Pemilihan umum kerap memunculkan gesekan di tengah masyarakat, baik menjelang maupun setelah pencoblosan. Situasi politik yang menghangat dinilai wajar dalam kontestasi demokrasi, namun menjadi persoalan ketika perbedaan pilihan membuat rasa persatuan memudar dan berubah menjadi permusuhan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar Pemilu 2024 tidak dijadikan arena permusuhan yang berujung perpecahan. Menurutnya, perbedaan pandangan dan pilihan politik adalah hal wajar, tetapi tidak boleh sampai mencederai dan merusak soliditas kebangsaan.
Ajakan itu disampaikan Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, dalam peringatan dan tasyakuran Hari Jadi ke-78 MPR RI. Pada kesempatan tersebut ditampilkan kisah “Semar Boyong” semalam suntuk, yang dinilai memuat pelajaran bagi kehidupan berbangsa, termasuk dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
Bamsoet menilai lakon “Semar Boyong” menunjukkan bahwa permusuhan dan pertikaian bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Kisah itu menggambarkan kondisi dunia yang terguncang oleh huru-hara dan kedamaian yang terkoyak oleh nafsu angkara, hingga sosok Semar tampil sebagai figur kunci yang dipandang dapat menghadirkan kedamaian.
Ia juga menyebut “Semar Boyong” sebagai satir kehidupan, sekaligus pengingat bahwa keteladanan yang disimbolkan Semar kini terasa langka. Secara kasat mata, Semar digambarkan sebagai sosok tua, tambun, dan bungkuk, namun memiliki makna filosofis yang dapat digali lebih dalam.
Menurut Bamsoet, rambut kuncung penuh uban merepresentasikan kematangan dan kedewasaan dalam pemikiran, sikap, dan perilaku. Mata yang sayu menjadi simbol kepekaan menangkap keprihatinan dalam realitas sosial dan empati terhadap penderitaan sesama. Sementara hidung sunthi dimaknai sebagai ketajaman dalam mencium tanda-tanda zaman.
Ia menambahkan, anting cabai merah di telinga mengisyaratkan kesediaan mendengar masukan, nasihat, dan kritik meski terasa pedas. Adapun mulut yang senantiasa tersenyum menggambarkan upaya untuk menghibur dan menggembirakan orang lain.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin juga menyampaikan harapan agar kampanye, baik pada pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, tidak berbasis identitas melainkan berbasis program. Ia menekankan pentingnya kesantunan dalam menyampaikan program serta sikap saling menghargai antarkontestan.
Ma’ruf Amin juga mengingatkan bahwa pilihan politik merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, seseorang tidak semestinya menghujat pilihan orang lain hingga memicu permusuhan. Ia menilai Indonesia semestinya dapat menjadi contoh karena keberagaman suku, bahasa, dan agama yang dapat disatukan melalui bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Di sisi lain, kondusivitas dan stabilitas keamanan nasional diingatkan agar tidak dikorbankan demi kepentingan politik golongan tertentu. Dalam praktiknya, konflik antarkandidat maupun antarpedukung masih kerap terjadi, baik di dunia nyata—misalnya intimidasi karena perbedaan atribut—maupun di ruang digital yang diwarnai hoaks serta upaya mendelegitimasi KPU sebagai lembaga independen.
Pemilu pada dasarnya menjadi sarana menyeleksi calon pemimpin yang kredibel, sehingga kualitas pemimpin turut ditentukan oleh proses pemilu. Masyarakat diharapkan menggunakan hak pilih untuk menentukan calon yang dipandang kredibel dan tidak bersikap golput, karena hal itu dinilai hanya menguntungkan calon yang tidak kredibel.
Dalam suasana menjelang pemilu, para elite politik dan peserta pemilu juga diingatkan untuk menyatakan kesiapan menang dan siap kalah. Pemilu disebut bertujuan mendorong perubahan, bukan mencari permusuhan.
Momentum ini dipandang sebagai waktu yang tepat bagi semua pihak untuk bergandengan tangan dan menjaga nilai-nilai pemersatu. Pemilu yang digelar lima tahunan diharapkan tidak memecah belah masyarakat, mengingat Indonesia telah melewati berbagai rangkaian pemilu dan pergantian kepemimpinan yang semestinya diiringi kedewasaan dalam berpolitik.
Pemilu yang berkualitas dinilai penting untuk membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju. Polarisasi atau permusuhan hanya karena perbedaan koalisi disebut semestinya tidak terjadi, sementara persatuan perlu terus dijaga karena demokrasi merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa.
