAT juga mengaitkan hambatan kemanusiaan yang tersisa dengan persoalan distribusi di wilayah yang dikuasai Hamas, termasuk dugaan pungutan pajak informal dan penimbunan barang, bukan semata pembatasan dari pihak Israel.
Namun, catatan lembaga internasional dan pemberitaan media lain menggambarkan kondisi yang masih rapuh. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebagaimana dikutip CNN, menyebut tidak ada satu pun rumah sakit di Gaza yang beroperasi secara penuh. UNICEF mencatat pasokan air masih menjadi ketidakpastian harian bagi 1,1 juta anak. Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mendokumentasikan bahwa 91% kebutuhan air-sanitasi-higiene (WASH) dan 69% kebutuhan kesehatan yang disetujui melalui mekanisme UN2720 pada Januari–Mei 2026 tidak pernah benar-benar sampai ke titik penyeberangan. Rincian ini juga disebut muncul dalam laporan COGAT, meski dengan perbedaan tafsir mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kesenjangan tersebut.
Di tengah perdebatan soal bantuan, data korban jiwa menunjukkan tren kenaikan selama periode gencatan senjata. Laporan situasi mingguan OCHA mencatat 574 orang tewas per 5 Februari, meningkat menjadi 618 per 25 Februari. Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk mengonfirmasi 738 orang tewas pada tanda enam bulan gencatan senjata (awal April). Tren berlanjut dengan catatan OCHA sebesar 981 tewas per 13 Juni. CNN melaporkan 1.059 tewas dan 3.429 luka per 21 Juni, sementara Al Jazeera mencatat 1.092 tewas dan 3.507 luka per 9 Juli. CNN, berdasarkan tabulasi atas data Kementerian Kesehatan Gaza yang sama, menyimpulkan rata-rata mendekati satu anak terbunuh setiap hari sejak gencatan senjata dimulai.
Israel belum merilis bantahan rinci atas rangkaian angka spesifik tersebut. Secara umum, COGAT menyebut narasi krisis kemanusiaan sebagai klaim bias yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan Israel.
Kebuntuan fase kedua berpusat pada isu perlucutan senjata Hamas. Israel dan Board of Peace menempatkan penolakan Hamas sebagai hambatan utama bagi penarikan pasukan Israel dan pembentukan pemerintahan transisi Palestina—dua prasyarat yang dipandang penting untuk memulai rekonstruksi penuh. Hamas menyatakan penolakannya bersyarat: kelompok itu menuntut jaminan politik dan keamanan yang lebih luas, serta menuding Israel belum sepenuhnya memenuhi komitmen penghentian permusuhan dan pembukaan akses bantuan.
Mandeknya perlucutan senjata berdampak pada rencana penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang semestinya mengambil alih keamanan dari militer Israel. Dalam laporan biannual pertama Board of Peace per Mei 2026, disebut sejumlah negara—termasuk Albania, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko—telah menjanjikan personel, dan survei lokasi rampung pada akhir April. Namun penempatan penuh ISF masih “diantisipasi” dan dikaitkan dengan kemajuan perlucutan senjata Hamas yang belum terjadi.
Target awal ISF disebut sekitar 20.000 personel. Hingga pertengahan 2026, baru segelintir negara yang mengonfirmasi kontribusi konkret. Indonesia dilaporkan menurunkan janjinya dari sekitar 20.000 menjadi kisaran 5.000–8.000 personel, meski angka pastinya disebut masih perlu konfirmasi lebih lanjut dari pernyataan resmi pemerintah Indonesia.
Menurut Amjad Iraqi dalam wawancaranya dengan Democracy Now, mediator regional sempat mengajukan kerangka kompromi yang memisahkan perlucutan “senjata berat” (seperti roket dan RPG) dari “senjata ringan” (senjata api perorangan) sebagai jalan tengah bertahap. Namun kebuntuan tetap terjadi karena Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, disebut mempertahankan tuntutan penyerahan seluruh senjata tanpa pengecualian, sementara Hamas disebut bersedia melucuti senjata berat hanya dalam kerangka yang mengakhiri kendali militer Israel di Gaza secara keseluruhan.
