Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperkuat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini ditempuh sebagai upaya memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Kerja sama tersebut diarahkan pada penguatan sistem pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan melibatkan aparat penegak hukum sejak awal, BGN menilai potensi risiko korupsi, penyalahgunaan anggaran, maupun praktik tidak transparan dapat diminimalkan. Kolaborasi ini juga disebut sebagai pendekatan preventif, bukan semata tindakan setelah pelanggaran terjadi.
Ketua Umum Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael Umbas menyatakan dukungannya terhadap langkah BGN menggandeng Kejagung untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran MBG. Ia menilai keterlibatan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) memperkuat pengawasan berlapis yang bersifat preventif sekaligus represif.
“Dengan adanya Jamintel, pengawasan menjadi lebih kuat dari hulu ke hilir. Ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan sebelum menjadi kasus hukum. Hal terpenting, yaitu MBG jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” kata Umbas.
Menurutnya, MBG merupakan kebijakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar. Karena cakupan program luas dan anggarannya besar, ia menilai pengawasan ketat menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Umbas juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran untuk membangun kepercayaan publik.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menegaskan pentingnya keterlibatan Kejaksaan hingga tingkat desa guna memastikan penggunaan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Ia berharap Kejaksaan di daerah dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran SPPG di seluruh Indonesia.
“Peran Kejaksaan di daerah diharapkan dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program melalui berbagai kanal,” ujar Dadan.
Ke depan, BGN menyatakan akan terus meningkatkan tata kelola program MBG, tidak hanya dari sisi pengawasan anggaran, tetapi juga distribusi, kualitas makanan, hingga dampak program terhadap penerima manfaat. Dengan pengawasan yang kuat dan transparansi yang terjaga, program ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
