Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengembangkan aplikasi Monitoring dan Evaluasi serta Indikator Kinerja Utama (E-Monev IKU) bernama Cermat (Cermin Akuntabilitas Kinerja). Aplikasi ini dirancang untuk memantau rekam jejak dan kinerja kelembagaan Bawaslu di tingkat daerah secara digital dan real-time.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, mengatakan Cermat dihadirkan sebagai penghubung antara mandat kelembagaan dan praktik pengawasan di lapangan. Melalui sistem tersebut, kinerja jajaran Bawaslu dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota diharapkan dapat terdokumentasi secara sistematis.
“Ini sebuah langkah baru kita bersama, supaya nantinya publik tahu bahwa Bawaslu bekerja itu terukur. Terukur itu mulai dari IKU dan nantinya akan didokumentasikan dalam aplikasi,” ujar Herwyn saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pre-Launching Aplikasi E-Monev IKU di Jakarta, Selasa (4/8/2026) malam.
Herwyn menegaskan akuntabilitas merupakan kebutuhan mutlak bagi lembaga publik, termasuk lembaga pengawal demokrasi. Menurutnya, Cermat juga diproyeksikan menjadi solusi atas kendala keterlambatan pelaporan kinerja dari daerah.
“Kelemahan selama ini kan kalau kita mau laporan lama sekali. Ini harus kita akui, dan dengan aplikasi ini data langsung otomatis masuk ke kita,” lanjutnya.
Dalam mekanismenya, pemantauan kinerja melalui Cermat disusun secara berjenjang. Bawaslu RI dapat memantau kinerja jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sementara Bawaslu provinsi dapat memantau kinerja jajaran kabupaten/kota. Namun, sistem ini disebut baru diperuntukkan bagi struktur tetap dan belum mencakup jajaran pengawas ad hoc.
“Minta maaf mungkin tidak ada kawan-kawan Kabupaten-Kota yang tidak bisa menilai, karena untuk ad hoc kan tidak ada. Nanti provinsi bisa memantau kawan-kawan Kabupaten/Kota, kami bisa memantau, Bawaslu RI bisa memantau kawan-kawan Provinsi dan, atau Kabupaten/Kota,” kata Herwyn.
Dengan masuknya data secara otomatis dan pemantauan yang berlangsung real-time, Bawaslu berharap kualitas pengawasan pemilu dapat meningkat sekaligus memperkuat transparansi kerja kelembagaan kepada masyarakat.