Di luar isu perlucutan senjata, perluasan wilayah kendali Israel di luar “Yellow Line” menjadi faktor lain yang berdampak langsung pada kondisi kemanusiaan. Berdasarkan kesepakatan awal, Israel mengendalikan sekitar 53% wilayah Gaza pada fase pertama. Menurut Security Council Report yang merujuk data IDF, wilayah kendali itu meluas menjadi sekitar 64% pada akhir April. Pada 28 Mei, Netanyahu memerintahkan militer untuk mengambil kendali hingga 70% wilayah Jalur Gaza.
Konsekuensinya, hampir seluruh 2,1 juta penduduk Gaza yang mengungsi disebut semakin terkompresi ke ruang yang kian sempit. Dua liputan independen, Al Jazeera dan Middle East Eye, sama-sama merujuk data dari kantor media pemerintah Gaza yang menunjukkan tren peningkatan pelanggaran: sekitar 2.073 pelanggaran dari Oktober 2025 hingga akhir Maret 2026 menurut Al Jazeera, naik menjadi sekitar 2.400 pelanggaran pada pertengahan April menurut Middle East Eye. Pelanggaran yang dimaksud mencakup serangan udara, tembakan, dan insursi darat. Israel membenarkan sebagian tindakannya sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh faksi Palestina, meski tidak merinci pembelaan atas setiap insiden yang dicatat pemantau independen.
Tom Fletcher, Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, menyampaikan kepada Dewan Keamanan bahwa Gaza “disatukan oleh akal-akalan kemanusiaan dan ketahanan warga Palestina” dan menyebut situasi tersebut “tidak berkelanjutan”.
Sementara itu, rekonstruksi masih terkendala pendanaan. Laporan bersama PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia memperkirakan kebutuhan pemulihan Gaza mencapai 71,4 miliar dolar AS. Namun komitmen pendanaan yang benar-benar terkumpul hingga pertengahan 2026 baru sekitar 17 miliar dolar AS. Kebutuhan kemanusiaan darurat tahun pertama ditaksir 3,1 miliar dolar AS, sementara Rencana Respons Kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki baru terdanai sekitar 24% per pertengahan Juni 2026, menurut Security Council Report.
Di luar dinamika lapangan, proses hukum internasional juga berjalan paralel. Pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. ICJ telah mengeluarkan beberapa tindakan sementara (provisional measures), termasuk pada Januari 2024 yang menyatakan tuduhan tersebut “masuk akal” (plausible) dan memerintahkan Israel mencegah tindakan genosida serta menjamin akses bantuan kemanusiaan. Namun tindakan sementara itu bukan putusan final tentang apakah genosida terjadi. Israel secara konsisten menyebut gugatan tersebut “tidak berdasar” dan menyatakan tindakannya merupakan pembelaan diri sesuai hukum internasional pascaserangan 7 Oktober 2023.
Israel menyerahkan counter-memorial atau tanggapan resminya pada Maret 2026 setelah beberapa kali perpanjangan tenggat. Sejumlah pakar hukum yang dikutip Middle East Eye memperkirakan putusan final ICJ kemungkinan baru keluar pada akhir 2027 atau awal 2028. Sejumlah negara menyatakan gugatan tersebut tidak berdasar, sementara negara lain mengajukan intervensi mendukung posisi Afrika Selatan, mencerminkan polarisasi diplomatik dan hukum yang masih kuat.
Gambaran besar dari sembilan bulan gencatan senjata ini menunjukkan dua hal dapat terjadi bersamaan: bantuan yang masuk dapat meningkat, sementara korban sipil tetap berjatuhan dan fase politik-keamanan yang menjadi kunci normalisasi nyaris tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu, gencatan senjata berhenti menjadi sinonim “ketenangan” dan lebih menyerupai jeda dari perang besar yang tetap menyisakan kekerasan, ketidakpastian layanan dasar, serta kebuntuan politik.
Kesepakatan ini memang menghentikan perang skala penuh—sebuah capaian yang signifikan. Namun, hingga awal Juli 2026, data korban, sengketa soal akses bantuan, perluasan wilayah kendali, serta mandeknya fase kedua memperlihatkan bahwa gencatan senjata belum menjelma menjadi perdamaian yang memberikan rasa aman dan kepastian hidup bagi warga sipil Gaza.
