Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyatakan keprihatinan atas banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Jakarta pada awal 2026. Ia menilai banjir tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan rawan banjir.
Menurut Kenneth, banjir yang terjadi menjadi pengingat bahwa persoalan tata ruang dan lingkungan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius serta penanganan berkelanjutan. Ia menyebut curah hujan tinggi memang faktor alamiah, namun pemerintah diminta tidak mengabaikan persoalan struktural yang dinilai memperparah dampak banjir, seperti sistem drainase yang belum optimal, pendangkalan sungai, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir. Kenneth menekankan keselamatan warga harus menjadi prioritas, termasuk kelancaran evakuasi, pemerataan bantuan logistik, serta kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Dalam penanganan jangka pendek, Kenneth meminta Pemprov DKI memastikan seluruh perangkat daerah terkait siaga di lapangan. Ia menyoroti perlunya normalisasi dan pembersihan saluran air, termasuk penyedotan genangan di titik-titik rawan banjir. Selain itu, ia meminta pendirian posko pengungsian yang layak dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta perlengkapan bagi bayi dan lansia.
Kenneth juga menilai koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga penting dilakukan karena persoalan banjir Jakarta berkaitan dengan kondisi wilayah hulu. Ia meminta informasi terkait cuaca, ketinggian air, dan langkah antisipasi disampaikan secara cepat dan transparan agar masyarakat dapat lebih waspada.
Untuk jangka panjang, Kenneth mendorong penanganan banjir dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ia menyebut sejumlah langkah yang perlu dipercepat, antara lain pembenahan sistem drainase terpadu, revitalisasi sungai dan waduk, percepatan pemasangan sheet pile di bibir sungai, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir seperti polder dan pompa air.
Selain pembangunan fisik, ia menilai edukasi pengelolaan sampah dan kepedulian lingkungan perlu ditingkatkan. Ia juga menekankan penegakan aturan terhadap pelanggaran tata ruang harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar banjir tidak terus berulang setiap tahun.
Kenneth menyatakan pengerukan lumpur secara masif dan berkelanjutan serta normalisasi kali masih relevan untuk mengurangi risiko banjir, selama dibarengi mitigasi yang terencana dan konsisten. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan saluran air mikro, terutama di kawasan permukiman padat, karena genangan kerap terjadi bukan semata akibat luapan sungai, melainkan karena saluran lingkungan yang tidak memadai atau tidak berfungsi optimal.
Ia turut menyinggung perlunya penertiban bangunan yang memakan atau menutup saluran air. Menurutnya, praktik tersebut mempersempit aliran air dan menjadi salah satu penyebab genangan sulit surut.
Di sisi lain, Kenneth menilai persoalan sampah menjadi faktor yang memperparah banjir, terutama saat banjir kiriman dari wilayah hulu membawa tumpukan sampah ke Jakarta. Karena itu, ia meminta sosialisasi larangan membuang sampah ke saluran air dan sungai dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
Ia juga meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) memperkuat koordinasi di lapangan. Menurutnya, petugas satuan tugas dari kedua dinas harus siaga di rumah pompa saat intensitas hujan tinggi, memastikan sampah yang menyangkut segera diangkat dan pompa berfungsi maksimal.
Lebih lanjut, Kenneth mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinas-dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan banjir, termasuk Dinas SDA dan Dinas LH. Ia menilai banjir yang terus berulang menunjukkan kinerja belum maksimal, dan meminta kepala dinas yang dinilai tidak mampu bekerja diganti.
Kenneth juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, menjadikan persoalan banjir sebagai prioritas utama, dengan pembenahan yang dimulai dari struktur birokrasi hingga program konkret di lapangan. Ia menegaskan Jakarta membutuhkan jajaran yang bekerja untuk warga dan mampu menjalankan penanganan banjir secara konsisten.
