Anggota Komisi II DPR Aziz Subekti menyoroti perlunya penguatan struktur kelembagaan dan transparansi kerja Badan Bank Tanah (BBT). Menurutnya, lembaga ini dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Aziz menilai cita-cita reforma agraria tidak boleh berhenti pada janji politik, melainkan harus diwujudkan melalui sistem kelembagaan yang kuat dan profesional. Ia menyebut pembentukan badan tersebut berkaitan dengan agenda politik Pilpres 2019 yang bertujuan mengakhiri ketimpangan kepemilikan tanah antara pihak yang menguasai ratusan hektare dengan masyarakat.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan ketimpangan penguasaan lahan masih menjadi persoalan nyata. Karena itu, ia menekankan BBT perlu hadir sebagai instrumen negara untuk menghadirkan keadilan agraria secara konkret.
Aziz juga mengingatkan filosofi dasar pembentukan bank tanah. Menurutnya, lembaga tersebut tidak seharusnya hanya bergantung pada limpahan lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia berpendapat, sebagai “bank”, BBT perlu bekerja aktif agar tidak sekadar menunggu pasokan lahan.
Selain itu, ia menilai tanah yang dikelola BBT semestinya dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat dan tidak diperjualbelikan secara permanen.
Aziz meminta Komisi II DPR memperkuat fungsi pengawasan terhadap BBT agar kebijakan reforma agraria berjalan sesuai tujuan. Ia juga mendorong pemerintah membuka data persoalan agraria secara transparan kepada publik agar masyarakat memahami kondisi serta solusi yang sedang disiapkan pemerintah.
Dalam target kinerja 2026, BBT menargetkan total hak pengelolaan lahan (HPL) sebesar 70.257,41 hektare. Hingga 30 April 2026, realisasi pengelolaan lahan tercatat 35.011,75 hektare atau sekitar 49,84% dari target tahun ini. BBT menyatakan pertumbuhan pengelolaan lahan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah BBT, Perdananto Aribowo, menyebut pertumbuhan terbesar terjadi pada 2024 dengan kenaikan sekitar 79% dibanding tahun sebelumnya. Ia mengatakan pengelolaan lahan diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk reformasi agraria, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
