TOBA — Bupati Toba Effendi Murpi memerintahkan dilakukannya audit langsung ke lapangan terhadap proyek pembangunan jalan dari Desa Silaen menuju Pitu Batu, Kecamatan Silaen. Instruksi ini disampaikan sebagai respons atas aduan masyarakat dan pemberitaan media terkait dugaan penyimpangan pada proyek yang menggunakan anggaran APBD Tahun 2025.
Dalam permintaan yang disampaikan, bupati dimohon memberikan instruksi tegas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Toba agar audit lapangan dilakukan paling lambat dalam tiga hari kerja.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Toba menyatakan siap menjalankan perintah tersebut. Sejumlah langkah disebut akan dilakukan, mulai dari verifikasi data proyek hingga pemeriksaan kondisi fisik di lokasi.
Adapun tahapan yang akan dilakukan Dinas PUPR meliputi verifikasi data lengkap proyek, termasuk identitas pemborong yang menangani pekerjaan serta nama pejabat yang bertanggung jawab pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, dinas juga akan melakukan pemeriksaan langsung kondisi jalan serta pengujian kualitas material yang digunakan sesuai standar teknis yang berlaku.
Dinas PUPR juga akan mengecek kesesuaian pelaksanaan proyek dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang telah disetujui. Untuk melengkapi informasi, dinas berencana melakukan wawancara dengan perwakilan masyarakat dan pihak terkait guna mengumpulkan keterangan objektif.
Dalam keterangannya, Dinas PUPR menyatakan akan membuka akses informasi terkait proyek pembangunan kepada masyarakat dan media massa sesuai peraturan yang berlaku sebagai bagian dari upaya transparansi. Kepala Dinas PUPR menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan secara akuntabel.
“Kami sangat menghargai aduan yang disampaikan. Setiap proyek pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dijalankan dengan akuntabel. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, akan dilakukan tindakan hukum dan administrasi yang tegas terhadap pihak yang bersalah,” ujar Kepala Dinas PUPR.
Selain audit pada proyek tersebut, Bupati Effendi Murpi juga menyampaikan bahwa audit berkala akan diterapkan pada seluruh proyek infrastruktur yang telah diselesaikan di Kabupaten Toba. Kebijakan ini disebut bertujuan menjaga kualitas pembangunan serta memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan dengan benar.
Pemerintah Kabupaten Toba juga menyatakan membuka saluran komunikasi resmi untuk menerima masukan dan aduan masyarakat terkait pelaksanaan proyek pembangunan di daerah.
