Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deiyai menggelar sosialisasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerintahan berbasis digital, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPKAD Kabupaten Deiyai, Waghete, Jumat (31/7/2026). Sosialisasi diikuti seluruh ASN BPKAD, serta melibatkan ASN, staf, dan operator dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, dan Badan Pengelola Pendapatan, Retribusi, dan Pajak Daerah (BPPRD).
Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai, Warsina, S.IP., M.M., mengatakan perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari dan pemerintah perlu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efisien, dan berkualitas. Ia menekankan pemanfaatan AI diharapkan dapat dipahami serta digunakan secara tepat, efektif, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
Warsina menjelaskan penerapan AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia, melainkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas ASN. Menurutnya, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan informasi, membantu pengolahan data, mendukung penyusunan dokumen perencanaan, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi program pemerintah secara lebih terintegrasi.
Ia juga menilai pemanfaatan AI sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan proses administrasi yang diharapkan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, Warsina mengingatkan penggunaan teknologi tetap harus memperhatikan etika, keamanan data, ketelitian, serta tanggung jawab pengguna.
Dalam sesi pemaparan, narasumber dari CV. Pallaka Group melalui Pallaka Techno Makassar, Sulfikar, menjelaskan peluang penerapan AI dalam sistem pemerintahan, terutama pada pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut sistem berbasis AI dirancang untuk mendukung transformasi digital administrasi pemerintahan sekaligus menjawab kebutuhan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin kompleks.
Menurut Sulfikar, teknologi tersebut dapat menghadirkan informasi keuangan secara lebih cepat, akurat, dan real time sehingga membantu kepala daerah maupun pimpinan OPD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. Ia menambahkan, pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis AI diharapkan mendorong terwujudnya smart government serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang lebih responsif.
Sulfikar juga menyoroti potensi AI untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem terintegrasi dinilai dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan anggaran sejak dini dan mempermudah pemantauan realisasi belanja. Selain itu, kemampuan AI dalam mengolah data dalam jumlah besar disebut dapat mempercepat penyusunan laporan dengan tingkat akurasi lebih tinggi, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta diperkenalkan contoh implementasi AI yang dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan, mulai dari pengelolaan informasi, penyusunan dokumen administrasi, hingga analisis data untuk mendukung pelayanan publik.
BPKAD Deiyai menyebut kegiatan ini sebagai salah satu langkah awal mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Melalui peningkatan kapasitas ASN dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, pemerintah daerah berharap tata kelola keuangan semakin transparan, efektif, serta adaptif, dengan tetap memperhatikan aspek etika dan keamanan data.
