Di penghujung Juli, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh yang sebelumnya berada di kubu berseberangan, Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Keputusan ini tidak hanya dibaca sebagai langkah hukum, tetapi juga sebagai peristiwa politik yang sarat simbol dan berpotensi memengaruhi arah relasi kekuasaan serta iklim demokrasi.
Dalam narasi yang berkembang, kebijakan pengampunan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi meredakan ketegangan politik. Prabowo dinilai menampilkan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya, Joko Widodo. Jika pada masa sebelumnya peredaman konflik politik kerap dilakukan dengan menarik lawan politik ke dalam pemerintahan melalui jabatan dan kebijakan, kini pengampunan formal—melalui amnesti dan abolisi—menjadi panggung utama rekonsiliasi.
Namun, pembacaan ini dinilai belum final. Dinamika politik terus bergerak, dan setelah kebijakan itu diumumkan, PDIP—partai asal Hasto Kristiyanto—menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Perkembangan tersebut membuka kemungkinan bahwa rekonsiliasi tidak berhenti pada simbol, melainkan dapat berlanjut ke pola konsolidasi politik yang lebih luas, termasuk potensi penyerapan lawan politik ke dalam struktur kekuasaan.
Dalam konteks ini, muncul anggapan bahwa pemerintahan Prabowo berpeluang memadukan dua corak pendekatan: pragmatis-teknokratis seperti yang selama ini dilekatkan pada Jokowi dan pendekatan heroik-simbolik yang kerap diasosiasikan dengan Prabowo. Pengampunan dapat berfungsi ganda—sebagai upaya rekonsiliasi sekaligus penguatan legitimasi—di saat penyerapan oposisi dipandang sebagai bagian dari logika stabilitas.
Simbol “politik pelukan” yang disebut-sebut dalam diskursus publik juga merujuk pada peristiwa Asian Games 2018, ketika atlet pencak silat Hanifan Yudani Kusumah memeluk Joko Widodo dan Prabowo Subianto di arena pertandingan. Momen tersebut sempat menjadi gambaran persatuan di tengah suhu politik yang memanas menjelang Pilpres 2019 dan melekat kuat dalam ingatan publik sebagai cara khas meredakan konflik melalui gestur emosional.
Kini, pengampunan yang diberikan kepada Hasto dan Tom Lembong dianggap sebagai pengulangan pola serupa dalam skala yang lebih formal. Rekonsiliasi tidak lagi hanya tampil sebagai gestur spontan, melainkan sebagai keputusan negara yang menempatkan pengampunan sebagai instrumen politik.
Di sisi lain, muncul pertanyaan tentang konsekuensi dari pola ini. Kekhawatiran yang mengemuka bukan semata pada layak atau tidaknya tokoh tertentu menerima pengampunan, dan bukan pula pada legalitas keputusan presiden yang dipandang sebagai kewenangan konstitusional. Perhatian utama diarahkan pada dampak sistemik: apakah rekonsiliasi elite melalui pengampunan berpotensi mengurangi ruang perbedaan dan melemahkan fungsi oposisi.
Dalam pandangan tersebut, bila konflik politik berulang kali diakhiri dengan rekonsiliasi elite, demokrasi berisiko kehilangan salah satu unsur pentingnya, yakni pertarungan gagasan yang lahir dari perbedaan prinsip. Stabilitas yang dibangun lewat konsolidasi dapat memunculkan pertanyaan baru: sejauh mana negara masih memiliki mekanisme koreksi, kritik, dan pengawasan yang independen.
Perdebatan ini menempatkan amnesti dan abolisi sebagai lebih dari sekadar keputusan administratif. Ia menjadi penanda arah baru relasi kekuasaan, sekaligus ujian bagi daya hidup demokrasi: apakah rekonsiliasi memperkuat persatuan tanpa mengorbankan akuntabilitas, atau justru berujung pada mengecilnya ruang kritik ketika hampir semua kekuatan politik berada dalam satu barisan.
