Jakarta — DPR memutuskan menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan keputusan tersebut kepada publik sekaligus menegaskan komitmen DPR untuk mempertahankan pemilihan langsung dalam rancangan Undang-Undang Pilpres.
Pernyataan Dasco dinilai menjadi sinyal politik penting di tengah perdebatan mengenai masa depan demokrasi lokal, karena berpotensi memengaruhi peta sikap partai-partai di parlemen serta ekspektasi masyarakat sipil terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah.
Sebelum pengumuman penundaan itu, konstelasi politik di DPR memperlihatkan adanya tarik-menarik terkait mekanisme Pilkada. Sejumlah partai—Golkar, PAN, PKB, serta NasDem dan Demokrat—menunjukkan kecenderungan mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, PDI Perjuangan menegaskan Pilkada harus tetap langsung, sedangkan PKS masih menyatakan posisi dalam tahap kajian.
Dalam situasi tersebut, posisi Gerindra dipandang krusial. Meski sempat terjadi konsolidasi mendadak yang diprakarsai Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada akhir tahun lalu, Dasco menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pilkada belum menjadi prioritas pemerintah. Ia juga menyinggung pemerintah yang masih bergulat dengan dampak politik dari bencana besar di Sumatera.
Penundaan pembahasan ini menggeser perhatian publik dari potensi konflik terbuka menuju ruang evaluasi yang lebih luas mengenai agenda legislasi politik. Isu Pilkada, sebagaimana disebut dalam naskah telaah tersebut, berada dalam kerangka revisi UU Pemerintahan Daerah dan menjadi bagian dari proyek Kodifikasi Undang-Undang Politik yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 bersama puluhan rancangan undang-undang lainnya.
Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat berbagai rancangan undang-undang lain yang disebut bersifat baru dan progresif, antara lain RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Jabatan Hakim, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, serta RUU Energi Baru Terbarukan. Dengan demikian, perdebatan Pilkada tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan agenda reformasi hukum yang lebih luas yang menyasar pembenahan arsitektur politik, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.
Menurut telaah tersebut, Kodifikasi UU Politik muncul sebagai konsekuensi dari dua putusan Mahkamah Konstitusi pada 2025. Putusan pertama menetapkan ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen, yang memungkinkan setiap partai mengusung calon presiden tanpa harus berkoalisi. Putusan kedua memundurkan pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari 2029 menjadi 2031.
Dampak putusan tersebut, Indonesia disebut akan memasuki fase pemilu yang terpisah: pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD, serta pemilu daerah untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Dengan jadwal pembentukan KPU pusat dan daerah pada 2027, paket kodifikasi itu dinilai perlu rampung paling lambat akhir 2026, sehingga urgensi politik bertemu dengan kebutuhan stabilitas.
Telaah itu juga menyoroti potensi polarisasi di internal parlemen serta ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil sebagai tantangan yang nyata. Pada saat yang sama, pemerintah disebut dituntut menuntaskan agenda pembangunan yang menjadi janji politik Presiden Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis, penguatan Koperasi Desa, dan Sekolah Rakyat. Dalam konteks ini, eskalasi konflik politik dipandang berisiko mengalihkan energi dan sumber daya dari pekerjaan teknokratis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah Dasco menunda pembahasan revisi UU Pilkada dipandang sebagai upaya menurunkan tensi. Dalam telaah tersebut, pendekatan itu dianalogikan dengan konsep keseimbangan dalam dunia teknik—menggambarkan kebutuhan menjaga stabilitas sambil memastikan kebijakan publik tetap menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, stabilitas disebut tidak seharusnya dimaknai sebagai pembekuan aspirasi. Telaah tersebut menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang lebih luas dengan aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil. Sejumlah gagasan pembaruan sistem pemilu juga disebut, mulai dari wacana penggunaan e-voting untuk menekan politik uang dan mempercepat rekapitulasi, hingga diskursus mengenai pilihan sistem proporsional tertutup, sistem distrik, atau penguatan partai lokal seperti yang berlaku di Aceh.
Pada akhirnya, penundaan pembahasan revisi UU Pilkada disebut bukan penutup perdebatan, melainkan jeda untuk menata ulang arah. Perdebatan mengenai Pilkada ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar tentang bagaimana proses politik menciptakan ruang bagi kesejahteraan, keadilan, dan partisipasi yang bermakna. Tantangan berikutnya adalah memastikan jeda tersebut dimanfaatkan untuk merancang sistem politik yang lebih stabil, inklusif, dan berpihak pada kemakmuran rakyat.
