Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah program pemerintah yang harus tetap berjalan pada tahun ini, termasuk agenda kedaulatan, swasembada energi, dan elektrifikasi. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo secara konsisten menggaungkan program swasembada energi agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan energi domestik.
Upaya menuju swasembada energi antara lain ditempuh melalui program pencampuran bahan bakar nabati, seperti biodiesel dan bioetanol. Program ini kerap disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai swasembada energi, setidaknya hingga akhir masa pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerbitkan sejumlah kebijakan. Di antaranya implementasi mandatori biodiesel 40% (B40) pada 2025, penyusunan peta jalan (roadmap) untuk penerapan mandatori bioetanol, serta langkah meningkatkan produksi terangkut (lifting) minyak dan gas bumi. Pemerintah juga mendorong agar sumur tua dapat kembali dikerjakan oleh rakyat.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dokumen ini disebut sebagai RUPTL “terhijau” karena mayoritas pembangkit listrik baru yang direncanakan dalam 10 tahun ke depan berbasis energi hijau yang sumbernya berada di dalam negeri.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan kelanjutan program biodiesel dengan peningkatan kadar pencampuran menjadi 50% (B50). Melalui program ini, Indonesia diperkirakan dapat mengalami surplus BBM solar dan terbebas dari impor solar pada tahun ini. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan terkait impor minyak mentah dan bensin.
Kementerian ESDM mencatat produksi minyak dan gas terangkut (lifting) rata-rata sepanjang 2025 telah mencapai target, yakni 605,3 ribu barel per hari (bph). Capaian tersebut dinilai perlu dipertahankan atau ditingkatkan, termasuk penguatan agenda ketenagalistrikan dan pengembangan energi baru terbarukan.
Selain itu, Presiden juga memerintahkan percepatan elektrifikasi di seluruh desa. Pemerintah mencatat masih ada sekitar 5.700 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik.
Dari sisi eksternal, dinamika geopolitik global turut diperkirakan memengaruhi kondisi energi di dalam negeri. Konflik Amerika Serikat dan Venezuela disebut berpotensi berdampak pada pasokan dan harga energi, terutama minyak, ke depan.
Di tengah tantangan domestik dan global tersebut, sejumlah pertanyaan mengemuka terkait strategi pemerintah untuk mencapai target energi 2026, termasuk kebijakan baru yang sedang diproses Kementerian ESDM serta respons pelaku usaha terhadap program pemerintah. Untuk membahas isu-isu tersebut, CNBC Indonesia berencana menyelenggarakan sebuah acara yang menghadirkan narasumber dari regulator, pelaku usaha BUMN dan swasta, analis, serta anggota Dewan Energi Nasional.
