KOTA PROBOLINGGO — Anggaran pemeliharaan mobil dinas di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menjadi sorotan publik. Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, nilai anggaran yang tercantum mencapai Rp676.680.000.
Anggaran tersebut disebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga perawatan rutin kendaraan dinas. Namun, besarnya nilai anggaran memunculkan pertanyaan terkait efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Perhatian publik menguat setelah diketahui Pemkot Probolinggo mengadakan dua unit mobil dinas baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada akhir 2025 dengan nilai total mencapai Rp1,75 miliar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan karena kendaraan baru umumnya masih memperoleh fasilitas servis gratis dari dealer resmi, sehingga kebutuhan perawatan besar dalam waktu dekat dinilai tidak lazim.
Sorotan juga mengarah pada dokumen pengadaan. Dalam spesifikasi teknis kegiatan, keterangan yang tercantum hanya “sesuai KAK” (Kerangka Acuan Kerja) tanpa rincian jenis kendaraan, merek, maupun kapasitas mesin. Minimnya rincian tersebut dinilai dapat memicu spekulasi di masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian Umum Pemkot Probolinggo, Abdul Kholiq, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung maupun pesan WhatsApp disebut belum mendapatkan respons.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat juga belum memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan. Dalam pesan singkat, Plt Diskominfo Kota Probolinggo, Lucia Aries Yuliyanti, mempertanyakan identitas wartawan tanpa menjawab substansi pertanyaan. “Walaikumsalam, mohon maaf ini dengan siapa ya?” tulisnya.
Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) Probolinggo, Dierel, menilai anggaran pemeliharaan tersebut janggal dan perlu dikaji serius. Ia menyoroti pembelian mobil dinas kepala daerah yang masih tergolong baru. “Mobil dinas kepala daerah itu baru dibeli. Secara logika masih dalam masa servis gratis. Kalau sekarang muncul anggaran ratusan juta untuk pemeliharaan, ini jelas patut dipertanyakan,” ujarnya.
Dierel juga menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, publik berhak mengetahui rincian perawatan yang dibiayai. “Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Harus jelas, perawatan apa saja yang menghabiskan anggaran sebesar itu,” katanya.
Ia turut menyoroti keterangan dokumen pengadaan yang dinilai tidak cukup rinci. “Kalau hanya ditulis ‘sesuai KAK’ tanpa detail, ini membuka ruang abu-abu. Publik berhak tahu secara rinci,” ucapnya.
Dierel mendesak Pemkot Probolinggo membuka informasi terkait penggunaan anggaran pemeliharaan mobil dinas agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, seharusnya dibuka saja. Jangan biarkan publik berspekulasi,” pungkasnya.
