Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar rapat paripurna untuk membahas sekaligus menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga, Jumat (31/7/2026).

Rapat paripurna dihadiri Bupati Lingga dan Wakil Bupati Lingga, serta dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lingga dengan didampingi unsur pimpinan dan anggota DPRD.

Agenda rapat mencakup penyampaian laporan gabungan komisi terkait Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025, permintaan persetujuan anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan sidang, hingga penyampaian pendapat akhir Bupati Lingga.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Lingga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan DPRD dalam mengawal proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ia menilai proses tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Persetujuan Ranperda ini disebut sebagai tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025.

Selain unsur eksekutif dan legislatif, rapat paripurna turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lingga, Sekretaris DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur terkait lainnya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Lingga dan DPRD kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sebagai fondasi untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga.