Penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menguat setelah puluhan anak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan keracunan makanan. Insiden tersebut memicu desakan dari mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) agar pemerintah daerah membuka informasi secara jelas.

Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Uncen mendatangi RSUD Yowari untuk menginvestigasi penanganan korban sekaligus meminta transparansi data. Kunjungan itu dilakukan pada Jumat (7/8/2026) dengan rencana audiensi bersama pimpinan rumah sakit.

Namun, audiensi tidak terlaksana karena Direktur RSUD Yowari disebut tidak berada di tempat. Ketua MPM Uncen, Whilly Silak, menyayangkan hal tersebut karena mahasiswa ingin memperoleh data resmi terkait jumlah korban yang masih menjalani perawatan intensif maupun yang sudah dipulangkan.

Whilly menekankan bahwa masyarakat dan keluarga korban berhak mengetahui rincian kondisi medis terkini. Ia menilai keterbukaan data penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, BEM Uncen menyatakan penolakan terhadap narasi kepolisian yang menyebut kasus di Depapre masih sebatas dugaan. Ketua BEM Uncen, Yuluku Wasiangge, menyatakan bahwa di lapangan terdapat ratusan anak yang mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan MBG.

Mahasiswa juga meminta pengujian laboratorium dilakukan secara independen dan terbuka. Mereka mendesak Bupati Jayapura Yunus Wonda agar segera memberikan keterangan resmi terkait penanganan dan hasil investigasi medis atas peristiwa tersebut.

Yuluku menilai kurangnya informasi resmi hanya akan memicu spekulasi di masyarakat. Mahasiswa menyatakan akan menuntut evaluasi total pelaksanaan MBG dan mengancam menggelar demonstrasi apabila tidak ada transparansi dari Pemerintah Kabupaten Jayapura.