DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama perwakilan organisasi aliansi buruh serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulsel menyampaikan aspirasi masyarakat terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), upah buruh, hingga kelangkaan BBM Solar kepada DPR RI di Jakarta.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari mengatakan aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Komisi V DPR RI. Ia menyebut, berbagai masukan dari masyarakat yang diterima DPRD Sulsel kemudian diteruskan kepada mitra pemerintah di DPR RI dengan harapan dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Menurut Andi Ina, kebijakan iuran Tapera menjadi salah satu hal yang menimbulkan keresahan dan perlu mendapat perhatian serta pertimbangan, mengingat program tersebut menuai penolakan. Ia berharap ada penjelasan yang dapat disampaikan kembali kepada masyarakat Sulsel terkait program Tapera. Ia juga menyampaikan bahwa DPR RI berjanji membawa aspirasi tersebut dalam rapat bersama pemerintah.

Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Sulsel, Hamka B Kady, menyatakan adanya penolakan terhadap pemberlakuan Tapera. Karena itu, pihaknya akan menunda pembahasan, mengkaji, serta menerima masukan dari masyarakat mengenai dampak positif dan negatif program tersebut. Hamka menegaskan pembahasan peraturan itu akan dipending selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu, perwakilan HMI Cabang Gowa Raya, Nawir, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai pembahasan Tapera sebaiknya tidak hanya ditunda, melainkan dibatalkan, karena kebijakan tersebut berpotensi diberlakukan kembali di kemudian hari apabila tidak dicabut.

Aspirasi tersebut diterima oleh sejumlah anggota DPR RI dari dapil Sulsel, yakni Hamka B Kady (Komisi V), Andi Yuliani Paris (Komisi VII), Aliyah Mustika Ilham (Komisi IX), serta anggota DPR RI lainnya.